Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Pemerintah Kabupten Flores Timur kini sedang berkonsentrasi melakukan kajian terhadap peluang pengalihan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hendrikus Fernandez -Larantuka dari  keberadaannya sebagai UPT Dinas Kesehatan, menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon, bahkan telah menugaskan Asisten I Setda Flotim, Abdul Razak Jakra untuk melakukan kajian  serta kaji banding, dan menyiapkan segala hal termasuk mengagendakan pertemuan bersama Lembaga DPRD Flotim untuk membahas rencana ‘pelepasan ikatan’  RSUD Larantuka dari Dinkes Flotim tersebut.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya,Senin (15/3),Abdul Razak Jakra membenarkan akan adanya salah satu penugasan dari Bupati Flotim melalui Sekertaris Daerah Flotim tersebut.

Dirinya bahkan telah melakukan pertemuan internal bersama OPD teknis terkait, bersama Bagian Teknis pada Setda Flotim serta melakukan kaji banding pada RSUD TC Hillers Maumere , Kabupaten Sikka.

Pihaknya pun bahkan telah menjelaskan rencana  peralihan RSUD Larantuka dari UPT Dinkes ke BLUD itu dalam forum RDP DPRD Flotim bersama perwakilan warga dari desa Lelenbala ,Adonara Timur belum lama ini.

“Pemerintah Daerah Flores Timur menyambut baik Surat dari BPKP Perwakiln NTT tertanggal 9 Pebruari 2021, yang pada intinya meminta kepada Pemda Flotim untuk segera  berkoordinasi dengan DPRD agar  RSUD kita ini menjadi Badan Layanan Umum Daerah.Nah,atas dasar Surat tersebut,Bapak Bupati melalui Pak Sekda lalu menugaskan saya untuk melakukan kajian dan mempersiapkan segala hal teknis terkait pengalihan status ini.Beberapa pekerjaan telah kami lakukan,tinggal pada saatnya kita bawakan dalam rapat pembahasan bersama Lembaga DPRD.”jelas Abdul Razak.

Mengapa ke BLUD, Apa untungnya?

Konsekuensi RSUD sebagai UPT Dinkes sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, pasal 7,ayat 3, mengakibatkan lambannya pelayanan  itu sendiri.

Segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan  RSUD itu, tidak dikelolah secara otonom oleh RSUD tetapi terlebih dahulu harus  berkoordinasikan dengan Dinkes.

Inilah yang oleh Abdul Razak Jakra,merupakan sebuah hambatan secara birokratif dalam memberikan pelayanan kepada publik, terutama pelayanan untuk orang sakit.

“Misalnya pembelian atau pengadaan obat ,alkes, bahan habis pakai dan sebagainya.Kalau mekanismenya harus melalui dinkes, akan  menyebabkan terjadinya kelambatan didalam pelayanan.Prosedurnya terlalu panjang ! Olehnya Pemda menyambut baik Surat BPKP Perwakilan NTT itu dan sedang menyiapkan hal-hal teknis terkait perubahan ke BLUD itu.” papar Asisten I Setda Flotim tersebut.

Ruang keuntungan atau sisi positif ketika RSUD   sebagai sebuah BLUD sebagaimana yang dijelaskan Abdul Razak Jakra adalah akan terjadi fleksiblitas  dalam pengelolaan keuangan antara lain :

Pertama : berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan, dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatannya.

Kedua, dalam urusan anggaran belanja, boleh melampaui pagu belanja yang telah ditetapkan, sepanjang pendapatan bertambah,namun pelampauan pagu belanja tersebut disesuaikan dengan ambang batas yang ditetapkan.

Ketiga, pihak RSUD dapat melakukan  utang piutang,investasi ,dan kerja sama secara otonom. dan Keempat: Pejabat Pengelolah dan pegawai  BLUD dapat berasal dari PNS atau non PNS.

“Maka kalau kita selaraskan dengan hasil kaji banding yang kita lakukan di  RSUD TC Hillers Maumere (Sikka), maka disana pun berstatus BLUD,tapi BLUD yang parsial. Artinya, disamping RSUD mengelolah segala sesuatu secara otonom ,RSUD juga tetap mendapatkan suport keuangan dari Pemda sehubungan dengan tenaga PNS yang dipekerjakan disana. Ya berkaitan dengan gaji dan kesejahteraan mereka.Inilah yang ditugaskan kepada saya oleh Pak Bupati melalui Pak Sekda untuk segera melakukan kajian dan diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama.Dan kami telah melaksanakannya itu.Seyogyanya kita telah agendakan pertemuan itu di minggu kemarin, untuk bahas bersama dengan OPD terkait seperti Badan Keuangan Daerah,Dinas Kesehatan, RSUD,Bagian Organisasi,Bagian Kesra dan Bagian Hukum, kira-kira bagaimana kita rancang bangunan hukumnya (Perda) untuk kemudian  kita lakukan perubahan RSUD kita ini dari  selain merupakan UPT dari Dinkes,dia juga adalah Badan Layanan Umum Daerah.” urai Abdul Razak.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment