Lanjutan Raker Gabungan Komisi DPRD Flotim, Diawali Permohonan Maaf dan Klarifikasi Anggota Dewan

Lanjutan Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Flores Timur dengan agenda penelusuran pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, Kamis (9/9). Foto : BNN/ Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Lanjutan rapat kerja gabungan komisi DPRD Kabupaten Flores Timur untuk menelusuri pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur,Kamis (9/9), diawali dengan klarifikasi Muhammad Ikram Ratuloli, anggota gabungan komisi yang meninggalkan ruangan pertemuan pasca mempersoalkan perbedaan data yang dipegangnya dengan data yang tersajikan pihak Dinas Kesehatan.

Miral, demikianlah anggota fraksi PAN itu mengawali penjelasan klarifikatifnya dengan menyampaikan permohonanan maaf atas ketidaklancaran proses rapat akibat dirinya meninggalkan ruangan sidang itu.

 “Pertama saya ingin sampaikan permohonan maaf yang sesungguh-sungguhnya, jika kemarin setelah saya ijin keluar dari forum rapat kerja gabungan  komisi, dan itu meninggalkan sedikit masalah bagi kelancaran berjalannya proses sidang, sampai dilanjutkan pada hari ini.”ungkap Miral .

Usai menyampaikan permohonan maafnya,Miral pun langsung  menjelaskan riwayat hingga dirinya meninggalkan rapat tersebut.

“Saya meninggalkan ruangan ini, setelah saya menyampaikan ijin kepada pimpinan sidang, dan sebagai isyarat menyetujui, pimpinan sidang mengganggukkan kepalanya sehingga saya meninggalkan ruangan ini dalam status saya sedang ijin. Ada keperluan yang sangat mendesak yang harus saya lakukan pada saat itu, sehingga saya meninggalkan ruangan sidang ini. Dan ternyata ketika sekembalinya saya ke ruangan ini,  forum sudah diskorsing hingga rapat dilanjutkan hari ini.”kisah Miral yang benarkan pimpinan rapat kerja gabungan komisi, Matias Werong Enay.

Bagi Miral, momentum penelusuran pemanfaatan dana Covid-19 Tahun 2020 yang telah dimulai dalam forum rapat kerja gabungan komisi itu adalah momentum yang sangat berharga. Bersama pemerintah,Lembaga DPRD  telah membuka diri, berdiskusi soal data. Antusias yang terlihat dalam forum rapat tersebut, didambakannya sebagai jalan masuk terciptanya  diskusi yang lebih berkualitas .

Terkait dengan permintaan  forum untuk membeberkan data yang dimilikinya agar dapat disandingkan dengan data Dinkes, Miral secara tegas siap menyampaikannya.

“Karena ini atas dasar permintaan rekan-rekan gabungan komisi, saya siap menyampaikannya. Kalau kemarin sebelum saya meninggalkan ruangan ini, pimpinan sidang menyuruh saya untuk menyampaikan data-data itu, maka sudah saya sampaikan itu kemarin.Mudah-mudahan, data konfirmasi  yang sebentar saya sampaikan ini, itu sudah diklarifikasi oleh Kadis Kesehatan. Mudah-mudahan dari kemarin, Pak Kadis sudah lakukan proses konfimasi itu, sehingga sebentar, kita tidak lagi berdebat soal kapan, dan di mana data itu saya dapatkan.Ok saya mulai !”ujarnya dengan lantang.

Dengan metodologi sampling, Miral lantas melakukan konfirmasi  atas selisi jumlah peralatan Rapid yang terdistribusikan  pihak Dinkes ke Puskesmas Kalike di Kecamatan Solor Selatan , dan Puskesmas Waiwerang di Kecamatan Adonara Timur sebagaimana data yang diperolehnya.

Di Puskesmas Kalike, demikian Miral dalam pembeberannya, menunjukan data bahwa Rapid Test yang dikirimkan ke sana itu sebanyak 200 pcc. Disandingkan dengan data yang tersajikan Dinkes, Miral berkesimpulan terjadi selisih Lebih. Sedangkan di Puskesmas Waiwerang, menunjukan data bahwa Rapid Test data yang terdistribusikan pihak Dinkes,berjumlal 65 pcc/2 box.

“Saya mau jelaskan seperti ini, pada sampling data pertama, saya temukan selisih lebih yang harus diklarifikasi Pak Kadis. Di sampling data kedua, saya menemukan disitu ada 60 pcc garis miring 2 box yang terkirim. Satu box, isinya 30 pcc.Itu artinya apa ? Itu artinya tidak sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan kadis. Nah, hal inilah yang perlu kita konfirmasi untuk menelaah agar data-data ini tidak berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan data-data  primer yang disampaiakan Kadis ! Makanya kemarin, saya bilang kita harus berpatokan pada volume pembelanjaan, karena volume pembelian adalah  salah satu faktor yang mempengaruhi  harga pokok. Dan inilah data sekunder  saya yang wajib saya sandingkan dengan data primer yang miliki Dinkes. Itulah yang saya maksudkan dari kemarin !” tandasnya.

Pembeberan data sekunder dengan dua sampling sebagaimana yang dipaparkan Miral itu pun disanggah Sekertaris Daerah Kabupaten Flotim.Pulus Igo Geroda. Walau menerima metotologi sampling sebagai cara untuk menguji sebuah kebenaran (fakta), namun dari aspek jumlah sampel (dua puskesmas dari 21 puskesmas di Flotim ) tersebut membuat Sekda Igo Geroda terpaksa menyudahi ‘perseteruan’ itu.

Dirinya pun lalu mengarahkan Kadis Kesehatan, dr.Agustinus Silimalar untuk menjelaskan data terkait jumlah Rapid Test yang sudah didistrbusikan ke kedua puskesmas yang disebutkan Miral itu.

“Berdasarkan data yang tercatat oleh bagian Logistik Dinkes Flotim, jumlah Rapid Test Antibodi yang terdistribusikan ke Puskesmas Waiwerang adalah 240  pcc yang pengadaanya bersumber dari APBD II. Sedangkan untuk Puskesmas Kalike, sebanyak 95 pcc. Soal pendistribusiannya, memang langsung terdistribusikan ketika sarana yang kita adakan atau belanjakan itu tiba. Memang ada yang terdistribusikan di Tahun 2020, namun sumbernya adalah pengadaan di Tahun 2020.” jelas Kadis Ogie Silimalar.

Dengan penjelasan Ogie Silimalar tersebut, maka berakhir pula aktivitas penelusuran penggunaan dana penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan. Palu pimpinan sidang pun terketuk menutup aktivitas penelusuran anggaran sebesar Rp 1.150. 789.650  itu. Sajian data dari tiga (3) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) itu beserta realisasi dan penjelasan yang disampaikan Kadis Ogie Silimalar,meyakinkan forum yang mengiringi palu sidang yang terketuk pimpinan sidang.Clean n Clear ! *(Emnir)..

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment