Ketut Sudikerta menyalami jaksa usai divonis 12 tahun penjara. Foto: BNN/pro.

Denpasar/BaliNewsNetwork-Dengan senyum mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mendengarkan vonis dalam perkara kasus penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Jumat (20/12/2019).

Setelah kurang lebih satu jam membacakan putusan secara bergantian, Majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi itu akhirnya menjatuhkan vonis 12 tahun terhadap mantan Wakil Bupati Badung dua periode itu.

Liar biasa memang, vonis yang dijatuhkan terhadap mantan Ketua DPD Partai Golkar Bali Bali ini lebih tinggi dibanding para pelaku kasus narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa dan menjadi musuh negara.

Sementara majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Sudikerta terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan Sudikerta terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI.No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang.

“Menghukum terdakwa I Ketut Sudikerta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun,” tegas hakim dalam amar putusannya. Selain mengganjar bukukan penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 5 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Vonis ini lebih ringan 3 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Artha Winata dkk., yang sebelumnya menuntut Sudikerta dengan pidana penjara selama 15 tahun. Atas vonis ini, Sudikerta yang didampingi pengacara Nyoman Darmada dkk., langsung menyatakan banding.

Sementara untuk terdakwa Anak Agung Ngurah Agung yang sebelumnya dituntut hukuman 8 tahun, oleh majelis hakim yang sama divonis 6 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan terdakwa Anak Agung juga melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Atas vonis ini, terdakwa Anak Agung yang didampingi pengacara Agus Sujoko dkk., juga menyatakan banding. “Atas putusan ini, kami mengajukan banding yang mulia,” tegas Agus Sujoko yang juga diamini oleh kedua pengacara lainnya.

Sebagaimana tertuang dalam dakwaan kasus ini berawal pada 2013 lalu saat Maspion Grup melalui anak perusahaannya PT Marindo Investama ditawarkan tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) dan 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran) yang berlokasi di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung oleh Sudikerta.

Tanah ini disebut berada di bawah perusahaan PT Pecatu Bangun Gemilang, dimana istri Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini menjabat selaku Komisaris Utama. Sementara Direktur Utama dijabat Gunawan Priambodo.

Setelah melewati proses negosiasi dan pengecekan tanah, akhirnya PT Marindo Investama tertarik membeli tanah tersebut seharga Rp 150 miliar. Transaksi pun dilakukan pada akhir 2013.

Namun beberapa bulan setelah transaksi justru baru diketahui jika SHM 5048/Jimbaran dengan luas tanah 38.650 m2 merupakan sertifikat palsu. Sedangkan SHM 16249 seluas 3.300 m2 sudah dijual lagi ke pihak lain. Akibat penipuan ini, PT Marindo Investama mengalami kerugian Rp 150 miliar. (pro)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment