Litani Eks Nasabah LKF Mitra Tiara : Kami Mau Percaya Siapa Lagi ?

Koordinator Eks Nasabah LKF Mitra Tiara  Kabupaten Lembata, Gervasius Key. Foto : BNN/ Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Sudah jatuh, tertindis tangga pula, demikianlah padanan adagium itu dengan nasib yang dialami ke-705 eks nasabah LKF Mitra Tiara yang tergabung dalam Forum Pejuang Penyelamat Nasabah Mitra Tiara.

Empat (4) Tahun lebih sudah, Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 9/Pdt./G/2017/PN/Lrt, tanggal 12 Desember 2017 yang diharapkan dapat mengembalikan  uang mereka itu pun belum dilaksanakan pihak PN Larantuka.

Bangkit  dan berjuang dari puing-puing kehancuran, gugatan perdata melawan mantan Direktur LKF Mitra Tiara, Nikolaus Ladi,S.H.M.M,dkk  di PN Larantuka yang telah dimenangkan mereka itu pun, kini bak fatamorgana.

“Kami berusaha bangkit dari keterpurukan,  sebagai korban dari investasi itu.Kami mengumpulkan eks nasabah yang lain untuk bersatu dan maju melakukan gugatan secara perdata di PN Larantuka.Prosesnya panjang,sangat  melelahkan dan menguras biaya.Bangkit,bersatu, dan berjuang dengan konsekuensi pembiayaan disaat kami sangat terpuruk.Namun apa hasilnya ? Permohonan Sita Eksekusi terhadap beberapa aset  LKF Mitra Tiara yang terkabulkan Hakim PN Larantuka sebagaimana kata putus akhir persidangan bernomor: 9/Pdt./G/2017 /PN/Lrt,tanggal 12 Desember 2017 itu hingga kini belum juga terlaksana.Ini Keputusan Lembaga Hukum yang sangat berwibawa.Namun bila keputusan itu tidak dijalankan,kami masyarakat ini mau percaya siapa lagi ?” ujar Gervas Key,Ketua Koordinator Eks Nasabah Mitra Tiara Kabupaten Lembata.

Sebagaimana  diberitakan sebelumnya, 705 eks nasabah LKF Mitra Tiara yang terhimpun dalam Forung Pejuang Nasabah Mitra Tiara mendesak pihak PN Larantuka untuk secara patuh dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam persidangan tersebut.

Mereka juga bahkan telah mengadukan hal tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat pengaduan dari Paulus Demon Kotan,dkk tertanggal 30 Juli 2019 itu pun disahuti Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,Dwiarso Budi Santiarto.

Melalui surat bernomor 683/BP/Dig/2020,tanggal 14 Oktober 2020,Dwiarso Budi Santiarto  meminta Ketua PN Larantuka untuk memberikan klarifikasi tentang kebenaran isi pengaduan yang disampaikan Paulus Demon Kotan,dkk tersebut.

Ketua PN Larantuka, Dr.Rigthmen MS Sitomorng, S.H,M.H bahkan telah menindaklanjuti permintaan klarifikasi tersebut  melalui Surat Bernomor W26-U3/1052/HK.02/11/2020, tanggal 26 Nopember 2020.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment