Plt.Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Cipto Keraf. Foto: BNN/Emnir

Larantuka/BaliNewsNetwork-Menuju LHP BPK Tahun 2020, mungkinkah Pemerintah Kabupaten Flores Timur berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mengucapkan sayonara Wajar Dengan Pengecualian (WDP)?

Tak mau terus terkukung oleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP :12 Tahun berjalan ) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di setiap musim pemerikasaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kabupaten Flores Timur lantas tancap gas menindaklanjuti  ratusan temuan yang terbawa sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2018.

Walau mengalami berbagai kendala ,baik pada subyek maupun obyek temuan, namun tidak membuat barisan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur  bersama Badan Keuangan Daerah  patah semangat. Kebersatuan hati dan komitmen yang sudah terikrarkan dalam  Tim Tindak Lanjut LHP yang dikomandani  Sekertaris Daerah Paulus Igo Geroda, komitmen Bupati Anton Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli  tersebut lalu dilaksanakan mereka. Satu per satu akun temuan BPK RI itu pun diburu tim kecil tersebut.

Tidak saja melalui persidangan Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR),di lini lain, koordinasi lintas OPD pun terbangun dengan mantap untuk membereskan kesimpangsiuran Aset dan Dana BOS .

Dimulai oleh Ahmad Betan, dan dilanjutkan Anton Lebi Raya (Irda) yang berkolaborasi dengan barisan Cipto Keraf (BKD) dalam ruang Tim Tindak lanjut LHP BPK tersebut, capaian tindak lanjut LHP BPK  yang telah tertangani, baik melalui persidangan MP-TPTGR maupun penataan Aset dan penyelesaian Dana BOS, kini mendekati titik aman dalam kriteria WTP. Dari patokan 75 persen capaian tindak lanjut (titik aman), Tim Tindak Lanjut LHP Pemkab Flotim  telah menyelesaikan pada hitungan 74 persen.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/3)Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Flotim, Cipto Keraf mengaku pihaknya kini sedang berkonsentrasi penuh untuk menyiapkan Laporan keuangan an Audited setelah pengkliran akun temuan krusial sebagaimana yang menjadi catatan pihak BPK untuk ditindaklanjuti tersebut.

Bila merujuk pada capaian Tindak Lanjut LHP itu, Cipto pun optimis  predikat WTP dapat diraih Pemkab Flotim di LHP BPK atas LKPD Tahun 2020 ini, asalkan menurutnya, kondisi Kas  tidak terlumuri oleh praktek-praktek pengelolaan keuangan yang menambah daftar temuan.

“Intinya kas harus clear ! Kalau kas telah kita  betulkan, peluang besar WTP itu sudah ada. Omong soal kas, maka saldonya harus nol ! Tidak boleh ada satu sen pun! Tadi (Senin, 9/3) kami sudah berkoordinasi dengan pihak Managemen Dana Bos untuk finalkan temuan tersebut, dan besok mereka finalkan. Selanjutnya kita akan tutup kas ! Demikian pun soal akun Aset. Walau masih ada yang belum terselesaikan, namun,kebanyakan telah terurai dan tertata. Kita finalkan, dan kita tutup kas, dan mulai menyusun LKPD an Audited.  Terpenting dari semuannya itu adalah , kita harus memperjuangkan yang terbaik untuk diselesaikan dalam rentang waktu mulai hari ini sampai dengan minggu ketiga Maret 2020 ini  ! Lalu kita finalkan Laporan Keuangan an Audited,  terus kita serahkan ke Irda untuk review dan sebelum 31 Maret 2020 kita serahkan ke pihak BPK Perwakilan NTT. ”urai Cipto menggambarkan konsentrasi pihaknya itu. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment