Telusuri Pemanfaatan Dana Covid-19 Di Flotim, Pansus LKPJ Rekomendasikan Bentuk Tim Khusus

Ketua Pansus, Rofinus Baga Kabelen,S.H, membacakan Hasil Pembahasan Pansus DPRD Flores Timur terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020, Rabu (2/6). Foto : BNN/ Emnir

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Tim Pansus DPRD Kabupaten Flores Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun 2020, merekomendasikan kepada Lembaga DPRD Flores Timur untuk membentuk Tim Khusus guna melakukan penelusuran lebih jauh terkait pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 di Tahun 2020.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Pansus LKPJ,Rofinus Baga Kabelen,SH ketika membacakan Laporan Hasil Pembahasan Pansus DPRD Flores Timur terhadap LKPJ Bupati Flores Timur Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna IV DPRD Flores Timur, Rabu (2/6).

“Terhadap pengelolaan dana penanganan Covid-19 oleh beberapa OPD teknis,Tim pansus merekomendasikan kepada lembaga DPRD,

dengan merujuk pada ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Flores Timur serta memperhatikan mekanisme Kelembagaan, agar selanjutnya membentuk Tim Khusus guna melakukan penelusuran terhadap pemanfaatan dana penanganan Covid-19 Tahun 2020 untuk mendapatkan kepastian peruntukannya.”tegas Rofin Baga.

Dalam uraian terkait Penanganan Covid-19, Pansus LKPJ tersebut memaparkan, dana senilai Rp 14.000.000.000 yang digelontorkan khusus untuk penanganan Covid-19, terbagi dalam formasi 6-2-6, dengan rincian 6 milyar untuk Bidang Kesehatan, 2 milyar untuk urusan  Pemulihan Ekonomi, dan 6 milyar untuk Jaring Pengaman Sosial.

Anggaran untuk Penanganan Kesehatan ( 6 M ) tersebut, terbagi pada 3 OPD, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp 4.530.450.000,Dinas Kesehatan,Rp 1.098 . 189.650, dan RSUD dr.Hendrikus Fernandez  sebesar Rp 866.485.647.

Dalam pencermatan pansus, realisasi anggaran penanganan kesehatan itu, melampaui anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 6.495 . 125.297.

Terhadap perbedaan angka antara pagu dan realisasinya tersebut, pansus berpandangan harus ditelusuri lebih jauh untuk menemukan sebuah kepastian secara terang benderang

Sedangkan untuk formasi 2 milyar ( pemulihan ekonomi),tersasarkan  pada dua OPD yakni Dinas Perkebunan dan Peternakan,sebesar Rp 1.061.890.600 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kurang lebih 900 juta Rupiah.

Pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana yang dipaparkan Ketua Pansus LKPJ Bupati Flotim tersebut, digunakan untuk kegiatan Pengembangan Tanaman Kelor sebesar Rp 757. 232 .100, Pembangunan Sumber Benih Jambu Mente, sebesar Rp 198.766.500, dan Pengembangan Hijau Makan Ternak, sebesar Rp 105.892.000.

Dalam pencermatan ke-14 anggota Pansus LKPJ itu, penyerapan anggarannya dibawah 50 persen.Oleh karena itu,mereka pun merekomendasikan untuk dilaksanakan penelusuran lebih lanjut .

Sementara itu terkait pemanfaatan anggaran yang terpangkukan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,Pansus berpandangan bahwa pemanfaatan anggaran dimaksud sebagaimana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, tidak ditemukan korelasi terhadap semangat awal konsep pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan kegiatan sistem padat karya yang mengedepankan HOK (Hari Orang Kerja).

Oleh karena itu pansus juga merekomendasikan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap komitmen dan konsistensi pemanfaatan anggaran dimaksud sesuai peruntukannya.

Dan di formasi 6 milyar untuk urusan Jaring Pengaman sosial, dengan merujuk pada dinamika yang terjdi dalam pembahasan Tim Pansus, realisasi pemanfaatan anggaran tersebut hanya sebesar Rp 1.499.008.297.Masih ada sekitar Rp 4,5 milyar  yang belum terealisasi sebagaimana peruntukannya.

 Tanpa tendeng aling-aling,mereka lalu merekomendasikan untuk dilakukan penelusuran lebih mendalam.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment