Tim Pansus DPRD Flotim Gerogoti Kevalidan Data Penduduk

Tim Pansus DPRD Flores Timur  dalam Rapat Bersama OPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur,Selasa (25/5) .Foto BNN /Emnir .

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Persoalan validitas data penduduk Flores Timur menjadi sorotan yang tak kalah serunya dalam rapat Pansus DPRD Flores Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020 untuk OPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Selasa (25/5).

Usai Kepala Dinas Dukcapil Flores Timur, Marianus Nobo Waton memaparkan pelaksanaan program dan sub kegiatan serta realisasi anggaran di Tahun 2020 itu,Ketua Pansus,Rofin Baga Kabalen langsung menajamkan pendalamnnya terkait kenyataan hilangnya Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BST Pusat secara masif,setelah menerima BST Tahap I dan II.

Perbedaan data sebagaimana sajian Dinas Sosial serta argumentasi penyebab hilangnnya KPM BST Pusat yang telah dijelaskan Plt.Kadis Sosial dalam rapat Pansus sebelumnya,bagi Rofin Kabelen adalah argumentasi yang terkesan ragu-ragu bahkan  terpaksa untuk dijelaskan.Olehnya dirinya pun meminta penjelasan Kadis Dukcapil terkait validasi data tersebut.

Menyambung apa yang disuarakan Ketua Pansus LKPJ tersebut,Muhammad Mahlin sembari menanyakan jumlah staf PNS dan Kontrak pada Dinas tersebut, serta kebenaran jumlah kegiatan dan program,pun menyatakan tidak logis terhadap penjelasan Kadis Nus Waton pada aspek “Warga” yang menjadi salah satu penyebab menghilangnya sasaran  penerima BST tersebut.

“Tidak logis,Pak Kadis ! Bagaimana mungkin orang yang sama,KTP yang sama,yang telah menerima BST tahap I dan tahap II,tiba-tiba nama mereka hilang di tahap selanjutnya ? Menurut warga penerima,sebelumnya mereka didaftarkan,dan terima Tahap I,dan II,namun di tahap III tidak terima lagi ! Ini bagaimana? “ sergahnya menyangsikan penjelasan Kadis Dukcapil Flotim itu.

Hal senada pun dilantangkan Raimundus Boli Pehan dan Ignas Boli.Walau mengapresiasi berbagai kesusksesan yang telah ditorehkan ditengah keterbatasan sarana penunjang,toh kedua anggota Pansus LKPJ Bupati Flotim Tahun 2020 itu tetap mempersoalkan  kevalidan data penduduk yang pada kenyataannya selalu berbeda dalam sajian data oleh intitusi atau lembaga lainnya, semisal Dinsos dan BPJS.

Kepala Dinas Dukcapil Flores Timur,Marianus Nobo Waton terkait persoalan hilangnya nama penerima BST tersebut menjelaskan, persoalan itu sesungguhnya bukan terletak pada soal KTP atau data yang tidak online,atau bukan pada valid atau tidak valid,aktif atau tidak aktif ! Bukan pada titik itu !

“Pertanyaannya adalah,kenapa masih ada data yang tidak online,kenapa ada data tidak valid,kenapa ada data tidak aktif itu ? Faktor penyebabnya ada 3 hal yakni dari aspek Warga,Jaringan dan Lembaga Pengguna (Pemanfaat) Data.”jelasnya.

Dari aspek Warga,Nus Waton menjelaskan, berdasarkan Kebijakan Nasional tentang tertib Admnistrasi Kependudukan (Adminduk), bila di dalam sebuah KK, masih ada warga berumur KTP Elektronik (17 tahun) namun belum melakukan perekaman KTP Elektronik, maka semua data mereka di-nonaktifkan.

“Misalnya begini, dalam sebuah KK ada 6 orang,5 diantaranya telah memiliki KTP Eleketronik, dan satu (1) diantaranya telah berusia 17 tahun, namun belum lakukan perekaman KTP Elektronik,maka resiko,semua data anggota KK tersebut dinonaktifkan secara otomatis oleh pusat data (data centre).Juga bila ada penambahan anggota KK maupun  yang meninggal, dan itu tidak diproses secara jelas,maka semua data mereka di nonaktifkan ! Pekerjaan kita adalah pekerjaan online,dan data ini ada di bank data (data centre) Dirjen Dukcapil Kemandagri.”terang Nus Waton.

Sementara itu dari aspek Jaringan,Nus Waton mengungkapkan,tatkala melakukan pengimputan data,sering terjadi gangguan jaringan,atau jaringan eror dan atau jaringan tidak mendukung,yang menyebabkan kegagalan dalam proses input data tersebut.Data tidak masuk !

Sedangkan dari aspek Lembaga Pengguna, menurutnya masih ada lembaga (institusi)  yang secara nasional belum melakukan kerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait pemanfaatan data kependudukan.

“Karena belum ada kerja sama itu maka otomatis tidak terkonek dengan aplikasi  data pusat kependudukan pada Dirjen Dukcapil.Di  Flotim , memang ada beberapa lembaga yang secara nasional belum bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil.Bahkan, ada yang sudah,namun ketika data aktif, justru server penggunanya yang tidak aktif,sehingga memang tidak nyambung !” tandasnya.

Berbagai upaya taktis,pun senantiasa dijalankan mereka,termasuk menlaksanakan program jemput bola atau pelayanan langsung ke masyarakat,baik melalui jalur lembaga keagamaan,maupun ke desa/kelurahan.Lagi-lagi  pihaknya terbentur pada tingkat kesadaran warga.

“Kami memang harus maksimalkan pelayanan.Kami bangun koordinasi dengan Pastor Paroki di setiap ada Kursus Persiapan Perkawinan.Kami masuk memberikan sosialisasi dan melakukan pelayanan semua dokumen kependudukan langsung kepada peserta KKP.Kami turun ke desa/kelurahan,memberikan buku induk kependudukan untuk dicocokan dengan kondisi riil  mereka.Ini pekerjaan prioritas Dinas kami.Tiga (3)tahun lalu,menurut data center,sebanyak  30 ribu warga Flotim belum melakukan perekaman.Walau kini menurun berkisar pada 20an ribu,namun angka itu masih terbilang besar.Nah,dimanakah mereka? Ada yang memang di Flotim,namun apatis ! Ada yang diluar Flotim (merantau),namun masih memegang KTP Induk Flotim !”paparnya sembari mengharapkan kesadaran warga akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Kepada institusi maupun intansi pemanfaat data penduduk,Nus Waton pun berharap agar dalam urusan validasi data kependudukan,lebih agresif membangun koordinasi dengan pihaknya,apalagi bila validasi data yang dibutuhkan itu ‘terikat’ dengan batasan waktu.

“Jangan disaat air su di batang leher baru bangun koordinasi untuk urusan validasi data.Kami sangat siap lakukan validasi data penduduk sebagaimana keperluan,namun bila koordinasi itu terlambat,atau sudah diambang batas ? Kami tentunya memvalidkan data itu, dan pasti itu valid !Sedangkan soal peruntukkannya,ya itu urusan lembaga atau instansi pemanfaat data itu.”ujar Nus Waton yang dikonfirmasi usai rapat Pansus DPRD tersebut.*(Emnir).

Editor :Rahman Sabon Nama

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment