Dari kiri: Basor,  Rian,  Yanto dan Joni di Sekretariat Flobamora Bali. Foto: BNN/Rahman

Kapal Motor (KM) Sanjaya 33 yang tenggelam pada 15 Maret 2020 lalu di perairan selatan Laut Aru, Maluku Tenggara, ternyata masih menyisakan masalah. Sebab empat orang Anak Buah Kapal (ABK) sampai saat ini masih memperjuangkan haknya kepada PT Sentral Benoa Utama (SBU). Perusahaan yang beralamat di Jl. Ikan Tuna IV No. 18 Pelabuhan Benoa, Bali ini adalah pengelola KM Sanjaya 33.

Oleh Rahman Sabon Nama

Denpasar/BaliNewsNetwork.Com-Bos KM Sanjaya 33 bakalan tak nyeyak tidur. Sebab empat ABK korban kapal nahas itu sudah sepakat memperjuangkan nasibnya melalui jalur hukum dan “curhat” ke media. Keempat ABK tersebut adalah kapten kapal Muhamad Basor, asal Lumajang, Jawa Timur., M. Joni asal Desa Watubaka, Kecamatan Pandawai, Sumba Timur., Rian Lara Paramba (Rian) asal Desa Preikilibatu, Kecamatan pandawai, Sumba Timur, dan Damiyanto Daku Kanda (Yanto) asal Desa Merekehe, Kecamatan Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya.
Senin, 26 Mei 2020, Basor, Joni, Rian dan Yanto menyampaikan unek-unek mereka kepada media ini bertempat di Sekretariat Flobamora Bali, Renon Denpasar.
Basor dan Joni menuturkan, sebelum mereka naik kapal pada 29 Februari 2020 dengan tujuan Dobo, Pulau Aru, Maluku Tenggara, mereka menandatangani surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) di kantor Sahbandar Pelabuhan Benoa. Di dalam PKL itu tertera gaji mereka sebesar Rp 2.772.000 per bulan atau setara dengan UMR Kota Denpasar.
“Tapi sampai di kantor perusahaan (KM Sanjaya 33), gaji dirubah lagi menjadi hanya Rp 52.000 per hari atau kalau sebulan hanya sebesar Rp 1.560.000 per bulan. Itu untuk saya sebagai wakil kapten. Sedangkan ABK biasa dibayar Rp 35.000 per hari atau Rp 1.050.000 per bulan” beber Joni.
“Karena mau naik kapal sehingga kami tidak tanya lagi,” sambungnya.
Joni menambahkan, sebelum naik kapal mereka diiberikan pinjaman yang bervariasi. Selain utk belanja keperluan pribadi mereka selama di atas kapal, sebagian lagi dikirim untuk keluarga.
Joni sendiri mendapat pinjaman Rp 5.400.000, Rian Rp 3.300.000 dan Yanto Rp 3.400.000.
Berbeda dengan tiga ABK itu, Basor (43) punya cerita lain. Pria asal Lumajang, Jawa Timur ini meski sebagai kapaten kapal, dalam PKL yang ditandatangani di sahbandar ternyata gajinya sama dengan semua ABK yakni Rp 2.772.000. Di kantor SBU gajinya dirubah menjadi lebih besar, sekitar Rp 4 juta lebih.

“Gaji Rp 4 – 6 juta itu standar bagi kapten kapal penangkap ikan di Benoa, ” ucapnya.
Basor juga mengaku sebelum naik kapal diberi pinjaman Rp 12.400.000.
Sama dengan ketiga rekanya, Basor juga menuntut pihak perusahaan membayar gajinya tiga bulan sesuai PKL yang ditandatangani di kantor SBU dan pinjaman diputihkan.

KM Sanjaya 33 bertolak dari Pelabuhan Benoa, Bali membawa 15 ABK. tiba Dobo pada 9 Maret 2020 salah seorang ABK, Agustinus Rangga Mone, kena strok sehingga dipulangkan ke Bali. Tinggallah 14 ABK di kapal itu dan mulai melakukan aktifitas pencarian cumi-cumi di Laut Aru. Sialnya, pada 15 Maret 2020 KM Sanjaya 33 dengan spesialisasi mencari ikan jenis cumi-cumi ini tenggelam di seputaran perairan Laut Aru setelah dihantam gelombang setinggi 3-4 meter.
Dalam musibah ini, seorang ABK Ari Wibowo asal Indramayu hilang, sampai saat ini belum ditemukan. Beruntung, 13 ABK selamat dan dibawa ke sebuah penampungan sementara di Dobo, Pulau Aru. Mereka tidur di rumah panggung beralaskan papan tanpa tikar, apa lagi kasur dan bantal.
“Selama 2 malam 3 hari kami terombang-ambing di laut tanpa makan dan minum, barulah ditemukan oleh nelayan lokal,” terang Basor dan Joni dan dibenarkan Rian dan Yanto.
Singkat cerita mereka kemudian dibawa ke sebuah rumah panggung sebagai penampungan sementara
“Kami tidur di papan tanpa tikar, apalagi kasur dan bantal. Kami makan di atas. Berak (maaf-red) di bawah. Selama sebulan lebih kami di situ. Pihak perusahaan menanggung biaya makan dan minum kami hanya 2 kali sehari,” beber Joni.
Mereka kemudian dijemput oleh KM Sanjaya yang lain untuk dibawa ke Bali. Tiba di Bali, 13 AKB KM Sanjaya 33 mulai menuntut hak mereka sesuai dalam PKL yang ditandatangani di kantor sahbandar Pelabuhan Benoa. Namun pihak perusahaan tetap berpatokan pada perubahan PKL yang sudah ditandatangani di kantor perusahaan.
“Dari 13 ABK, 9 orang menerima dan mereka sudah dikasih gaji. Kami bertiga dan kapten Basor menolak,” kata Joni.
Besoknya, Joni asal Desa Watubaka, Kecamatan Pandawai, Sumba Timur, Rian asal Desa Preikilibatu, Kecamatan pandawai, Sumba Timur dan Yanto asal Desa Merekehe, Kecamatan Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya segera mengontak Ketua Satgas Flobamora Bali, Marthen Rowa Kasedu dan anggotanya Damianus Japa Wighul, SH untuk membantu memperjuangkan nasib mereka.
Di tempat yang sama. Damianus Japa Wighul, SH menuturkan, ketika dia dan Marthen bersama para ABK mendatangi kantor perusahaan tersebut di Pelabuhan Benoa, justru mereka bukannya berhadapan pihak perusahaan, tetapi orang lain yang menurut ABK ini mereka tidak dikenal sebelumnya.
Marthen dan Dami ngotot untuk bertemu pihak perusahaan. Akhirnya mareka dipertemukan dengan seseorang bernama Hendrik, yang tak lain anak pemilik perusahaan.
“Kami tetap menuntut agar hak anak-anak dibayar sesuai PKL yang ditandatangani di sahbandar, yakni sebesar Rp 2,772.000 per bulan. Tapi mereka maunya sesuai PKL perubahan yakni Rp 1.560 000 untuk Joni dan Rp 1.050 000 untuk Rian dan Yanto. Padahal tindakan perusahaan ini (mengurangi gaji karyawan-red) sudah jelas-jelas melanggar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan aturan UMR Kota Denpasar. Karena tidak ada titik temu sehingga kami pulang. Kami sudah berkoordinasi dengan Bahu HAM (Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia – red) Flobamora Bali, dalam waktu dekat kasus ini kami bawa ke ranah hukum, ” terang Dami.
Masih menurut Dami, tuntutan anak-anak ini sederhana, perusahaan memberikan gaji hanya selama tiga bulan dikalikan Rp 2,772.000 atau Rp 8.316.000, sedangkan hutang (pinjaman) mereka diputihkan. Sebab menurut anak-anak, seperti tertera dalam PKL, satu trip itu lamanya 10 bulan. “Logiknya perusahaan membayar gaji anak-anak selama 10 bulan atau 10 x Rp 2.772.000 = Rp 27.720.000. Itu hak mereka dan harus dibayar, musibah kapal tenggelam kan bukan kehendak mereka. Tapi anak-anak ini masih punya hati, mereka hanya minta dibayar 3 bulan saja dan besarannya Rp 2.772.000 sesuai PkL di sahbandar atau Rp 8.316.000 serta pinjaman mereka diputihkan. Ini menguntungkan perusahaan tapi masih juga dibuat ruwet. Ya kita bawa ke ranah hukum saja. Sementara tuntutan Basor adalah perusahaan membayar gajinya tiga bulan sesuai PKL yang ditandatangani di kantor SBU dan pinjamannya diputihkan,” pungkas Damianus Japa Wighul.

Hingga saat ini bos KM Sanjaya 33 belum bisa dihubungi. Akuan, pengurus lapangan KM Sanjaya 33, yang dikonfirmasi soal ini, Selasa (26/05/2020) petang menolak menjawab. Dia beralasan bukan wewenangnya. Akuan berjanji memberikan nomor handphone orang yang berwewenang mengurus masalah ini namun hingga Rabu (27/05/2020) sore ini belum mengirim nomor handphone dimaksud.

Bahu HAM Siapkan Somasi

Terpisah, salah seorang anggota Bahu HAM Flobamora Bali Lony Rihi, SE., SH dikonfirmasi soal pengaduan tiga ABK asal sumba ini membenarkannya.
“Benar kami sudah menerima pengaduan mereka. Saat ini kami sedang menyusun draft somasi. Kalau besok selesai, kami segera kirim somasi ke PT Sentral Benoa Utama, perusahaan pengelola KM Sanjaya 33,” kata Lony Rihi. ***

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment