Sodorkan Dokumen Baru, Anggota Gabungan Komisi DPRD Flotim Desak Hentikan Rapat, Palu Pimpinan ‘Digugat’

Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Matias Werong Enay,ST ( berbaju biru ) memimpin lanjutan rapat kerja gabungan komisi DPRD Flores Timur untuk menelurusi pemanfaatan dana Covid-19 Tahun 2020 pada OPD BPPD Flotim , Senin ( 13/9). Foto : BNN/ Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Perdebatan tensi tinggi langsung mewarnai pembukaan lanjutan rapat kerja gabungan komisi DPRD Kabupaten Flores Timur, Senin (13/9). Sodoran dokumen baru dari OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, memantik amukkan beberapa anggota gabungan komisi diawal persidangan tersebut. Bahkan, lentingan saran yang terarahkan pada palu yang terketuk pada OPD-OPD pengelolah dana Covid-19 yang telah ‘terperiksa’ warga  gabungan komisi sebelumnya, membuat pimpinan sidang Matias Werong Enay meradang !

Sebagaimana yang disaksikan BaliNewsNetwork.com, usai Matias Enay mencabut skorsing, dan mengarahkan forum pada persoalan belanja bernilai Rp 26.000.000 dan Rp 1.300.000 (nomenklatur belanja  tinta warnah) sebagaimana yang dipersoalkan Muhidin Demon Sabon dan Hasan Basri pada sidang  sebelumnya, langsung tersambar Muhidin Demon Sabon.

Berpijak pada penjelasan dan sodoran data baru yang tersajikan oleh OPD BPBD pada pertemuan itu, baginya hanya memperlihatkan bahwa sedang ada masalah ! Dirinya lantas mengusulkan untuk menyudahi penelusuran pemanfaatan dana Covid-19 Tahun 2020 pada OPD yang sedang dipimpin Kalak Alfonsius Betan itu.

“Dari penjelasan Kalak BPBD dalam rapat sebelumnya, dan hari ini kita disodorkan dengan data baru, saya  mau sampaikan,ya  sudahlah, tidak perlu dilanjutkan lagi, karena memang ada masalah ! Tugas dan fungsi kita, bukan lakukan pemeriksaan sedalam-dalamnya, namun  manakala ada jawaban yang tidak tepat, itu adalah sesuatu yang salah ! Oleh karena itu saya  berkesimpulan, BPBD ini bermasalah ! Pada tempat berharga  ini saya juga mau sampaikan bahwa,kalau dokumen ini ada pengurangan angka  maupun penambahan angka-angka, maka saya menyarankan agar tidak boleh lanjutkan,karena memang dari awal  sudah bermasalah ! Bukan hanya OPD ini, tetapi termasuk OPD –OPD terdahulu !” tandas anggota Fraksi Gerindra itu tegas.

Lanjutnya, jawaban ‘ ya’  yang terseruhkan mereka disaat pimpinan sidang hendak mengetuk palu menutup penelusuran pada setiap OPD terdahulu, bukan berarti tidak ada masalah.Ada dokumen yang bermasalah, demikian Muhidin dalam penegasan tambahannya.

Penegasan Muhidin itu, langsung tersahuti  Ketua Komisi C,Ignas Uran. Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut pun meminta forum gabungan komisi itu untuk menempatkan kontruksi berpikir secara benar pada agenda rapat kerja gabungan komisi tersebut.

“Kita harus tempatkan pembahasan secara benar. Kita telah dalami secara detail pada OPD-OPD terdahulu, dan pasca  pendalaman  secara sangat detail itu, palu diketuk oleh pimpinan sebagai bentuk legitimasi. Tidak ada persoalan pada setiap OPD terdahulu. Yang masih belum kita tuntaskan hanya di BPBD ini. Dan saya kira seperti  pada OPD-OPD  yang lain,kita lakukan penelusuran sampai selesai untuk mengetahui entahkah ada potensi penyimpangan, hingga pada akhirnya rekomenasi secara kelembagaan kita buat ! Sehingga  saya tidak sependapat dengan anggota Terhormat, Pak Muhidin. Yang kita kuatirkan adalah sinkronisasi antara dokumen admnistrasi dengan faktual lapangan. Kalau kita ikuti pernyataan Pak Muhidin, maka seolah-olah  tidak ada hasil selama ini. Oh tidak,Pak ! kita sudah dalami per OPD, satu persatu,dan pimpinan telah ketuk palu tanda kita menyetujui semua pembahasan, baik anggaran dan program kegiatan. Jadi kita lanjutkan penelusuran untuk BPBD. Ketika mereka tidak sanggup mempertanggunjawabkan,ya secara politis,kita bersikap setelah ini !” ujarnya.

Berbeda dengan apa yang diutarakan Ignas Uran, Abdul Wahab Saleh sembari menekankan Lembaga DPRD bukan Lembaga Penegak Hukum, menilai  rancu dan lucu terhadap sodoran perubahan dokumen (dokumen kedua) oleh OPD BPBD tersebut.Tak pelak,dirinya pun mngusulkan untuk tidak melanjutkan penelusuran untuk OPD BPBD itu.

“Jadi untuk apa lagi kita paksakan untuk melanjutkan? Sederhana berpikir,ini lembaga politik,Nah, oleh karena itu pimpinan, kalau kita paksakan untuk lanjut ya,saya akan keluar keluar-walk out ! Ada sodoran data terbaru,untuk apa kita bahas ? Ini lembaga politik,kita harus merekomendasikan,selasai disitu !” sergahnya.

Alur berpikir Ignas Uran mendapat dukungan dari Tinus Welan, Adi Kelen, Adam Beda Sabon,Nani Betan,Martinus Ola, Rofin Baga dan Miral ,serta Philipus Sanga.Walau meragukan terhadap sajian data kedua itu, namun bagi Rofin Baga dan Miral,penelurusan  terhadap OPD BPBD itu tetap dilanjutkan.

Sementara itu, Raimundus Boli Pehan  tampil menggugat pernyataan Ignas Uran terkait legitimasi palu yang telah terketuk pimpinan sidang pada OPD-OPD terdahulu. Sependapat dengan Muhidin Demon Sabon, anggota DPRD asal Dapil Flotim 3 tersebut lantas mengingatkan pimpinan sidang untuk tidak menyimpulkan secara sepihak bahwa penelusuran pada OPD-OPD  pengelolah dana Covid-19  di Tahun 2020 tersebut, tidak ada masalah.Kesimpulan tersebut baginya,harus dilakukan secara bersama-sama setelah OPD terakhir itu.

Terhadap apa yang terlantangkan para anggota gabungan komisi tersebut,Matias Werong Enay pun lantas  menghantarkan forum rapat penelusuran pemanfaatan dana covid-19 oleh BPBD itu dengan mendasari dokumen pertama yang telah digeluti mereka.

Penegasan tersebut pun diikuti dengan lengkingan suara yang ditinggikannya menanggapi pernyataan anggota gabungan komisi atas kesimpulan yang telah terlegitimasi oleh palu yang telah terketuk olehnya.

“Kedua, saya perlu sampaikan bahwa dari persidangan hari pertama sampai hari ini,saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara seluas-luasnya. Palu yang saya pegang untuk persetujuan menerima itu, itu bukan dari saya sendiri.Saya tanya kepada forum ! Jangan sampai persoalan ini membias ! Teman-teman wartawan silahkan catat : jangan sampai membias ! Semua persetujuuan itu, pimpinan forum mintakan kepada forum.Ingat baik-baik  itu.Kalau kita sudah sepakat,kita sepakat,Pak ! Jangan menuduh satu sama lain ! Sebagai pimpinan sidang, selama ini saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada saudara-saudara.Siapa yang mungkir itu he ? Kita disini demi Lewotanah ! Leluhur ada di atas  ini Pak ! (sambil menunjuk ke arah atas ) Jangan ada satu pun yang memojokkan saya terkait ini ! Tidak ada tendensi apa pun saya pimpin rapat ini ! Bahwa apa yang disampaikan saudara Rofin Baga itu,bijak ! Saudara Mundus,jangan anggap saya seperti itu Pak ! Mulut dijaga ! Sebelum palu  jatuh, saya sampaikan kepada forum,tak ada yang komplain.Dari awal saya sudah katakan,Lembaga ini bukan lembaga auditor,bukan baru hari ini yang disampaikan teman-teman  ini.Ikuti dengan baik lah ! Dokumen yangg dibuat ini bukan maunya pemerintah,tapi forum.Terpentingnya, tidak ada perubahan nomenklatur dan angka. Terkait data temuan anggota terhormat Muhidin,26 juta,mari kita telusuri,Seperti apa penjelasan pihak Pemerintah, mari kita  dengar penjelasan pemerintah.”tegasnya sembari melayani permintaan Raimundus Boli Pehan yang berusaha menjelaskan apa yang telah diungkapkan sebelumnya itu.

Sidangpun lalu berlanjut dengan penjelasan pihak Pemerintah.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment