Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon,ST. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Walau mendapat dukungan penuh dari lembaga DPRD Flores Timur, sebagaimana hasil Rapat Kerja Komisi C bersama pihak Pemerintah belum lama ini, toh aksi penolakan penyamarataan gaji oleh barisan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran pada unit kerja RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka tersebut kandas pada sikap tegas Pemerintah Kabupaten Flores Timur ! Tak ada pilihan lain, selain tetap berpijak pada Perbup Nomor 25 Tahun 2019 dengan nominal Rp 1.150.000 ! Bupati Flotim, Antonius Hubertus Gege Hadjon bahkan menghormati pilihan bebas  mereka. Yang setuju, silahkan menandatangani kontrak, dan bila merasa nominal itu tidak layak bagi mereka, silahkan !

Menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjannya ,Senin (9/3) Bupati Flores Timur,Antonius Hubertus Gege Hadjon terhadap penolakan tersebut bahkan sangat menghargai kehendak bebas barisan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran yang menolak menandatangani pembaharuan kontrak dengan nominal gaji Rp 1.150.000 itu.

“Bagi yang tidak setuju atau menolak standar gaji tersebut,ya pasti memilih  untuk tidak menandatangani kontrak itu. Silahkan ! Bagi yang menganggap nominal gaji tersebut tidak pantas bagi mereka, tentunya memilih untuk tidak menandatangani kontrak.Silahkan ! “ujar Bupati Anton Hadjon dengan terus menerus mengedepankan asas kepatuhan terhadap produk regulasi yang telah ditetapkan pihak Pemerintah itu.

Didampingi Kabag Hukum Jordan Daton,S,  dan Kabag Humas , Herry Lamawuran, Bupati Anton Hadjon sembari mengisahkan riwayat membijaki perekrutan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran pasca munculnya larangan pengangkatan tenaga honor daerah oleh Pemerintah Pusat serta upaya pemberian kepastian pendapatan terhadap mereka dari sebelumnya bekerja dengan tidak ada kepastian pendapatan (tenaga sukarela), sangat mengharapkan kesadaran barisan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran pada unit kerja RSUD Larantuka untuk memahami asas keadilan yang nampak pada pemberlakuan standarisasi gaji bagi komponen Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran lingkup Pemerintahan Kabupaten Flotim itu.

Dirinya bahkan sangat alergi  atas pengklaiman atau pengagung-agungan terhadap jasa kerja. Pemkab Flotim telah mempertimbangkan semua aspek itu termasuk hitungan jasa kerja,demikian Bupati Anton dalam penegasan lanjutannya. Khusus untuk wilayah kerja RSUD,Bupati Anton Hadjon mengatakan, dari pendapatan yang dihasilkan RSUD, 40 persen dikembalikan kepada RSUD untuk membiayai jasa kerja Tenaga Medis  dari tingkatan Dokter hingga komponen Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran. Demikian pun halnya terhadap komponen Tenaga Teknis Perkantoran di bidang Pendidikan dan Tenaga Kesehatan lainnya.

“Pada RSUD, 40 persen pendapatan ,dikembalikan ke RSUD  untuk urusan ini. Demikianpun halnya pada Puskesmas-Puskesmas. Ada dana BOK yang termanfaatkan untuk urusan jasa, termasuk jasa komponen Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran tenaga medis. Sama pula pada bidang pendidikan, ada dana BOS. Jadi soal standarisasi gaji, Pemkab Flotim sedang tidak menurunkan, namun lebih kepada penyamarataan. Bagaimana mungkin hal itu berbeda bagi mereka di RSUD sedangkan perekrutan dan pengangkatan mereka dengan satu pendasaran yang sama dan dengan nomenklatur yang sama yakni Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran ? Ruang akan perubahan standarisasi gaji bagi mereka tentunya ada, namun tidak sekarang, karena kita masih punya 1800-san tenaga guru yang belum memiliki kepastian status (belum dikontrakan)  yang otomatis belum memiliki kepastian pendapatan. Kami tentunya akan melakukan evaluasi dan akan melakukan perubahan atau penyesuaian itu nanti, namun terpenting adalah di Tahun Anggaran ini,tetap dengan sikap sebagaimana yang Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten TA 2020 pada penjabaran standarisasi gaji Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran dengan nominal Rp 1.150.000 tanpa ada perbedaan. Selebihnya terserah pada keputusan bebas mereka, bila menerima, maka melakukan pendatangan kontrak, bila tidak, tentunya tidak akan mendatangani kontrak tersebut.Soal pilihan, ya itu hak mereka, silahkan saja !” ujar Bupati Anton Hadjon enteng.

Sementara itu, di tempat terpisah, usaha meyakinkan barisan tenaga Teknis Pendukung Perkantoran oleh pihak Managemen RSUD akan ketegasan sikap Pemkab Flotim dengan nominal Rp1.150.000 tersebut masih mendapat arus protes. Menurut rencana, barisan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran, khusunya tenaga medis profesional akan langsung mendatangi Bupati Flotim hari ini,Selasa (10/3)  dan ‘meratapi’ pemberlakuan standarisasi gaji  tersebut. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment