Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Mathias Werong Enay,ST mendapat serbuan selamat dari barisan Tenaga Kesehatan lingkup kerja RSUD Larantuka, usai Rapat Kerja Komisi C DPRD Flotim belum lama ini. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Sebagian besar Tenaga Kesehatan yang berstatus sebagai Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran pada Unit Pelaksana Teknis RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur -NTT, telah menandatangani kontrak kerja baru dengan nilai gaji Rp 1.150.000. Mereka beramai-ramai melakukan itu di hari terakhir dari batasan waktu yang diberikan pihak Managemen RSUD Larantuka.

Direktur RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka , dr.Sanny,SE kepada BaliNewsnetwork.com melalui saluran WhatsAppnya, Selasa (10/3) pukul 13.17 wita mengakui kenyataan tersebut.

dr.Sanny,SE

“Berdasarkan hasil rapat kemarin (Senin,9/3) kami memberikan batas akhir penandatangan kontrak baru sebagaimana Perbup 25 Tahun 2019 itu pada hari ini, Selasa (10/3) pukul 10.00 wita. Dan tadi di jam tersebut, beramai-ramai mereka datang ke pihak Managemen untuk  menadatangani kontrak itu.” ujar dokter Sanny menjawabi pengkonfirmasian BaliNewsnetwork.com seraya mengaku belum mengetahui jumlah akhir yang telah meneken kontrak tersebut.

Dari himpunan informasi yang direkam Media ini, selain mendatangani kontrak, sebagian besar mereka pun bahkan telah mendatangani daftar gaji sebagaimana nilai yang tertera dalam kontrak itu.

Sebagaimana  diberitakan sebelumnya, barisan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran pada unit kerja  RSUD Larantuka menggelar aksi protes kepada pihak Managemen pasca penyampaian penyesuaian gaji berdasarkan Perbup Nomor 25 Tahun 2019 itu. Padahal di tanggal 25 Januari 2020, mereka telah menandatangani kontrak dengan upah Rp 1.600.000 dan Rp 1.800.000.

Luapan kekecewaan tersebut pun berlanjut ke gedung DPRD Flores Timur. Peduli terhadap litani penderitaan barisan tenaga kesehatan pada lingkup kerja RSUD Larantuka itu, Wakil Ketua DPRD Flotim, Mathias Werong Enay lantas merekomendasikan untuk ‘menghadapkan’ pihak Managemen RSUD Larantuka bersama pihak Pemkab Flotim dalam Rapat Kerja Komisi C DPRD Flotim. Dan dalam pertemuan tersebut,kepada Pemkab Flotim, barisan Komisi C merekomendsikan untuk tetap melakukan pembayaran gaji  berdasarkan DPA  sebagaimana yang telah mereka tandatangani di 25 Januari 2020 itu.

Walau bertubi-tubi Sekertaris Daerah Kabupaten Flotim, Paulus Igo Geroda meminta anggota Komisi C menghadirkan dasar pijak regulasi, dan mengajak semua komponen untuk patuh terhadap produk-produk peraturan yang telah ditetapkan tersebut, tidak melunturkan empati para wakil rakyat Flotim akan derita barisan tenaga pendukung Teknis Perkantoran yang sedang melitanikan penderitaan mereka itu.Tak ada alasan lain selain bayar berdasarkan kontrak yang telah mereka tandatangani di 25 Januari 2020 itu, demikian Mathias kembali menegaskan poin pertama dalam  rekomendasi  Komisi C tersebut.

Tak menjalankan rekomendasi Komisi C tersebut, Bupati Flores Timur ,Antonius Hubertus Gege Hadjon bahkan memerintahkan pihak Managemen Rumah Sakit untuk segera bersikap dengan tetap patuh terhadap Perbup 25 Tahun 2019.

Pihak Managemen RSU Larantuka lantas menggelar pertemuan bersama barisan yang mengajukan protes tersebut di Senin (9/3) .Walau masih berisikan arus protes, namun pihak Managemen RSUD Larantuka atas kepatuhan terhadap amanat Perbup 25 Tahun 2019 kemudian memberikan deadline penandatangan kontrak baru tersebut pada Selasa (10/3) pukul 10.00 wita. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment