Massa GMNI Flotim ‘Luluhkan’ DPRD Flotim

Massa GMNI Flores Timur sedang berusaha merengsek masuk Gedung DPRD Flores Timur di aksi unjuk rasa Jilid II mereka, Senin (21/6) . Foto :BNN / Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Flores Timur akhirnya menyepakati melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Flores Timur pada Jumad, 25 Juni 2021 mendatang.

Kesepakatan tersebut lahir dalam pertemuan singkat antara Wakil Ketua DPRD Flotim,Yosep Paron Kabon yang didampingi anggota DPRD Muhidin Demon Sabon, Abdul Wahab Saleh, dan Yoseph Sani Betan bersama beberapa perwakilan GMNI Flotim di sela-sela aksi unjuk rasa jilid II mereka di Kantor DPRD Flotim, Senin (21/6) .

Sebagaimana yang disaksikan BaliNewsNetwork.com,di aksi jilid II mereka di gedung,tempat ke-30 anggota DPRD Flotim  berkantor, warga pimpinan Yulius Ninu Badin dan Maryanti Sartika Lewowerang sungguh memperlihatkan ‘kepala batu’ mereka.

Walau berkali-kali,Yos Paron Kabon menyeruhkan kerelasediaan Lembaga DPRD untuk berdialog dan mendiskusikan hal-hal yang disalurkan warga GMNI tersebut dalam forum lain, namun mereka terus memberondong nurani para wakil rakyat itu untuk membuka ruang dialog di dalam ruangan DPRD pada kesempatan itu juga.

“Kami minta sekarang, tidak nanti ! Kami minta kita berdialog di dalam ruangan,bukan di luar ini ! Sekarang, tidak nanti !” seruh Yulius Ninu menolak pengkondisian yang ditawarkan Yos Paron Kabon tersebut.

Komando maju tahap demi tahap pun digemahkan Yulius Ninu,yang spontan tersahuti massa aksi hingga maju pada jarak sejengkal dengan barikade keamanan dan perwakilan DPRD Flotim itu.

Tawaran 2 perwakilan pun ditolak mereka, hingga akhirnya pihak DPRD mengamini beberapa perwakilan untuk bersama mereka menetapkan jadwal pertemuan.

Di unjuk rasa jilid II ini, barisan GMNI Cabang Flotim kembali menggemahkan persoalan penggunaan Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021, terhitung dari bulan Januari  hingga 3 April 2021, serta  realita utang yang belum terbayarkan kepada Tenaga Kesehatan di RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka.

Olehnya mereka lalu bersikap :

  1. Menggugat pengunaan BTT yang tidak sesuai regulasi oleh Pemerintah Daerah Flores Timur.
  2. Meminta transparasi Pemerintah Daerah Flores Timur mengenai penggunaan dana BTT.
  3. Mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penggunaan BTT.
  4. Mendesak Pemerintah Daerah Flotim untuk segera melunasi utang terhadap Nakes RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka.
  5. Mendesak Pemerintah Daerah Flores Timur untuk segera mereview kebijakan mengenai Penyesuaian Belanja Honorer dan Hari Kerja bagi Tenaga Jasa Pelayanan Umum untuk keseluruhan,khususnya bagi tenaga honorer di RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka.
  6.  Mendesak Pemerintah Daerah Flores Timur untuk segera menghapus honorer Forkompinda. *(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment