GMNI Flotim Desak Hapus Honor Forkompinda Flotim

Massa GMNI Flores Timur berusaha merengsek masuk Gedung DPRD Flores Timur di aksi unjuk rasa Jilid II mereka, Senin (21/6 ). Foto : BNN/ Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Desakan penghapusan Honor Forkompinda Kabupaten Flores Timur, kembali dilengkingkan barisan mahasiswa Flores Timur yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI ) Flores Timur ketika menggelar aksi unjuk rasa jilid II mereka,di Senin (21/6).

Walau nominal honorer Forkompinda mengalami penurunan di Tahun Anggaran 2021 ini, toh barisan aktivis pimpinan Yulius Ninu Badin tersebut tetap mendesak kepada Pemerintah Daerah Flotim untuk segera menghapus pengalokasian anggaran Rp 10.000.000 per anggota Forkompinda itu.

Terhadap tuntutan yang satu ini,Wakil Ketua DPRD Flotim,Yosep Paron Kabon yang didampingi anggota DPRD Muhidin Demon Sabon, dan Abdul Wahab Saleh ,tatkala mendengarkan penyampaian aspirasi aktivis GMNI Flotim tersebut, berjanji akan meneruskan dan mempercakapkan permintaan itu bersama pihak Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Bahkan Yos Paron Kabon pun mengajak warga GMNI untuk bersama-sama mendiskusikan seluruh persoalan yang disuarakan mereka itu dalam forum Lembaga di kesempatan lain.

Sebagaimana yang disaksikan BaliNewsNetwork.com, selain mendesak penghapusan honorer Forkompinda tersebut, warga GMNI sejak  tiba di halaman gedung DPRD Flotim nampak berapi-api melecutkan gugatan sekaligus mendesak transparansi penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun 2021  pada periode Januari-3 April 2021.

Pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Flotim dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pun didesak mereka untuk segera mengaudit  pemanfaatan BTT tersebut.

Tak cuma itu, barisan Yulius Ninu Badin itu pun mendesak Pemda Flotim untuk segera melunasi hak para nakes di RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, dan  mereview kebijakan terkait penyesuaian belanja honorer dan hari kerja bagi seluruh tenaga teknis perkantoran, khususnya pada unit kerja RSUD Larantuka .

Terkait desakan pelunasan hak para nakes di RSUD Larantuka,Yos Paron Kabon dihadapan massa GMNI Flotim itu menjelaskan, pihaknya bersama Pemkab Flotim telah mengalokasikan 1,3 milyar dalam forum mendahului perubahan APBD TA 2021 di 18 Juni 2021.

Demikianpun halnya dengan kebijakan pengurangan jasa serta jam kerja bagi tenaga teknis perkantoran,Yos Paron Kabon secara terbuka menyampaikan ketidaksetujuannya, bahkan telah menjadi komitmen Lembaga untuk diselesaikan melalui forum Perubahan APBD TA 2021 nantinya.

Sedangkan soal transparansi terhadap pemanfaatan BTT, dirinya menegaskan, pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahannya tentunya dilikupi dengan sejumlah regulasi baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya.

“Dan sistem ini berjalan baik selama ini. Namun bila dalam pencermatan masyarakat, ada hal-hal yang terlewatkan oleh kami dalam fungsi pengawasan kami, kami sangat terbuka, dan membuka diri, marilah kita sama-sama duduk dalam ruangan rakyat ini dan bersama-sama mendiskusikan , selanjutnya, mengambil langkah demi perbaikan penyelenggaran pemerintahan kita .”ujar Yos PK.

Sementara itu, terkait desakan kepada pihak Irda dan BPK untuk mengaudit dana BTT, Yos Paron Kabon juga mempersilahkan mereka, untuk meneruskan aspirasi itu kepada pihak BPK yang sedang berada di Flotim saat ini dalam tugas memeriksa pengelolaan keuangan daerah Tahun 2020. Pun pula, meneruskan kepada pihak Irda Flotim agar bisa dilakukan audit investigasi maupun audit untuk tujuan tertentu.

“Lembaga DPRD sangat terbuka dan membuka diri untuk menerima siapa saja bersama aspirasinya.Terhadap keseluruhan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan teman-teman ini, saya atas nama Lembaga DPRD Flotim, mengucapkan apresiasi. Bagi kami, inilah bentuk dukungan dan kecintaan masyarakat terhadap Lembaga DPRD  dan Pemerintah Kabupaten Flotim. Kita memiliki spirit pengawasan yang sama yaitu ,merindukan Flotim kita lebih baik lagi. Olehnya saya mengajak teman-teman GMNI Flotim untuk mari bersama-sama kita duduk, dan mendiskusikan semua persoalan yang disuarakan pada kesempatan ini dalam forum Lembaga DPRD di kesempatan lain. Mari kita tentukan jadwalnya, dan bersama-sama mendiskusikan dalam ruangan rakyat, ruangan kita bersama ini.” pintanya. *(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment