Tak Ada Motif Politis, BPD Sinar Hadi Gala Laporkan Indikasi Penyalahgunaan Anggaran Desa

Petrus Sadi Sogen, Ketua BPD Desa Sinar Hadi Gala saat memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa yang dilaporkan pihaknya. Foto : BNN/ Emnir

Tanjung Bunga/BaliNewsNetwork.com-Setelah terpilih,dan dilantik  pada 18 September 2020 lalu, anggota BPD Desa Sinar Hadi Gala, Kecamatan Tanjung Bunga,Kabupaten Flores Timur-NTT periode 2020-2026, langsung mengendus ketimpangan yang tercatat pada dokumen-dokumen peninggalan BPD periode sebelumnya.

Walau ada sebagian permasalahan masuk dalam penelusuran klarifikatif melalui  forum rapat BPD bertajuk Rapat Klarifikasi bersama Pemerintah Desa pada tanggal 25 Agustus 2021, namun terhadap aneka kejanggalan terkait pengelolaan keuangan desa di rentang waktu 2016-2021,Tim  yang beranggotakan Petrus  Sadi Sogen (Ketua), Yuliana Lili Nitit (Wakil Ketua), Hendrikus Yohans B.Luron (Sekertaris), Simon Sina Maran, dan Silvester Pete Kelen itu  lantas meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Lembaga Penegak Hukum di wilayah tersebut untuk menelusuri dugaan penyalahgunaan keuangan di desa mereka tersebut.

Didmpingi dua anggotanya,Ketua BPD Desa Sinar Hadi Gala,Petrus Sadi Sogen di Senin 11 Oktober 2021 mengaku telah menyerahkan Surat Permintaan Pemeriksaan itu kepada Bupati Flores Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Flores Timur, Polres Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Flores Timur.

“Langkah ini kami ambil atas rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Klarifikasi bersama Pemerintah Desa Sinar Hadi Gala beberapa waktu lalu.Kami menyertakan juga dengan data-data sebagai lampiran pada Surat kami itu.Kami berharap agar indikasi penyalahgunaan keuangan di desa kami ini bisa dibuat terang oleh pihak-pihak yang tadi kami datangi itu.” kata Petrus Sadi Sogen sembari menampik tudingan ada motif politis dibalik usaha mereka itu  menjelang pelaksaan Pemilihan Kepala Desa serentak,16 Oktober 2021 mendatang.

Sebagaimana Surat mereka (BPD) Nomor SHG/03/X/2021 yang ditujukan kepada Bupati Flores Timur, barisan Petrus Sadi Sogen  dengan mendasari pada kondisi faktual pada Rapat Paripurna BPD dengan agenda Klarifikai bersama Pemdes  Sinar Hadi Gala terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Sina Hadi Gala itu, ditemukanlah sejumlah indikasi-penyalahgunaan keuangan desa selama Tahun 2016 hingga Tahun 2021.

Apa sajakah itu ?

Fakta tidak termanfaatkannya satu unit Mesin Foto Copy sejak pengadaannya di Tahun Anggaran 2016 hingga saat ini,disimpulkan barisan Petrus Sadi Sogen  sebagai salah satu fakta ketimpangan yang mengakibatkan kerugian desa sebesar Rp.22.000.000  (harga Mesin Foto Copy).

Walau dalam LKPJ TA 2016,Kepala Desa, Siprianus Keladu Kelen melaporkan realisasi keuangan dan pembangunan 100 persen,namun masih ditemukan pada tangan mantan Ketua TPK, sisa dana Pembangunan senilai Rp 8.415.600.

Kondisi yang sama pun terlaporkan Kades dalam LKPJ TA 2017.Walau ada kisah uang yang hilang (Rp 25.085.700 ) di rumahnya sewaktu pembagian pada pos-pos anggaran yang hingga saat ini belum se-sen pun dikembalikan, namun sewaktu penyampaian LKPJ,Kades melaporkan realisasi keuangannya 100 persen.

“Sama juga di TA 2018.Terlaporkan dalam LKPJnya,realisasi keuangan 100 persen, padahalnya  ada sisa dana BUMDES sebesar Rp 15.500.000 dari total dana penyertaan modal BUMDES  ditangan Aloysius Ike Koten,PPKD (Kesra).Dana tersebut termanfaatkan untuk urusan pribadi selama 4 tahun.Ada bukti Surat Pernyataan pengembaliannya tertanggal 23 Juli 2021.Jadi LKPJ yang tersampaikan itu terbalik dengan kenyataannya.Termasuk di LKPJ (LKPD) Tahun Anggaran berikutnya !”tandas Petrus Sadi Sogen yang diamini kedua anggotanya itu.

Selaras dengan Tahun-Tahun sebelumnya,di Tahun Anggaran 2019,pun terlaporkan bahwa prosentase serapan anggaran 100 persen,dengan realisasi pembangunan  mencapai 95 persen, walau hingga detik ini, pembangunan Poskedes belum juga rampung !

Bahkan di tanggal 23 Juli 2021,mantan Ketua TPK Pembangunan Poskedes Tahun 2019,Fransiskus Beda Lian dihadapan Pemdes dan BPD, membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan menyerahkannya ke Pemdes Sinar Hadi Gala pada tanggal 30 September 2021.

“Kalau di Tahun 2019,terlaporkan realisasi pembangunan 95 persen akibat pekerjaan Poskesdes belum rampung, kan seharusnya rampung di Tahun 2020. Kenapa hingga Oktober 2021 ini belum juga rampung dan belum diserah terimkan ? Dan kalau terlapor pula dalam LKPJ itu bahwa realisasi keuangannya 100 persen, lantas kenapa harus ada pengakuan dari Bendahara Desa,Oktavianus Lukas Sina Koten dalam forum Rapat Klarifikasi itu bahwa masih ada sisa dana Pembangunan Poskedes itu sebesar Rp 8.000.000 ? Hal itu bagi kami  itu LKPJ fiktif !”tegasnya.

Parahnya lagi, demikian Petrus Sogen dalam uraian lanjutannya, ada pengakuan dari mantan Ketua TPK Pembangunan Poskesdes (Dua kali pergantian Ketua TPK) atas nama Franssiskus Suban Nitit kepada pihaknya di tanggal 28 September 2021,bahwa pernah dalam kesempatan evaluasi internal antara TPK dan Pemdes, Sekertaris Desa mereka membuat surat pernyataan untuk mengembalikan dana pembangunan poskesdes yang telah terpinjam pakai olehnya sebesar Rp 20.000.000.

Bahkan setelah LKPJ TA 2020,pun masih ditemukan kwitansi tertanggal 10 Juli 2020 angka uang Poskesdes yang ada di tangan Bendahara Desa tersebut sebesar Rp 38.088.000.

“Maksudnya bagaimana kalau dalam LKPJ tersebutkan realisasi keuangan dan pembangunan itu 100 persen sedangkan masih ada uang yang berseliweran di mana-mana  dan tidak dihantar sebagai Silpa pada Tahun Anggaran berikutnya? Maksudnya bagaimana kalau masih ada pekerjaan fisik di tahun sebelumnnya yang hingga 3 tahun lebih ini tak kunjung rampung ? Khusus APBDES TA 2019, teralokasikan untuk Bidang Pembangunan dengan item pekerjaan Pembangunan Poskesdes sebesar Rp 638.195.921. Pada saat LKPJ TA 2019,terlaporkan pada Bidang tersebut teralokasikan anggaran sebesar Rp 645.901.830. Ada kelebihan 7.705.909.Dari mana kisah penambahan itu ? Seperti apa hasil verifikasi oleh Sekdes? Itulah bentangan-bentangan data yang bagi kami harus dibuat terang .Makanya kami lalu melaksanakan tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Klarifikasi ,25 Agustus 2021 itu ke pihak-pihak yang berwewenang.” ujar Petrus Sadi Sogen.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kades Sinar Hadi Gala, Siprianus Keladu Kelen terhadap  niatan pihak BPD membawa persoalan itu ke APH, secara tegas menyatakan sangat siap menghadapinya ! *(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Naa

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment