DPRD Flotim Minta BPK RI Audit Dua OPD Pengelolah Dana Covid-19

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Flores Timur , Rofinus Baga, sedang mempersoalkan inkonsitensi pemerintah terkait perubahan dokumen yang disodorkan OPD BPBD Flotim dalam lanjutan penelusuran pemanfaatan dana Covid-19 Tahun 2020, Senin (13/9). Foto : BNN/Emnir/doc.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Aktivitas penelusuran pemanfaatan dana Covid-19 Tahun 2020 oleh kalangan DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi, telah berakhir.. Dua OPD dari 9 OPD (termasuk Bidang/ Unit Kerja pada Setda Flotim ) pengelolah anggaran penanganan Covid-19, mendapat rekomendasi  untuk disentuh oleh BPK RI Perwakilan NTT dalam formula audit investigasi !

Keputusan Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Flores Timur  terhadap Penelusuran Pemanfaatan Dana Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 itu,terbacakan dengan lantang oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Matias Werong Enay, Rabu (15/9).

Walau mengapresiasi  terhadap kerja keras Pemerintah kabupaten Flotim dalam memerangi penyebaran virus Corona di Kabupaten Flotim, namun menurut pandangan ke- 30 anggota DPRD itu, pemanfaatan  anggaran tersebut,belum menuai hasil yang maksimal.

“Mungkin saja penanganan dari  aspek Kesehatan dapat kita atasi, namun kita belum mampu memulihkan ekonomi  masyarakat pelaku usaha, maupun masyarakat lain yang terkena dampak dari penyebaran virus ini !” seru Matias Enay mengawali ketegasan sikap mereka  itu.

Untuk Dinas Kesehatan, Lembaga DPRD Kabupaten Flotim mengapresiasi pengelolaan anggaran  sebesar Rp.1.650.789.650 tersebut. Namun, mereka juga mengingatkan pihak Pemkab Flotim  agar serius memperhatikan hak-hak para nakes  dan tunjangan  lainnya, termauk membayar intensif nakes pada RSUD dr. Hendrikus Fernandes Larantuka, selama 3 bulan di Tahun 2020, dan pada  Tahun 2021.

Selain itu, kepada  OPD yang sedang dipimpin dr. Agustinus Ogie Silimalar tersebut, ke-30 anggota DPRD Kabupaten Flotim  itu secara tegas mengingatkan mereka untuk lebih serius memperhatikan pengadaan dan belanja barang melalui pihak ketiga (3), agar ada keselarasan antara anggaran dan barang yang dibelanjakan, termsuk melakukan verifikasi secara baik tatkala pendistribusiannya.

“Terus meningkatkan ketersediaan peralatan kesehatan dan bahan medis  habis pakai untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan setiap saat,serta terdistribusiakan secara tepat pada setiap puskesmas ,terutama di RSUD Larantuka, dan memastikan petugas  kesehatan di tingkat puskesmas, sudah memiliki keahlian  untuk menggunakan peralatan tersebut.”tandas Matias Enay.

Demikian pun terkait bantauan atau sumbangan alat pelindung diri atau peralatan kesehatan  dari  pihak pemerintah luar Flotim,pihak swata ,LSM, maupun Parpol, barisan wakil rakyat Flotim tersebut meminta pihak Dinkes Flotim untuk menginventarisir secara baik untuk dipertanggungjawabkan.

Sementara itu untuk Dinas Perkebuan dan Peternakan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Lembaga DPRD Kabupaten Flotim merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan  RI Perwakilan NTT untuk melakukan audit investigasi yang didukung dengan  data-data faktual selanjutnya terlampir sebagai satu kesatuan dokumen dalam rekomendasi tersebut.

Tak berhenti disitu, ke-30 anggota DPRD Flotim tersebut kembali menegaskan agar kedepannya pihak Pemkab Flotim lebih  meningkatkan ketelitian  dalam perencanaan dan verifikasi dokumen, terkait rencana dan belanja dalam  program kegiatan sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi dalam dokumen.yang menimbulkan perbedaan persepsi.

Terhadap aspek penanganan  pemulihan dampak  ekonomi, terutama pada pengembangan tanaman kelor, pembangunan kebun sumber benih jambu mente varietas flotim 01 dan pengembangan hijauan pakan ternak,Gabungan Komisi DPRD Flotim meminta pihak Pemkab Flotim untuk mempertimbangkan kembali kelanjutannya melalui program reguler.

Terhadap rekomendasi itu,pihak Pemkab Flotim menerima keseluruhannya.Bahkan Pemkab Flotim pun akan mengundang pihak BPK RI Perwakilan NTT untuk melakukan audit investigasi pada kedua OPD sebagaimana yang dimintakan kalangan DPRD Flotim dalam rekomendasi itu.

“Pemkab Flotim pada prinsipnya menerima rekomendasi Lembaga DPRD Kabupaten Flotim ini,Sesungguhnya terkait hal ini, kita juga telah diperiksa BPK  RI Perwakilan NTT dalam kegiatan pemeriksaan rutin mereka di bulan Maret-April yang lalu.Penyerahan hasilnya di bulan Juni kemarin. Sehingga dengan rekomendasi ini, tentu pemerintah akan kembali meminta BPK RI Perwakilan NTT untuk melakukan audit investigasi.Prinsipnya, pemerintah menerima rekomndasi ini.” ujar Sekertaris Daerah Kabupaten Flotim, Paulus Igo Geroda santai ketika dikonfirmasi usai sidang penyampaian dan penyerahan rekomendasi tersebut.

Untuk diketahui, dari aktivitas penelusuran pemanfaatan anggaran Covid-19 di Tahun 2020 tersebut,tergambar bahwa  anggaran penanganan Covid-19 terpangkukan pada pos BTT senilai Rp.16.583.482.847, dengan realisasi sebesar Rp.15.992.343.555 atau 96,4 persen.

Dana tersebut termanfaatkan untuk penanganan bidang Kesehatan sebesar  Rp.8.621.720.947 dengan realisasi  sebesar Rp.8.528.081.555 (98,9 persen ).Terpangkukan pada RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka senilai Rp 1.585.811.647, Dinas Kesehatan Rp.1.650.789.650, Badan Penangggulangan Bencana  Daerah (BPBD), Rp.5. 385.119.650.

Untuk Bidang Penanganan  Pemulihan Ekonomi, teralokasikan anggaran sebesar Rp. 2.820.372.900  yang realisasi sebesar Rp. 2.707.404.300,(96 persen).

Anggaran tersebut dikelolah oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp 1.062.610.900, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Rp.812.280.000, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Rp 945.482.000.

Sedangkan untuk bidang penanganan  Jaring Pengaman Sosial (JPS),teralokasikan anggaran senilai Rp. 5.141.389.000, yang  terbagi pada Bagian Kesra Setda Flotim Rp.1.499.989.000, Dinas Sosial, Rp .3.154.800.000, dan Dinas Tenaga Kerja,Rp 486.600.000.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment