Tahun 2020, Dana Penanganan Covid-19 Di Flotim Nyaris Tembus 17 M

Sekertaris Daerah Kabupaten Flores Timur,Paulus Igo Geroda (Tengah) saat menjelaskan gambaran umum pemanfaatan dana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Flotim Tahun 2020 dalam Forum Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Flores Timur, Rabu (8/9).Foto : BNN/ Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Total anggaran yang termanfaatkan untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Flores Timur  pada Tahun 2020 sebesar Rp.16.705.302.847.

Nilai tersebut dibeberkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda saat memberikan penjelasan terkait gambaran umum pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 di Tahun 2020 dalam forum Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Flores Timur, Rabu (8/9).

Penjelasan Sekda Paulus Igo Geroda tersebut sekaligus menjawabi  keraguan Abdul Wahab Saleh, anggota DPRD Flotim asal daerah pemilihan Flotim 5, yang diawal  pembukaan sidang tersebut langsung mempersoalkan kenapa dokumen laporan pemanfaatan dana Covid-19 Tahun 2020 itu baru terbagikan yang dibarengi dengan keraguannya atas dualisme total dana tersebut,yakni 14 milyar dan 16 milyar lebih itu.

Berawal dari terjangan Covid-19 di separuh waktu APBD Tahun Aanggarn  2020 itu berjalan,(Maret 2020), demikianlah Sekda Paulus Igo mengawali penjelasannya, Pemerintah Pusat lantas mengintruksikan kepada semua tingkatan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, untuk melakukan realokasi-refocusing anggaran yang telah tertetapkan itu (APBD TA 2020).

“Dalam APBD kita di Tahun Anggaran 2020, sudah terpangkukan pada pos BTT, anggaran senilai 2,5 milyar. Dalam perjalanan di bulan Maret tahun itu, muncullah pandemi Covid-19. Atas situasi itu, Pemerintah Pusat mengintruksikan kepada semua Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi melakukan realokasi-refocusing untuk percepatan penanganan Covid-19. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah,maka kita lalu memangkukan 14 milyar  dari hasil realokasi-refocusing tersebut yang dengan rincian, 6 milyar untuk Penanganan Kesehatan, 2 milyar untuk Pemulihan Ekonomi dan 6 milyar untuk Jaring Pengaman Sosial. Dalam perjalanan, anggaran tadi tidak cukup, maka kita lalu menambahkan lagi  dan disampaikan kepada Lembaga Terhormat dalam ruang Perubahan APBD TA 2020 sebagaimana yang dimungkinkan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 pada pasal 4 ayat 1,2,3 dan 4 itu.Dan itu kita sudah lakukan ! Bahkan Total angka 16.705.302.847 itu sudah tersajikan (terbaca) dalam dokumen LKPJ Bupati Tahun 2020  bersama semua data yang berhubungan dengan penanganan Covid-19  oleh OPD-OPD pengguna anggaran tersebut,walau tidak secara rinci.” urai Sekda Paulus Igo Geroda.

Terkait teknis pemangkuannya, mantan Kalak BPBD Flotim tersebut dalam penjelasan lanjutannya mengatakan, karena kondisi saat itu adalah pandemi atau bencana, maka terpangkukan pada Pos BTT yang dikelolah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Waktu itu belum ada petunjuk teknis yang mengatur  tentang tata cara pemanfaatan anggaran tersebut. Maka kita lalu menggunakan mekanisme sebgaimana prosedur pemanfaatan dana tanggap darurat bencana. Hal  itu dilakukan pula oleh semua Pemerintah Daerah, Kabupaten / Kota, dan Propinsi di Indonesia. OPD- OPD pengelola dana Covid-19 ini, terlebih dahulu membuat Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan mengajukannya kepada Bupati. Tim anggaran lalu melakukan verifikasi. Setelah  disetujui, barulah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan  anggaran tersebut dikeluarkan dari Pos BTT-BPBD ke rekening OPD pengguna sebagaimana  mekanisme pengelolaan keuangan daerah normalnya,termasuk pertanggungjawabannya ! Jadi tidak serta merta dimanfaatkan, namun berproses seperti yang saya jelaskan ini ! “tandas Sekda Igo Geroda seraya.

Lantas bagaimana pemanfaatan anggaran itu? Sekda Paulus Igo Geroda yang didampingi oleh Asisten I, Abdul Razak Jakra, Asisten III,Anton Wukak Sogen,Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Cipto Keraf, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembngan Daerah (BP4D), Apolonia Corebima, dengan tenang dan lancar menggambarkan,dari total anggaran Covid-19 di Tahun 2020 tersebut,untuk  Penanganan Kesehatan,teralokasi anggaran sebesar 8 M lebih yang tersebar pada BPBD, RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka dan Dinas Kesehatan.

Sedangkan  untuk urusan Pemulihan Ekonomi, pagu anggarannya sebesar 2 milyar  800 juta lebih yang ditangani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Sementara itu pemanfaatan untuk urusan Bantuan Sosil (JPS) terpagukan anggaran sebesar 5 milyar lebih. Anggaran tersebut ditangani oleh Bagian Kesra Setda Flotim, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.

Dan seperti apa rincian penggunaan anggaran tersebut oleh setiap OPD pengguna, Sekda Paul Igo Geroda pun mempersilahkan  setiap pimpinan OPD untuk membentangkan secara rinci kepada forum Rapat Kerja Gabungan Komisi tersebut.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment