Selain Nilai Tidak Produktif, PMKRI Cabang Larantuka ‘Menghadiahi’ DPRD Flotim Mosi Tidak Percaya

Marsel Atapukan,Ketua Presidium Demisioner PMKRI Cabang Larantuka,Sanctus Agustinus sedang berorasi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Flores Timur-NTT,Jumad (11/6) .Foto : BNN/ EMnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Perhimpunan Mahasiswa Katolik  Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT menilai ke-30 anggota DPRD Kabupaten Flores Timur periode 2019-2024 tidak produktif  lantaran tidak jeli melihat kejanggalan-kejanggalan yang bagi mereka, nampak jelas tersajikan  dalam  dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun 2020 belum lama ini.

Penilaian tersebut terserukan berkali-kali, baik oleh orator Marsel Tuan Atapukan (Ketua Presidium Demisioner)  dan Desidarius Sabon (Ketua Presidium) serta tersahuti  beramai-ramai  oleh warga PMKRI Cabang Larantuka Sanctus Agustinus  tatkala  melantangkan gugatan mereka terhadap akuntabilitas penggunaan dana Covid-19  serta  keabsahan LKPJ Bupati Flores Timur Tahun 2020  yang luput dari kepekaan para wakil rakyat Flotim tersebut, di halaman  kantor DPRD Flores Timur,Jumad (11/6).

Tak pelak,dari penilaian tidak produktif itu lalu berujung pada pemberian ‘hadiah’ mosi tidak percaya,usai permintaan mereka untuk menyandingkan data tidak dipenuhi para penghuni gedung Balai Gelekat itu.

“Bapak-bapak mereka telah membeda LKPJ Bupati Tahun 2020 dengan suara lantang, namun membiarkan kejanggalan yang tampak seperti pada pemanfaatan dana Covid hasil refocusing 14 milyar itu, serta  selisih realisasi anggaran pada OPD-OPD ,berbeda sebagaimana pada LKPJ itu.Mari kita sinkronkan data, kenapa kami gugat akuntabilitas penggunaan dana covid-19 itu ? Bapak ibu dewan mereka  beda apa ? Kenapa tidak melanjutkannya dengan Pansus Investigasi ? Sedih sekali, Seharusnya itu tugas kamu sebagai wakil rakyat. Ah, sedih sekali ! Bapak ibu dewan tidak punya hati !  Ini produk parpol yang tidak produktif !” kecam Marsel yang diikuti dengan sahutan ‘sepakat’ dari warga aksi.

Terkait pemanfaatan 14 M dana covid-19  yang ber-formasi  6-2-6 ,(6 M urusahan Kesehatan,2 M Pemulihan Ekonomi,dan 6 M JPS ) itu, Marsel  Atapukan lantas membentangkan bahwa untuk urusan Penanganan Kesehatan yang teralokasikan 6 miliar itu, ternyata  pada pelaksanaanya menjadi 8 milyar seperti yang dijelaskan Bupati Anton Hadjon  dalam pertemuan bersama mereka di ruang kerjanya,18 Maret 2021 lalu. Bupati Anton di pertemuan tersebut , didampingi oleh Asisten II Setda Flotim.

 “Bapak,ibu anggota dewan temukan apa? Tidak temukan apa-apa ? Kalau adapun, bapak mereka kembali bersengokol , lalu kemudian  tidak lagi bentuk pansus investigasi. Pansus LKPJ itu, bagi kami pansus basa basi, karena  itu pansus reguler ! Seharusnya lanjut dengan pansus investigatif , untuk mendalami, untuk menyeldiki lebih dalam, sejauh mana  kebijakan ini,tepat  atau tidak ? Kan muaranya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Flotim.Itu yang mesti bapak ibu dewan harus ketahui ! “tandasnya seraya diikuti dengan sorakan dan teriakan betul oleh anggota PMKRI yang tergabung dalam aksi itu.

Menyadari keberadaan mereka sebagai kaum intelektual (mahasiswa) Marsel  Tuan Atapukan lalu mengajak perwakilan wakil rakyat Flotim yang mendengarkan aspirasi warga PMKRI Cabang Larantuka itu untuk menyandingkan data .

“ Karena kami mahasiswa, kami datang tidak bawa senjata kosong.Kami tujukan iklim  intelektual kami. Kami yakin bapak-bapak dewan lebih dari kami.Bila ada data, mari kita sandingkan ! Kalau  saya adalah anggota DPRD dan tidak tau apa-apa, hari ini juga saya angkat kaki dari gedung ini,saya tidak mau jadi wakil rakyat lagi !” ujar Marsel meratapi ketidakproduktifan anggota DPRD Flotim itu.

Di urusan Pemulihan Ekonomi, dari total anggaran 2 milyar itu, menurutnya, termanfaatkan 1 milyar lebih. Marsel sembari bernostalgia tentang riwayat penolakan para penghuni Balai Gelekat terhadap pola Padat Karya Tunai dalam sistem penanganan pemulihan ekonomi itu lalu mencecar mereka dengan pertanyaan retorisnya .

”Bukankah sikap Lembaga waktu itu menolak  sistem Padat Karya Tunai, menolak anggaran pemulihan ekonomi  digunakan untuk tanam merungge, tanam pakan hijau ternak, dan pembuatan tempat pembenaman benih ? Bukankah  sikap Lembaga ini menolak ? Kalau menolak, kenapa bapak ibu mereka membahas di dalam ? Padahalnya kami sangat setuju dengan sikap menolak itu.Memangnya 1 milyar lebih untuk tanam merungge itu, ekonomi masyarakat langsung pulih ? Hubungannya dari mana? Kami sepakat dengan penolakan itu baru kalian bahas lagi di dalam.”sergah menyesalkan kondisi tersebut.

Demikian halnya dengan anggaran untuk tanam hijau makan ternak,lagi-lagi Ketua Presidium Demisioner itu melengkingkan suaranya mempertanyakan ternak siapa  dan dimana keberadaan ternak-ternak tersebut  yang menelan anggaran sebesar 900 juta lebih Rupiah itu.

Semntara itu untuk urusan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bernilai  6 M tersebut, Marsel Atapukan sembari melantangkan sinisnya atas temuan pemanfaatan oleh Tim Pansus  yang hanya berkisar pada nonimal 1,4 milyar,tanpa tendeng aling-aling membeberkan kalau ada 3,3 milyar lagi yang termanfaatkan pada OPD Perindustrian dan Perdagangan untuk cadangan beras, serta 1,4 milyar yang termanfaatkan untuk membantu mahasiswa Flotim yang terdampak covid-19.

“3,3 milyar untuk cadangan beras,Memangnya sebelum covid tidak ada cadangan beras ka ? Terhadap kejanggalan-kejanggalan itulah kami meggugat akuntabilitas penggunaan dana Covid-19 ini. Karena dari total 14 milyar yang telah ditetapkan dalam refocusing tersebut,  pada kenyataannya  terealisasi sebesar 15,4 milyar, berdasarkan penjelasan Bupati di pertemuan dengan kami pada tanggal 18 Maret 2021 itu. Nah,sisanya berasal dari mana ?”tanya Marsel menyengat.

Selanjutnya ,mereka pun  menggugat keabsahan LKPJ Bupati Flotim Tahun 2020  lantaran berdasarkan temuan mereka ada  kejanggalan yang nampak pada perbedaan realisasi  dengan total anggaran  yang teralokasi pada  OPD, sebagaimana  yang diungkapkan mereka pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO), serta Dinas  Kesehatan.

Terhadap dua gugatan mereka itu,Wakil Ketua DPRD Yosep Paron Kabon  dengan lantang pula menyatakan kesiapan lembaga untuk duduk bersama dan mempercakapkan hal-hal yang dibentangkan warga PMKRI Cabang Larantuka tersebut dalam forum lain seraya mengikuti proses yang sudah,sedang dan akan dilaksanakan ke-10 anggota DPRD itu dalam menjalankan peran mereka sebagai amanat konstitusi.

Akibat dinamika yang sempat menegang, perwakilan DPRD lalu meninggalkan  barisan  Desidarius Sabon tersebut.Atas kejadian itu,maka terluncurlah pernyataan mosi tidak percaya itu, teriring dengan ketegasan sikap  tidak lagi ada ruang pertemuan bersama pihak DPRD.

Data-data yang bagi mereka tersimpulkan sebagai kejanggalan dan mengandung unsur kejahatan anggaran pada ruang uma lamak ribu ratu (LKPJ Bupati Flores Timur  Tahun 2020 ) itu pun akan dilaporkan mereka ke pihak Kejaksaaan.*(Emnir)

Editor : Ramhan Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment