Penyaluran Beras Bansos Pempus Di Solor Barat, Tinggalkan Beban Utang

Adi Keban (kanan), Staf Pengadministrasian Keuangan pada Kantor Lurah Ritaebang, di momen penyaluran beras Bansos Pemerintah Pusat di Kantor Lurah Ritaebang,untuk titik ke-4 wilayah Kecamatan Solor Barat Barat, Kabupaten Flores Timur-NTT, Selasa (3/8) .Foto :BNN/Emnir.

Solor/BaliNewsNetwork.com- Pendistribusian dan pembagian beras bansos Pemerintah Pusat dalam  tambahan Program Sembako akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Ritaeabang, Lamaole dan Tanahlein, Kecamatan Solor Barat,Kabupaten Flores Timur-NTT,belum lama ini, menimbulkan sejumlah persoalan,termasuk beban utang !

Tanpa membangun koordinasi dan komunikasi, pendistribusian beras oleh pihak supplier ke titik ke-4  pada wilayah Kecamatan Solor Barat tersebut, mengharuskan pihak Pemerintah Kelurahan Ritaebang tergopoh-gopoh mengkondisikan para buruh untuk menurunkan beras dari kendaraan supplier dan mengamankannya di gudang penyimpanan.

“Karena beras ini untuk tiga wilayah di Kecamatan ini, minimal  kami mendapat pemberitahuan dari pihak Pemerintah Kecamatan Solor Barat,bahwa sebentar akan diantar beras bansos itu ke sini. Jangankan dari pihak Pemcam Solor Barat, pihak supplier pun tidak mengabarkan hal itu. Kami justru kaget, ketika kendaraan supplier sudah tiba. Nah, persoalannya adalah bagaimana 400-san karung beras ini diturunkan dari kendaraan supplier ke gudang penyimpanan di Kantor Lurah, sedangkan menurut supplier, pihaknya hanya bertanggungjawab mengantarkan beras ini sampai ke lokasi, dan tidak punya urusan dengan pembongkaran dan penyimpanan ? Mau tidak mau kami harus mengamankannya ! Kami lalu mengkondisikan para buruh untuk membongkarnya dan mengamankan ke gudang. Kami sendiri bingung, kog kami yang harus menanggung semuanya ini ? Padahal disini hanyalah sebagai tempat yang dipinjamkan untuk pembagiannya saja.” tutur Adi Keban staf Pengadministrasian Keuangan pada Kantor Lurah Ritaebang, mengisahkan peristiwa yang dihadapinya tatkala kendaraan pengangkut beras itu tiba.

Beban mereka terhadap jasa buruh itu, lalu dikomunikasikan Adi Keban dengan pihak PT Pos Indonesia di Menanga,Solor Timur. Kepada staf Pemlur Ritaebang tersebut, pihak PT Pos Indonesia menyampaikan, kalau di Solor Timur dan Solor Selatan pun mengalami  hal yang sama. Ada pengumpulan  dari KPM dengan kisaran Rp. 2.000 sampai Rp.5.000, sesuai besaran karung.

Atas jawaban tersebut, pihak Pemlur Ritaebang lantas mengumumkan kepada setiap KPM di kelurahannya untuk membawa serta uang senilai Rp.5.000 disaat pembagian beras tersebut pada , Selasa(3/8) pagi.

“Ternyata, tentang kontribusi para KPM untuk jasa buruh ini, tidak disampaikan oleh Pemdes Lamaole dan Pemdes Tanahlein ke para KPM-nya. Sehingga ketika datang ambil beras di sini, KPM Ritaebang merasa bahwa semuanya ini ditanggung oleh mereka. Hal itulah yang memicu keributan. Atas kondisi itu, pihak PT.Pos Indonesia lalu mengarahkan kami untuk membatalkan kontribusi tersebut. Saya bilang ke petugas Kantor Pos, batalkan si iya,tapi bagaimana dengan jasa buruh itu? Pihak PT.Pos harus bertanggung jawab dengan jasa buruh ini ! Kalau menjadi tanggungan  ketiga wilayah ini, silahkan bapak mereka yang omong.sehingga kami punya berapa, Lamaole punya berapa dan Tanahlein punya berapa ? Kalau kalian pergi, dan buruh mereka datang, siapa yang harus bertanggungjawab ? Pokoknya sungguh memusingkan ! Sepertinya Kelurahan Ritaebang yang harus bertanggungjawab atas semuanya ini, padahalnya, tempat kami hanyalah dipinjam untuk pembagian beras bagi ketiga wilayah di Solor Barat ini.”ujarnya kesal.

Lain kata supplier dan PT.Pos Indonesia wilayah Solor sebagaimana yang tertuturkan Adi Keban itu, lain pula kata Plt.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, Anselmus Yohanes Maryanto.

Sembari menjelaskan tentang seluk beluk bansos dari Pempus tersebut, Anselmus Yohanes Maryanto  dalam tanggapannya terhadap pemberitaan BaliNewsNetwork.com,Selasa (3/8) yang berjudul Penyaluran Beras Bansos Di Solor Barat,Di Warnai Aksi Protes, menegaskan bahwa ruang tanggungjawab supplier adalah beras sampai di tempat penyimpanan.

“Pengangkutan beras dari kendaraan hingga tempat penyimpanan, masih tanggungjawab supplier itu.”tulis Anselmus Yohanes Maryanto via saluran WhatsApp,Selasa (3/8) pukul 19.34 wita.

Kekecewaan lainnya pun terdaraskan oleh  KPM Desa Lamaole dan  terutama KPM asal Desa Tanahlein.

Menilik pada aspek jarak tempuh dan beban ongkos transportasi dari desa mereka ke titik pengambilan beras bansos itu (Ritaebang) -PP, 10 Kg beras tersebut,,tak sebanding dengan ongkos perjalanan mereka.

Mereka berharap agar ke depannya, penentuan titik pembagian ini dapat dikaji kembali. Bahkan menurut mereka,sebaiknya langsung tersalurkan di desa masing-masing.

Aktivitas distribusi dan pembagian beras bansos di titik ke-4 pada wilayah Kecamatan Solor Barat, kemarin, Selasa (3/8) itu pun telah selesai. Semua pihak yang berkompoten di urusan distribusi dan penyalurannya pun telah pergi meninggalkan pihak Pemerintah Kelurahan Ritaebang dalam rundungan beban utang pada buruh.

Bukan soal nilai, namun sebagaimana yang diungkapakan Adi Keban, dimanakah ruang tanggungjawab itu ? *(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment