Pengambilan sumpah dan janji 30 anggota DPRD Flotim periode 2019 – 2024.

Larantuka/BaliNewsNetwork.Com-Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST dalam sambutannya mengatakan Anggota DPRD yang telah mengucapkan sumpah/janji adalah orang pilihan atau yang terbaik, terpercaya dan diyakini rakyat mampu menjembatani aspirasi dan kepentingan mereka. Karenanya ia mengingatkan para anggota DPRD agar dapat mepergunakan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya, serta menjadi penerus aspirasi yang menjadi bagian dari rakyat yang diwakili.  Perjuangkan apa yang menjadi harapan, kepentingan, tuntutan kebutuhan dan aspirasi dari rakyat selalu pemilik kedaulatan.

Hal itu disampaikan Bupati Anton Hadjon pada acara pelantikan 30 anggota  DPRD Kabupaten Flores Timur  periode  2019-2024 di   dedung  Bale Gelekat Lewotana DPRD Kabupaten  Flores  Timur, Senin  9 September 2019.    Pelantikan   yang berlansung dalam Sidang Paripurna Istimewa dipimpin Oleh Ketua DPRD, Flores Timur, Yoseph Sani Betahan, ST, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT Nomor: Pem.171.2/II/337/XI/2019, tanggal 2 September 2019 tentang Pengresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Flotim periode 2014-2019 dan SK Gubernur NTT Nomor: Pem.171.2/II/338/XI/2019, tertanggal 2 September 2019 tentang Pengresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Flotim Periode 2019-2024.

Pengucapan sumpah  dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Larantuka, Rightmen M.S. Situmorang, SH, MH, dihadiri  Bupati  Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST; Wakil Bupati Agustinus Payong Boli, SH Sekda   Flotim, Paulus Igo Geroda, S.Sos,M.AP, Wakil Ketua DPRD, Robert R. Kereta, S.Pd, dan Mathias W. Ennay, Anggota Forkompimda dan   Ketua TP. PKK Kabupaten Flores Timur, Ny. Lusia Hadjon, Para Pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Flotim, Pimpinan Partai Politik, Para Camat, Kepala Desa, Organisasi Kepemudaan dan  sanak  famili anggota DPRD.

Berkenan dengan agenda paripurna Istimewa Dewan yang terhormat Bupati Anton Hadjon menegaskan bahwa Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 ini, mengandung makna yuridis konstitusional yang di emban mulai saat ini sampai Tahun 2024, Oleh karena itu, peristiwa pelantikan ymeski di maknai  sebagai suatu motivasi intrisik bagi setiap Anggota Dewan yang telah mengangkat Sumpah/Janji untuk mengabdikan diri secara total, bahkan menggadaikan diri sebagai wakil rakyat yang sejati yang selalu responsif dan akuntabel, kepentingan, harapan dan aspirasi pemilik kedaulatan itu, dengan memberikan kontribusi secara positif, cermat dan demokrasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka upaya optimalisali penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Dalam kaitan itu, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa selain Kepala Daerah, pada hakikatnya DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini bermakna bahwa DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Kepala Daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, relasi kemitraan yang sejati antara DPRD dengan kepala Daerah merupakan prasyarat mutlak guna menjamin optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebagian unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah, lanjut Bupati Anton Hadjon DPRD mempunyai kedudukan yang setara dengan Kepala Daerah. Kedudukan yang setara ini bermakna bahwa antara DPRD dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam artian tidak saling membawahi, satu tidak bertanggung jawab kepada yang lain, atau satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Hubungan yang demikian secara taktis operasional bermakna bahwa DPRD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu, DPRD dan Pemerintah Daerah wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis, dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam praktik berpemerintahan.

Dikatakan, dalam menjamin optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, secara konstitusional DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peran serta DPRD membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk membalas dan menyetujui APBD bersama Kepala Daerah. Dalam kapasitas itu, DPRD memiliki spirit otonomi pelayanan yang kokoh sehingga dalam nuansa kemitraan dengan Kepala Daerah, materi RAPBD mesti mendapat perhatian serius dari DPRD dengan suatu kepastian bahwa dalam proses perumusan kebijaksanaan pembangunan, DPRD dituntut untuk aktif menyuarakan kepentingan, tuntutan kebutuhan, harapan dan aspirasi rakyat yang selanjutnya dielaborasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Dalam kaitan itu, DPRD memberi arah, isi dan tujuan pembangunan yang berbasis pada upaya pemenuhan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang tertuang dalam APBD. Selanjutnya, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan kebijkan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Ketiga fungsi DPRD tersbut menurut Bupati Anton Hadjon, dilaksanakan dalam kerangka kedudukan DPRD sabagai representasi rakyat di Daerah. Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, DPRD memiliki pula sejumlah tugas dan wewenang, hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kata Bupati Anton Hadjon, telah banyak keberhasilan yang dicapai, namun di sisi lain, juga harus diakui bahwa masih ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan, pendidikan tidak terjangkau, kesehatan memperihatinkan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja, kesenjangan sosial, dan daya saing ekonomi yang rendah, masih adanya rakyat yang terisolasi secara fisik, sosial maupun ekonomi. Tidak hanya itu, masih ada rakyat yang tidak puas atas pelbagai layanan pemerintahan, masih ada rakyat yang belum mandiri secara ekonomi, sosial dan politik. Kesemuanya itu menurutnya, merupakan masalah pemerintahan yang mesti segera diatasi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, daerah kita juga masih memiliki kemampuan berotonomi yang tergolong rendah sehingga ketergantungan fiskal masih tinggi terhadap pemerintah pusat. (adv)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment