Sekdes se-Flores Timur Datangi DPRD, Ada Apa Gerangan ?

Forum Inisiatif Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Flores Timur ketika menyampaikan aspirasi mereka dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Flores Timur , Senin (10/5). Foto :BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Mengalami kenyataan yang berbanding terbalik dengan amanat regulasi, barisan Sekertaris Desa di Kabupaten Flores Timur -NTTT, yang terhimpun dalam Forum Inisiatif Persatuan Perangkat Desa Indonesia (Forum Inisiatif PPDI) Kabupaten Flores Timur, mendatangi Lembaga DPRD Flores Timur,Senin (10/5) dan ‘menumpahkan’ lima (5) point kenyataan yang mendera pelaksanaan roda Pemerintahan Desa selama ini.

Juru bicara Forum Inisitaif PPDI Kabupaten Flores Timur, Paulus Pehan Kelen dihadapan anggota  Gabungan Komisi DPRD Flotim tersebut secara lantang membeberkan  pahit derita mereka  berkaitan dengan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa danTunjangan BPD, Operasional Pemerintahan Desa, Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), serta Masalah Pemberhentian Perangkat Desa

Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yang tersebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 3 Tahun 2016 “Penghasilan dibayar setiap bulan” diakui mereka ternyata berbanding terbalik dalam pelaksanaanya.

“Maka kami Forum Sekertaris Desa se-Kabupaten Flores Timur menuntut agar dicermati atau ditinjau kembali terkait pasal itu ,sebab tidak dijalankan.” tegas Paulus Pehan Kelen

Demikianpun halnya tentang Operasional Pemerintahan Desa, Paulus Pehan Kelen sembari menguraikan kandungan makna operasional sebagai sesuatu yang tetap,kontinue dan mendesak, pun mengakui bahwa Dana Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Transfer Daerah untuk Alokasi Dana Desa (ADD) itu, belum juga direalisasikan. Padahalnya sudah memasuki bulan ke-5.

Seiring dengan tuntutan dan beban kerja mereka yang semakin tinggi,mereka lantas  menuntut agar ADD yang peruntukannya untuk Operasional Pemerintahan Desa agar segera direalisasikan .

Sementara itu, soal Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), Paulus Pehan dengan mendasari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Pebruari 2020 yang ber perihalkan Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang erat kaitannya dengan Permintaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk penerbitan NIPD,lagi-lagi mengakui  belum ditindaklanjuti oleh OPD teknis terkait.

Padahalnya,semua data Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah mereka sampaikan melalui WAG Siskeudes Flotim.Tanpa tendeng aling-aling,mereka pun lalu menuntut agar data tersebut segera diproses sesuai isi Surat Mendagri tersebut dan selanjutnya  menerbitkan NIPD bagi Perangkat Desa di Kabupaten Flotim.

Sedangkan terkait Masalah Pemberhentian Perangkat Desa,barisan Sekdes se-Kabupaten Flotim itu dengan merujuk pada Surat  Edaran Mendagri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa,menilai sudah sangat jelas bahwa salah satu kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Pemerintah Desa sebagai Aparatur Pemerintah Desa yang profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai usia 60 tahun sebagaiana yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan merujuk pada Peraturan Mendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penegasan Pemerintah Pusat melalui Mendagri ini dikarenakan munculnya beberapa masalah pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa terpilih yang tidak paham dan atau tidak taat pada aturan .

Berkenaan dengan itu maka mereka pun meminta agar Bupati Flores Timur dan Komisi A DPRD Kabupaten Flores Timur dapat memberikan sanksi tegas kepada Kepala Desa yang tidak taat aturan memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat 4 huruf d,dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menanggapi aspirasi yang disuarakan Forum Inisiatif PPDI Kabupaten Flores Timur tersebut,anggota Gabungan Komisi DPRD Flores Timur,Eman Tukan,Yono Tobi,Mundus Pehan Boli,Rofin Baga Kabelen dan Robet Kreta meminta pimpinan sidang,Yos Paron Kabon,untuk mengagendakan rapat Rapat Dengar Pendapat dengan pihak Pemerintah Kabupaten Flores Timur. *(Emnir)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment