Barisan Honorer RSUD Larantuka, ketika mendatangi DPRD Flores Timur, Selasa (3/3). Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Barisan Tenaga Kontrak Daerah pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka komit tidak akan melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana biasanya apabila hak (Gaji) mereka diturunkan, tidak seperti yang tertera dalam kontrak kerja yang telah mereka tandatangani di atas meterai per 25 Januari 2020 silam. Penegasan tersebut kembali dilantangkan mereka bersama dua poin ketegasan sikap lainnya disaat mengadukan ihkwal penurunan gaji mereka kepada Lembaga DPRD Flores Timur, Selasa (3/3).  DPRD Flotim pun berjanji akan ‘menghadapkan’ pihak managemen RSUD Larantuka bersama pihak Badan Keuangan Daerah dan mendalami persoalan tersebut dalam Rapat kerja Komisi C !

Di hadapan Wakil Ketua DPRD Flotim, Mathias Werong Enay,ST mereka secara tegas melantangkan tuntutan agar pembayaran gaji mereka tetap sesuai kontrak yang telah mereka tandatangani di atas meterai (25 Januari 2020) dan bila selama hak mereka  sebagai tenaga honorer tidak dipenuhi maka mereka  tidak akan menjalani kewajiban mereka sebagaimana biasanya, serta  menolak atau tidak menerima penurunan gaji  dari sebelumnya Rp 1.800.000 dan Rp 1.600.000  ke Rp 1.150.000 .

“Kami datang menyampaikan keluh kesah kami terkait gaji kami yang diturunkan sepihak tanpa sosialisasi ! Kami datang ke sini karena kami merasa apa yang kami kerjakan, tidak dihargai secara layak! Inilah pernyataan sikap kami :  Pertama : Menuntut pembayaran gaji sesuai kontrak yang telah ditandatangani. Kedua : Selama hak kami sebagai tenaga honorer tidak dipenuhi maka kami tidak akan menjalani kewajiban sebagaimana biasanya dan Ketiga: Kami tenaga honorer RSUD Hendrikus Fernadez Larantuka tidak menerima penurunan gaji sebagaimana yang disampaikan kepala ruangan tanpa sepengetahuan kami itu !”tegas ke-96 tenaga kontrak yang menandatangani pernyataan sikap mereka tersebut.

Mathias Enay, usai mendengarkan ketegasan komitmen barisan honorer  medis dan fungsional pada RSUD Larantuka itu, sembari menggali kisah penandatangan kontrak serta kisah penurunan gaji tersebut pun langsung memerintahkan pihak Sekertariat DPRD untuk menyurati pihak Managemen RSUD Larantuka serta Badan Keuangan Daerah (BKD) Flores Timur untuk hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi C pada Rabu (hari ini ) , (4/3)  tepat pukul 09.00 wita.

“Lembaga DPRD Flores Timur tidak pernah menutup mata dan telinga terhadap persoalan upah atau gaji tenaga kontrak. Kami tidak bosan-bosannya menerima pengaduan dan membahasnya di sini. Kami mengapresiasi atas beban tugas kalian,dan besok (hari ini) , Rabu (4/3) akan kami dalami dalam Rapat Kerja Komisi C . Pihak Sekertariat Dewan,tolong segera surati Managemen RSUD Larantuka dan BKD untuk hadir dalam Rapat Kerja bersama Komisi C,besok , tepat pukul 09.00 wita.”pinta Mathias sembari membeberkan komitmen yang telah dilahirkan Komisi C pada persoalan pengeluhan pihak Puskesmas dan RSUD dalam kaitannya dengan beban kerja mereka pada pembahasan APBD TA 2020 silam.

Sementara itu Direktur RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, dr.Sanny yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, mengungkapkan terkait penurunan gaji tersebut memang atas dasar Perbup Nomor 25 Tahun 2019.

“Ini berlaku untuk semua Tenaga Kontrak Daerah pada semua OPD, tidak hanya di RSUD Larantuka.Ini atas amanat Perbup, bukan kemauan kami pihak Managemen ! Memang mereka ajukan protes, dan mereka telah menyerahkan Pernyataan Sikap mereka kepada kami, dan segera setelah wawancara ini, kami langsung bertemu Pak Sekda,(karena Bapak Bupati sedang bertugas di luar daerah ) dan menyampaikan aspirasi  mereka ini.”ungkap dokter Sany. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment