Tipu Jual Beli Tanah Kavling, Ridartayasa Dituntut 3 Tahun Penjara

I Wayan Ridartayasa saat menjalani sidang secara daring di PN Denpasar.(BNN/pro)

DENPASAR-Balinewsnetwork.com-Pria bernama I Wayan Ridartayasa yang tinggal di seputaran Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana penipaun jual beli tanah kavling dalam sidandi virtual di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (13/7/2021) dituntut hukuman 3 tahun penjara.

Hebatnya lagi, dalam perkara ini setidaknya ada 4 orang yang menjadi korban penipuan. Dan dari lengakuan para korban yang sempat dihadirkan dalam sidang terungkap telah ditipu oleh terdakwa hingga ratusan juta rupiah. 

Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Purwanti Murtiasih menyatakan terdakwa I Wayan Ridartayasa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun,” sebut jaksa di muka sidang pimpinan Hakim Angeliky Handajani Day.

Atas tuntutan itu, terdakwa merasa tidak terima dan memohon waktu untuk mengajukan pembelaan pada sidang, Kamis (15/7/2021) mendatang. “Sidang masih dengan agenda pembelaan yang diagendakan, Kamis (15/7/2021) besok,” tegas jaksa Purwanti.

Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, empat orang korban di muka sidang menuturkan, kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ini berawal dari terdakwa memasang plang diatas tanah kosong yang berlokasi di Mambal, Badung pada tahun 2014 silam. 

Nah, para pembeli (korban) lalu menghubungi nomor telpon yang tertera di plang tersebut yang ternyata milik terdakwa.”Melalui sambungan telepon inilah para korban pertama kali berbicara dengan terdakwa terkait tanah kavling yang dijual ini,” ujar jaksa Purwanti Murtiasih, usai sidang. 

Setelah itu itu para korban pun bertemu dengan terdakwa dan mulai membicarakan soal harga jual per kavlingnya. “Harga tanah rata-rata tiap kavlingnya sekira Rp200 juta dan ada juga yang Rp300 juta, “ terang jaksa. 

Setelah terjadi kesepakatan harga, para pembeli atau korban ini kemudian bersama terdakwa membuat perjanjian dibawah tangan yang disaksikan oleh seorang notaris. Perjanjian itu menurut jaksa hanya berisikan soal pembayaran DP saja. 

Setelah pembayaran DP, terdakwa berjanji akan membuatkan sertifikat (memecah sertifikat) menjadi atas nama para korban. Namun setelah menunggu sekian lama, sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga jadi. 

“Saya sudah beberapa kali menghubungi terdakwa menanyakan apakah sertifikat sudah jadi atau belum, tapi selalu dijawab masih dalam proses,” ujar salah satu saksi korban yang minta agar namanya jangan dicantumkan. 

Karena tidak pernah ada jawaban pasti, korban mendatangi notaris tempat saat mereka membuat perjanjian atau akta dibawah tangan.
Nah dari notaris inilah para korban baru mengetahui bahwa proses pembuatan sertifikat tidak bisa dilakukan karena terdakwa tidak mau membayar.

Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata tanah yang ditawarkan oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa tapi milik Made Ratna. Dari pengakuan Made Ratna inilah kemudian diketahui bahwa terdakwa memang ingin membeli tanahnya namun belum dibayar lunas. 

Karena merasa ditipu dan hanya diberi janji-janji manis oleh terdakwa, para korban pun melaporkan kasus ini ke polisi ditahun 2016 silam. Akibat perbuatan terdakwa, para korban pun mengalami Kerugian mulai dari Rp200 juta hingga Rp300 juta.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment