DPRD Flotim Nilai Pemkab Flotim Tidak Konsisten

Dari kiri ke kanan,Asisten III, .Anton Wukak Sogen, dan Asisten I Setda Flores Timur,Abdul Razak Jakra. Foto : BNN / EMnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Kaget terhadap terbitnya Surat Edaran Bupati Flores Timur bernomor BKAD.910/116/2021 tentang Penyesuaian Belanja Honor dan Hari Kerja bagi Tenaga Jasa Pelayanan Umum tertanggal 25 Mei 2021, kalangan  DPRD Flores Timur lantas meminta pihak Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk lebih konsisten terhadap komitmen bersama yang telah terbangun dalam rapat refocusing dan realokasi anggaran belum lama ini.

Sebagaimana yang disaksikan  BaliNewsNetwork.com, usai penyampaian hasil pembahasan Pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati Flores Timur Tahun 2020 dalam paripurna ke-4 Masa Sidang II DPRD Flotim,Rabu (2/6) vokalis-vokalis DPRD Flotim seperti Ignas Uran,Yosep Sani Betan,Muhammad Ikram Ratuloly dan Rofin Baga Kabelen langsung  ‘menyerang’ barisan Pemkab yang diwakili Asisten I dan Asisten III Setda Flotim itu.

Walau Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Abdul Razak Jakra telah menjelaskan bahwa persoalan tenaga kontrak tetap menjadi bagian dari agregat yang telah disiapkan pemerintah untuk disampaikan kepada pihak Kementerian Keuangan,dan akan diputuskan kembali disaatnya, namun barisan vokalis DPRD Flotim itu tetap meminta mereka untuk lebih konsisten melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan bersama mereka itu.

“Ini yang buat saya terpaksa harus mengulangi kembali soal konsistensi terhadap apa yang telah menjadi komitmen bersama kita kemarin ! Kalau teknis birokasinya itu dengan membuat Surat Edaran dengan pengurangan hari kerja, tentu berdampak langsung pada penghasilan. Itu berarti komitmen kita saat normalisasi  untuk mengembalikan 7 M kepada yang berhak, tidak akan dilaksanakan.” sergah Ignas Boli.

Menurutnya,kalau  pemerintah sungguh konsisten,maka di urusan Pemerintahan, tenaga kontrak tetap bekerja secara normal !

“Yang tidak normal saat ini adalah  bayarannya, dan tentang itu kita sudah sepakati bahwa disaat normalisasi,akan bayar ! Kalau pemerintah tidak konsisten maka sama saja ! Sama saja dengan 6 M  untuk bandara yang kita ribut terus.Ya ini saya ingatkan kembali,Pak As.Dengan Surat Edaran itu berindikasi jelas, pemerintah tidak konsisten lagi ! tegas Ignas Boli.

Selaras dengan pemikiran Ignas Boli,Muhammad Ikram Ratuloli berharap agar pihak Pemerintah dapat menjelaskan  Surat Edaran yang telah diberlakukan itu.Apakahberimplikasi sampai pada tahapan normalisasi  atau hingga akhir Tahun Anggaran 2021 ini ?

Terhadap apa yang dilantangkan Igans Boli dan Mad Ratuloli tersebut,Abdul Razak Jakra menjelaskan,Surat Edaran tersebut esensinya untuk memberikan kepastian  bagi OPD dalam mengambil langkah teknis untuk menciptakan formula-formula kerja.

“Sehingga yang kita buat adalah mereplikasi formula work from home dan sistem flat,misalnya hari ini masuk,besok tidak,lusa masuk lagi dan seterusnya.Bagimana kita kurangi hak orang lalu suruh mereka kerja fulltime,itu juga keterlaluan.Tapi kami juga sampaikan bahwa kalau mau masuk setiap hari kerja pun tidak masalah.Dan  hal ini akan dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan dan akan kita bijaki di Perubahan Anggaran Tahun 2021.” jelas Abdul Razak Jakra.

Rofin Kabelen pun kembali menggerogoti soal keputusan bersama dalam rapat refocusing dan realokasi anggaran.Baginya, refocusing dan relokasi tersebut,terinclude dengan anggaran jasa tenaga kontrak,dan ketika pada tahapan normalisasi,semua anggaran tersebut akan dikembalikan pada perencanaan atau pos-pos  sebelumnya,termasuk untuk tenaga kontrak.

“Maka adalah sangat tidak tepat lalu mengeluarkan Surat Edaran pengurangan jam atau hari kerja mereka.Sebaiknya mereka tetap bekerja normal.Ketika normalisasi, hak-hak mereka itu dikembalikan.Urusan hak-hak ini,diurus dengan baik lah,”ujar Rofin Baga.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment