15,6 Milyar DAK NF-K Flotim Terblokir, Dinkes Flotim Baru Kaget ?

Ke-21 Kepala Puskesmas di Flores Timur lakukan foto bersama dengan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur usai RDP, Jumad (7/1). Foto : BNN/ Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Kisah  terblokirnya  15,6 milyar lebih sisa DAK Non Fisik bidang Kesehatan TA 2021 oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Flores Timur, baru diketahui pada tanggal 23 Desember 2021.

Terkuaknya informasi tersebut  berkat koordinasi ketiga pimpinan puskesmas ke pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Flores Timur. Benarkah petaka naas itu, tidak diketahui induk semang mereka, Dinas Kesehatan ?

Berdasarkan himpunan informasi, Bagian Keuangan Dinkes Flotim, menyerahkan dokumen SPJ realisasi DAK Non Fisik tahap 2 ke pihak BKD pada tanggal 6 Desember 2021 sore sekitar pukul 16.00 atau pukul 17.00 wita.

Padahal,jauh sebelumnya, pihak BKD (bagian yang menangani DAK NF ) telah memintakan dokumen tersebut, dan mengingatkan akan deadline penutupan aplikasi ALADIN per 30 Nopember 2021.

Keesokan harinya,7 Desember 2021,ketika hendak mencoba menginput SPJ DAK NF dari Dinkes itu, ternyata aplikasi ALADIN benar-benar sudah terblokir.

“Disaat penginputan, pasti selalu ada koordinasi-komunikasi  di antara kami dengan Bagian Keuangan Dinkes.Masa mereka tidak tau kalau aplikasi ALADIN sudah tidak bisa dibuka sewaktu pengimputan ditanggal 7 Desember 2021 itu ? Ini soal aplikasi ! Setiap aplikasi punya masa aktif tersendiri, punya aturan main sendiri. Bila sudah terjadwalkan tutupnya di hari ini,j am sekian,ya otomatiss langsung terkunci atau terblokir oleh pemilik aplikasi itu. Dan jauh sebelumnya, kami sudah ingatkan mereka ( Bagian Keuangan Dinkes) dan meminta agar segera memasukan dokumen SPJ pengelolaan DAK NF triwulan 2, baik Bidang, maupun SPJ BOK untuk unit kerja puskesmas. Namun jawab mereka, biar sekalian,t unggu semuanya masuk dulu baru dimasukan.Ketika mepet, baru masukan beberapa.Ada beberapa  dokumen SPJ yang berhasil kami input, namun banyak diantaranya yang baru dimasukan pada 6 Desember 2021 sore. Kemungkinan itu SPJ BOK, Dan kondisinya sebagaiamana yang terjadi  hingga saat ini !” tutur sumber yang meminta identitasnya tidak tersebutkan dalam pemberitaan.

Koordinator Kepala Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur,Stefanus Lamabelawa,S.Si,A.pt dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur, Jumad (7/1) mengisahkan, terpicu  oleh keheranan mereka akan keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)  triwulan 3 dan 4, maka berdasarkan kesepakatan ke-21 Kepala Puskesmas di Flotim, terutuslah dirinya (Kepala Puskesmas Waiklibang) bersama Kepala Puskesmas Lewolema, Elias Sayang Hala,Amd.Kep, dan Kepala Puskesmas Demong Pagong, Andreas Sadipun,Amd,Kep  untuk menanyakan hal itu langsung  ke Badan Keuangan Daerah.

Betapa kagetnya mereka ketika tiba disana.Kepada mereka, diinformasikan bahwa dana tersebut  ‘hangus’ karena telah terblokir Pusat. Tersampaikan pula, di ruangan kerja Sekertaris Daerah Flotim, sedang terjadi rapat koordinasi tentang kondisi itu.

“Waktu itu, memang  kami rasa tidak seperti biasanya. Hingga di penghujung Tahun 2021 kog anggaran BOK triwulan 3 dan 4 itu belum cair juga ? Sedangkan disaat kami menanyakan kapan cairnya, pihak dinkes selalu menjawabnya tinggal tunggu waktu ! Nah, atas kenyataan tersebut, tersepakatilah kami ke- 21 Kepala Puskesmas, mengutus Kapusk Demong Pagong, Kapusk Lewolema dan saya , Kapusk Waiklibang, untuk langsung berkoordinasi dengan pihak BKD, Dan baru di tanggal 23 Desember 2021 itulah, kami tau kalau anggaran tersebut telah di blokir. Kami pun langsung bergegas ke ruangan Sekda karena diinformasikan staf BKD, sedang ada rapat   membahas tentang anggaran itu.Setibanya kami di sana, staf di ruangan TUP, menginformasikan kalau di dalam ruangan Sekda sedang ada rapat. Saya pun bilang, saya ini mewakili 21 puskesmas, dan apa yang mau saya sampaikan ini, penting,yakni bahwa tidak tersalurnya dana Rp.15.215.612.000 ini kira-kira  jalan keluarnya bagaiimana ? Setelah itu kami kembali ke OPD induk kami, dan menyampaikan informasi yang kami peroleh dari BKD itu. Mereka semua di Dinkes kaget dan mengatakan kog bisa? Demikianlah catatan perjalanan kami di tanggal 23 Desember 2021 itu,yang akhirnya berlanjut disini, berkoordinasi dengan beberapa anggota DPRD saat itu. Pada tanggal 28, 29 Desember 2021, kami diinformasikan pihak Dinkes bahwa ada Silpa DAK Non Fisik sebesar 3 milyar lebih.Dalam diskusi kami itu, kami sampaikan bahwa Silpa itu simpan buat apa ? Kami puskesmas selama ini babak belur dengan pelayanan ditengah pandemi Covid-19 ini,semestinya pada saat kami mengajukan permintaan uang tahap 3, bisa tercairkan sebagiannya.” urai Stef mengisahkan kisah terkuaknya pemblokiran tersebut.

Tentang ketidaktahuan pihak Dinkes Flotim itu, pun sempat tersentilkan Kapusk Oka,Berdete T.Kerans,Amd.Kep kepada Komisi C, saat memberikan penjelasannya terkait kewajiban puskesmas dalam urusannya dengan pemanfaatan dana BOK tersebut,

Koordinasi pencekingan kapan dana triwulan 3 itu dicairkan pihak Dinkes, pun hanya mendapat jawaban : pencairan dana triwulan 3 itu akan bersamaan dengan triwulan 4.

“Kemarinnya kami sudah cek ke dinas, menanyakan kapan pencairan dana BOK triwulan 3, mengingat waktunya sudah sampai di penghujung tahun. Saya waktu itu minta bendahara kami untuk menanyakan hal itu ke dinkes, bagaimana sudah bulan begini kog dana triwulan 3 belum terbayarkan ? Dan ketika kembali, bendahara sampaikan bahwa info dari dinas,pencairan triwulan 3 itu akan bersamaaan  (satu kali) dengan triwulan 4, biar mudah pertanggjawabannya. Diinformasikan pula, keadaan terakhir sudah beres semua ke Pusat, tinggal saja Pusat bayar (transfer). Jadi kami tenang-tenang saja, karena tugas kami sudah selesai ! Ternyata jelang akhir Tahun 2021, baru kami dapat informasi tentang kondisi ini. Sebagai Kepala Puskesmas, kami jadi beban,baik beban dengan staf kami, maupun beban kepada tim lintas sektor.”ungkapnya.

Mendengar paparan tentang terkuaknya pemblokiran itu,serta gambaran detail seputar ruang pelayanan kesehatann esensial yang dibiayai DAK Non Fisik tersebut serta testimoni kewajian puskesmas dari beberpa perwakilan Kepala Puskesmas sehubungan dengan pengelolaan dana BOK, Ketua Komisi C DPRD Flotim, Ignas Uran langsung menyalak mengutuk buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah baik oleh DInkes Flotim maupun oleh Pemerintah Daerah Flotim, sebagaimana luapan kegeraman yang dilengkingkan anggotanya Muhammad Mahlim, Abdul Wahab Saleh,Yono Ola Tobi, Adrianus Sintu Kelen dan Muhidin Demon Sabon .

Ignas Uran lantas menjadwalkan penelusuran lanjutan Siapakah yang lebih bertanggungjawab atas pemblokiran 15,6 lebih sisa DAK Nf bidang Kesehatan TA 2021 itu, pada forum Rapat Kerja Komisi C bersama Dinkes, BKD dan TPAD Flotim,Senin,10 Januari 2022 besok ! *(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment