Komposisi personalia Pemdes Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur. Foto: BNN/Emnir.

Wulanggitang/BaliNewsNetwork-Warga Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur sangat menyesalkan menjauhnya semangat koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa di era kepemimpinan Kepala Desa Basilius Naya Deornay. Gaya kepemimpinan yang serba tertutup itu membuat roh lewo tanah Waiula-Watobuku tersebut hilang yang menyebabkan masyarakat bak kerbau dicocok hidung.

Persoalan raibnya sebagian dana desa dari brankas milik desa belum lama ini merupakan salah satu contoh yang dilihat Lambertus Lamen Tapun dan Goris Tapun sebagai salah contoh dari sekian banyak kenyataan yang memperlihatkan matinya roh lewo tanah itu. Bagi kedua tokoh tua Desa Waiula itu, sejak kepemimpinan Kades Basilius Naya Deornay, warga sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasinya. Warga hanya saja tahu di kala pengumuman Kepala Dusun akan ada kerja fisik di dusun-dusun.

“Jarak antara Kades dengan warga jauh sekali. Kami hanya berhubungan dengan Kepala Dusun. Entah selama ini ada musyarawah tingkat dusun dan selanjutnya seperti apa program pembangunan desa dan besaran anggarannnya, kami tidak tau. Ketika informasi soal uang hilang dari brankas, kami sendiri kaget, sejak kapan Pemdes beli brankas itu, dan program beli brankas itu munculnya dari tahapan mana dan berapa anggarannya pun kami tidak tau. Kami kaget, kalau uang itu telah hilang dari brankas. Kok bisa? Soal jumlahnya pun berubah-ubah, dari semuala 30 juta, naik menjadi 41 juta dan terus naik hingga katanya dimatikan pada angka 67 juta. Kami serba bingung, dan kebingungan kami itu membuat kami semakin bingung lantaran kami tidak tahu kepada siapa kami bertanya dan mengadu? Ya karena itu tadi, ada jarak yang sangat jauh antara warga dan pimpinan desa ini,” ungkap Lambertus Tapun yang diamini Goris Tapun

Tak cuma kasus raibnya sebagian dana desa dari brankas itu, keberadaan dana Anggur Merah yang telah digelontorkan dalam wadah koperasi pun hilang rimbanya. Perbedaan perlakuan pada upah HOK (hari orang kerja) antara satu dusun dengan dusun lainnya dalam pekerjaan rabat jalan, menjadikan warga bertanya-tanya. Dana penyertaan modal pada Bumdes seperti apa riwayatnya kini pun warga sama sekali tidak mengetahui itu. Kata kedua tokoh tua di desa itu, jangankan beberapa hal yang tersebutkan, berapa nominal dana desa di tahun 2019 dan tahun sebelumnya saja pun warga tidak mengetahuinya.

“Tak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasinya. LKPJ dilakukan mungkin hanya di kalangan terbatas, antara Pemdes dan BPD. Warga desa sama sekali tidak tau. Mati sama sekali. Roh Lewotanah kami telah mati! Baliho tentang APBDes TA 2019 baru terpasang. Itu pun hanya satu yang terpasang di kantor desa. Janji Kades untuk menggelar LKPJ-nya sebagaimana terungkap dalam pengesahan RAPBDes Tahun 2019, hingga kini belum terlaksana. Dan seperti apa kisah raibnya uang desa dari brankas pun, didiamkan begitu saja. Kondisi-kondisi seperti itu yang memunculkan reaksi warga untuk menggelar aksi unjuk rasa. Sebenarnya hari ini, Selasa 3 September, namun ada penundaan dan akan terjadi besok (hari ini, Rabu, 4 September 2019),” beber mantan Kades dan Sekertaris desa Watobuku di tahun “tidak enak” itu.

Kepala Desa Waiula Basilius Naya Deornay, tat kala hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya, memilih kabur lewat pintu belakang kantor desanya itu. Tatkala tiba di kantor desa sekembali dia dari Kantor Camat Wulanggitang, dirinya dengan langkah terburu-buru masuk ke dalam ruangan kerjannya sambil memanggil beberapa perangkat desanya yang sedang duduk bersama insan media di luar halaman kantor desa. Entah apa yang dibicarakan mereka, selang 25 menit kemudian, tatkala Kasie Pem hendak menyampaikan niatan insan media untuk mewawancarainya, ternyata Kasie Pem hanya mendapatkan ruangan kosong. (Emnir) 

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment