Kadis PMD Kabupaten Flores Timur, Rufus Koda Teluma,.S.Sos (Tengah) sedang menjelaskan tentang BLT-Dana Desa, dalam Forum Rapat Gabungan Komisi DPRD FLores Timur, Senin (11/5). Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-35 Desa di Kabupaen Flores Timur, Propinsi NTT, telah menyalurkan  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana. Sebanyak 2.508 KK pada ke-35 desa dari total 229 desa di Kabupaten tersebut telah menerima ‘nikmat’ program Jaring Pengaman Sosial atau bantuan sosial dari pemerintah untuk penduduk miskin  yang bersumber dari Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan dampak Covid-19 .

Sekertari Daerah Kabupaten Flores Timur bersama Asisten I Setda Flotim, Abdul Razak Cakra dalam forum Rapat Gabungan Komisi DPRD Flotim bersama Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Flotim,Senin (11/5)  bertempat di ruang rapat DPRD Flotim,Senin (11/5)  terkait anggaran Jaring Pengaman Sosial pada item BLT-Dana Desa, menginformasika bahwa dari total 229 desa di Kabupaten Flores Timur, ada 72 desa yang telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk urusan BLT-Dana Desa ini.

Dari ke-72 desa yang telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus tersebut, sebanyak 35 Desa diantaranya yang dalam pekan ini telah menyalurkan BLT-Dana Desa tersebut kepada penerima bantuan sebagaimana syarat penerima bantuan  dan yang telah ditetapkan dalam forum Musyawarah Desa Khusus itu.

Adapun total penerima dari ke-35 Desa tersebut sebanyak 2.508 Kepala Keluarga (KK) dengan besaran anggaran Rp 1.504.800.000 yang telah tersalurkan.

Terkait  sasaran bantuan dana JPS tersebut, barisaan vokalis DPRD Flotim seperti Vicky Betan, Yono Tobi dan Ben Baon langsung lantang  mengkritisi  realitas  konspirtif yang ditemukan mereka dalam penyalurannya. Lagi-lagi soal keakuratan data! Masih tertemukan di sejumlah Desa dan Kelurahan, nama-nama penerima tergolong orang mampu, seperti PNS, dan Pensiunan.

“Pendataan model apa ini? Setiap kali kita hanya dijelaskan data sudah lama diambil, pendataan dilakukan oleh pusat. Lah, koordinasinya dimana? Intansi teknis harus bangun koordinasi, harus bangun komunikasi. Untuk data BST,Dinsos harus bertanggung jawab. Dinas PMD, harus bangun koodinasi, pendampingan, pengawasan dan pengendalian. Karena gara-gara kenyataan seperti ini, lalu yang salah adalah Pemerintah Kabupaten Flotim. Semua kesalahan ditimpahkan ke Pemerintah di sini. Siapa yang bertanggung jawab soal data? Sungguh miris, kita selalu  dihadapkan pada persoalan-persoalan data yang tidak sesuai kenyataannya itu. Jangan simpan api dalam sekam lah!,” sergah Vicky, Yono Tobi dan Ben Baon.

Kepala Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa Kabupaten Flotim,Rufus Koda Teluma dan Plt.Kepala Dinas Sosial  Anselmus Yohanes  Maryanto lantas dipersilahkan Sekda Paulus Igo Geroda untuk menjelaskan  tentang seluk beluk  kedua jenis dana JPS yang ditangani  masing-masing mereka itu. (Emnir )

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment