Buntut Eksekusi Aset Milik PT.PAD, KPN Denpasar Bakal Dilaporkan

Penitera PN Denpasar saat membacakan berita acara eksekusi .(BNN/pro)

DENPASAR – Balinewsnetwork.com – Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (22/6/2021) secara resmi membacakan surat perintah eksekusi properti milik PT. Pondok Asri Dewata (PAD) dengan objek Hotel White Rose yang berlokasi di Jalan Legian, Badung. 

Atas eksekusi yang dibacakan langsung oleh Sekretaris Panitera PN Denpasar Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, pihak termohon eksekusi tidak tirima dan berencana akan mengajukan perlawanan. 

Gede Widiatmika salah satu kuasa hukum dari PT. PAD mengatakan pihaknya sangat menyarangkan pihak PN Denpasar yang tetap ngotot melakukan eksekusi meskipun sebelumnya pihaknya sudah lebih dahulu mengantongi dua putusan yang sudah memiliki kekuatan hukuman tetap atas sengketa yang terjadi. 

“Dengan adanya eksekusi ini maka pihak pengadilan dalam hal ini Kepala Pengadilan Denpasar tidak pernah mempertimbangkan rasa keadilan terhadap dua putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang dimiliki klien kami,” kata Widiatmika yang ditemui di Hote White Rose. 

Dikatakan pula, bila Pengadilan ingin melakukan eksekusi, seharusnya terlebih dahulu dilakukan pembatalan dua putusan pengadilan sebelumnya yang dala amar putusannya memenangkan oleh pihak PT. PAD. 

Menurut Widiatmika, eksekusi yang dilakukan kali ini hanya berdasarkan pada putusan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar No : 136/Pdt.G/2020/PN tertanggal 6 Januari 2021 yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang hanya berdasarkan putusan yang mengabulkan ( Uintvobaar bijvoorradd). 

Dikatakan pula, dengan adanya eksekusi ini PN Denpasar telah mengenyampingkan SEMA No : 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta ( Uintvobaar bijvoorradd). Dimana menurut Widiatmika, dalam SEMA tersebut jelas menyebutkan bahawa dalam putusan serta merta, jika melakukan eksekusi harus ada jaminan uang sebesar nilai ojek akan dieksekusi. 

“Maksud adanya jaminan senilai dari objek yang diekskeisi sebagaimana tertuang dalam SEMA No 3 tahun 2000 tersebut adalah sebagai jaminan pengganti kerugian apabila ternyata kemudia hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingka pertama. Nah sejauh ini tidak ada jaminan apapun dalam proses eksekusi ini,”ungkap Widiatmika. 

Yang terakhir, kata Widiatmika atas adanya eksekusi ini pihaknya sudah mengirim surat perlindungan hukum dan keadilan kepada Mahkamah Agung, Komisi III DPR RI, Ombudsman, dan juga tentunya KPK. “Kami menilai eksekusi ini menandakan adanya diskriminasi, ketidakadilan dan rekayasa yang sangat kuat dalam kasus ini. Untuk itu atas mama keadilan kami akan melawan sampai dimanapun termasuk melaporkan Kepala Pengadilan Denpasar,”pungkasnya. 

Ditempat terpisah, juru bicara PN Denpasar Gede Putra Astawa, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dalam eksekusi ini memang tidak ada uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam SEMA No 3 tahun 2000. “Benar tidak ada uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut,”jawabnya. 

“Tidak adanya uang jaminan ini dikerenakan tidak dilakukan eksekusi secara fisik misalnya adanya peruskan bangunannya atau yang lainnya,” jelasnya saat ditemui di PN Denpasar.  

Sementara terkait eksekusi dilakukan hanya berdasarkan putusan tingkat pertama, Astawa menjelaskan bahwa arti kata putusan serta merta adalah putusan yang bisa langsung dilakukan eksekusi meski ada pihak yang melakukan upaya hukum.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment