Dari Kiri Ketua Komisi C DPRD Flores Timur, Ignas Uran,Wakil Ketua DPRD,Mathias Werong Enay (Tengah ) dalam Rapat Kerja Komisi C membahas persoalan penurunan gaji honorer RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, Rabu (4/3). Foto: BNN/ Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Barisan Komisi C DPRD Flores Timur tetap teguh bertahan membela barisan honorer RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka walaupun pihak Pemerintah terus merecoki dengan pendasaran regulatif maupun kondisi temuan BPK serta peringatan KPK atas pos pembelanjaan daerah khususnya pada pos pembayaran honorarium tenaga teknis perkantoran yang masih terlihat tidak sesuai dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2019.

Warga Komisi C DPRD Flotim lantas mewajibkan Pemkab Flotim untuk tetap membayar gaji tenaga teknis perkantoran pada RSUD Larantuka itu sebagaimana nominal yang tertera dalam kontrak yang telah mereka tandatangani tertanggal 25 Januari 2019 tersebut ! Tetap berdasarkan DPA RSUD Larantuka TA 2020 !

Ben Baon,anggota Komisi C

Sebagaimana yang disaksikan BaliNewsNetwork.com dalam Rapat Kerja Komisi C DPRD Flotim bersama pihak Managemen RSUD Larantuka, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, dan Bagian Hukum Setda Flotim, Rabu (4/3),  baik Wakil Ketua DPRD Flotim, Mathias Werong Enay, maupun Ketua Komisi C, Ignas Uran bersama barisan vokalis Komisi C seperti Muhammad Mahlin, Abdul Wahab Saleh, Yono Tobi, Ben Baon, dan Philipus Sanga langsung mematahkan argumentasi pendasaran penyesuaian nominal gaji ke Rp 1.150.000 yang disampaikan Sekda Paulus Igo Geroda.

Walau berkali-kali Sekda Paulus Igo Geroda berusaha meyakinkan barisan Komisi C untuk patuh pada Perbup Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana kepatuhan yang telah terlaksana pada OPD lainnya, serta komitmen Pemkab Flotim untuk menghindari temuan BPK dalam persoalan serupa menuju impian WTP, namun barisan Komisi C tetap ngotot agar Perbup tersebut harus direvisi.

Tak cuma mewajibkan pihak Pemkab Flotim untuk tetap membayar gaji tenaga teknis perkantoran pada RSUD  Larantuka sesuai DPA RSUD  TA 2020 yang telah tertandatangani mereka dengan nominal Rp 1.600.000 (D II )dan Rp 1.850.000 (S1), Muhammad Mahlin bahkan mengingatkan barisan elit Pemkab Flotim yang hadir dalam Rapat Kerja tersebut untuk tidak mencederai , mengancam atau menjadikan alasan pengaduan para medis itu ke arah pemecatan .

Muhammad Mahlin

“Pada kesempatan ini, saya mengingatkan kepada Pemerintah, jangan sampai mereka yang datang ini diberikan catatan-catatan kepada mereka, seakan-akan menjdi ancaman bagi mereka ! Mereka datang karena menghargai demokrasi ! Jangan sampai tatapan, padangan pejabat yang ada dalam ruangan ini ke pemecatan !”tegas Mahlin yang disambut tepukan tangan para honorer RSUD yang turut hadir dalam Raker Komisi C tersebut.

Wakil Ketua DPRD,Mathias Enay menutup Rapat Kerja Komisi C tersebut dengan tetap mengingatkan pihak pemerintah untuk tetap menjalankan rekomendasi Komisi C yang dihasilkan dalam Rapat Kerja tersebut. Mathias Enay pun mengingatkan para medis itu untuk terus bekerja sebagaimana mestinya. Lembaga DPRD Flotim selalu berada bersama mereka !

Keputusan Rapat Kerja tersebut pun disambut gembira puluhan honorer RSUD Hendrikus Fernandez yang hadir . Mereka pun langsung menyerbu meja pimpinan sidang dan menyalami Wakil Ketua DPRD, Mathias Enay dan Ketua Komisi C, Ignas Uran dan anggota Komisi C lainnya. Hal serupa pun mereka lakukan pada barisan Eksekutif. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment