Eks Nasabah Mitra Tiara Desak PN Larantuka Laksanakan Sita Eksekusi

Ketua Forum Pejuang Nasabah Mitra Tiara,Paulus Demon Kotan (kiri) /Dok.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Belum terlaksananya sita eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri  (PN) Larantuka sebagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 9/Pdt./G/2017 /PN/Lrt,tanggal 12 Desember 2017,  sedikitnya 705 orang eks nasabah LKF Mitra Tiara yang terhimpun dalam Forung Pejuang Nasabah Mitra Tiara mendesak pihak PN Larantuka untuk secara patuh dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam persidangan tersebut.

Mereka juga bahkan telah mengadukan hal tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Forum Pejuang  Nasabah LKF Mitra Tiara,Paulus Demon Kotan kepada Media ini, Selasa(4/5) mengungkapkan, dirinya terpaksa mendatangi langsung kantor Mahkamah Agung RI dan menyerahkan surat pengaduan mereka tersebut pada akhir bulan Juli 2019 silam , lantaran kecewa atas sikap PN Larantuka yang tidak menjalankan putusan persidangan dalam perkara perdata pihaknya melawan mantan Direktur LKF Mitra Tiara, Nikolaus Ladi, S.H., M.M,dkk (Tergugat).

“Kami memenangkan perkara tersebut dan dalam putusan sidang di PN Larantuka itu, hakim PN Larantuka mengabulkan permohonan sita eksekusi  terhadap beberapa obyek (aset) milik Niko Ladi. Satu tahun lebih menanti, namun putusan tersebut  tidak terlaksana. Makanya saya selaku Ketua Forum Pejuang  Nasabah Mitra Tiara, mewakili 705 eks nasabah yang berjuang bersama menuntut pengembalian uang kami itu, langsung mendatangi kantor Mahkamah Agung, dan mengadukan hal tersebut. Kami sangat kecewa akan kenyataan itu.Bahkan hingga saat ini, putusan itu belum terlaksana,” ujarnya dengan terus menerus mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidaktegasan PN Larantuka itu.

Surat pengaduan dari Paulus Demon Kotan,dkk tertanggal 30 Juli 2019 itu pun disahuti Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,Dwiarso Budi Santiarto.

Melalui surat bernomor 683/BP/Dig/2020,tanggal 14 Oktober 2020, Dwiarso Budi Santiarto  meminta Ketua PN Larantuka untuk memberikan klarifikasi tentang kebenaran isi pengaduan yang disampaikan Paulus Demon Kotan, dkk tersebut.

Ketua PN Larantuka, Dr. Rigthmen MS Sitomorng,S.H, M.H dalam klarifikasinya sebagaimana yang tertuang dalam surat bernomor W26-U3/1052/HK.02/11/2020,tanggal 26 Nopember 2020  menerangkan, pihaknya belum dapat melaksanakan sita eksekusi terhadap putusan tersebut karena bidang tanah yang dimohonkan para Penggugat/Pemohon Eksekusi tersebut, yakni satu bidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Watowiti, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur dan satu bidang tanah dan bangunan Kantor LKF Mitra Tiara yang terletak di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka,Kabupaten Flores Timur itu, disita sebelumnya oleh penyidik, dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama terdakwa Nikolaus Ladi,S.H., M.M.

Untuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang itu, pihak PN Larantuka belum menerima salinan turunan atau salinan putusannya.

Selain itu, tentang surat atau dokumen dari Nikolaus Ladi yang dibawah ke PN Larantuka oleh Kuasa Hukumnya,Gregorius Senari Durun,S.H, masih tersimpan bersama berkas permohonan eksekusi dari para Pemohon.

Rightmen MS Situmorang pun membantah melakukan pertemuan tertutup dan diam-diam dengan kuasa hukum para penggugat/pemohon eksekusi maupun kuasa hukum tergugat/termohon,tetapi bersama-sama dengan perwakilan para pemohon yang salah satu diantaranya adalah saudara Paulus Demon Kotan.

Demikian pula halnya terkait eksekusi damai,Ketua PN Larantuka tersebut dengan tegas membantahnya.

“Tidak benar Pengadilan Negeri Larantuka melakukan eksekusi damai seperti yang disampaikan saudara Paulus Demon Kotan, namun yang dilakukan oleh PN Larantuka adalah memberikan saran kepada para penggugat/pemohon eksekusi termasuk saudara Paulus Demon Kotan agar mencari tahu aset-aset milik  tergugat/termohon, didukung dengan bukti-buktinya yang tidak pernah disita dalam perkara Tindak Pidana Perbankan maupun Tindak Pidana Pencucian Uang, dan menyerahkan kepada PN Larantuka sehingga bisa mengambil langkah-langkah hukum yang berkaitan dengan aset-aset tersebut,”u rainya, tertuang pada point ke-5 klarifikasinya. (Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment