Mantan Ketua Kadin, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra saat duduk di kuris pesakitan PN Denpasar. Foto: BNN/pro.

Denpasar/BaliNewsNetwork-Jaksa Penuntut Umum (JPU) I Gede Raka Arimbawa pada sidang, Rabu (7/8/2019) menjatuhkan tuntutan 3 tahun dan 6 bulan (3,5 tahun) penjara terhadap mantan Ketua Kadin Bali, Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra. 

Jaksa dalam amar tuntanya yang dibacakan d ihadapan majelis hakim pimpinan I.A. Adnya Dewi menyatakan terdakwa Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan. 

Namun sebelum menjatuhkan tuntutan, jaksa dari Kejati Bali itu terlebih dahulu membacakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Sutrisno Lukito Disastro, terdakwa menikmati hasil kejahatannya Rp. 2,5 miliar. 

“Terdakwa juga tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang korban meski korban sudah memintanya,” ujar jaksa dalam surat tuntutanya. Sedangkan hal yang meringankan, jaksa meyebut terdakwa sopan selama persidangan, tidak berbelit-belit dan tidak pernah dihukum sebelumnya. 

“Oleh karena itu, memohon kepada majelis hakim untuk menghukum terdawa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” ujar jaksa dalam surat tuntutannya. Atas tuntutan itu, melalui pengacaranya terdakwa mengatakan mengajukan pebelaan. 

“Sidang dengan agenda pembelaan kita jadwalkan pada hari Senin tanggal 12-08-2019,” tegas Hakim Adnya Dewi sembari mengetuk palu tanda sidang selesai. 

Sementara Alit Wiraputra usai sidang kepada wartawan mengatakan memang dalam perkara ini dia benar-benar dijadikan korban. “Ini tuntutan sangat tidak manusiawi, dan saya benar-benar dikorbankan,” ujanya Alit Wiraputra sambil berlalu. 

Kasus yang menyeret Alit Wiraputra ini berawal saat korban Sutrisno Lukito Disastro dengan terdakwa sepakat bekerja sama untuk membentuk sebuah perseroan terbatas (PT) dengan nama PT Bangun Segitiga Mas, Kamis (26/1/2012) silam. Perusahaan tersebut nantinya akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan kawasan pelabuhan Benoa, Denpasar.

Guna mengurus proses perizinan dan sebagainya, korban bersedia menyediakan dana sebesar Rp16 miliar yang dicairkan secara bertahap. Tersangka yang diketahui dekat dengan pejabat pemerintahan, anggota dewan, LSM, serta tokoh-tokoh masyarakat ini berjanji akan menyelesaikan segala perizinan hingga tuntas.

Terdakwa kemudian menghubungi tiga orang saksi Candra Wijata, Made Jayantara dan Putu Pasek Sandoz Prawirotaltam untuk mengurus perizinan seperti izin prinsip, Amdal, membuat gambar lokasi yang akan dibangun, hingga mengurus surat rekomendasi dari Gubernur Bali. 

Kepada ketiga saksi, terdakwa juga menyerahkan uang yakni masing-masing kepada saksi Candra Wijaya sebesar Rp 4,6 miliar, kepada saksi Sandoz diserahkan uang Rp 7,5 ditambah 80.000 USD atau sekitar Rp 800 juta, dan kepada Made Jayantara sebesar Rp1,1 miliar. Sisanya yang Rp 2,5 miliar dipegang oleh terdakwa.

Karena segala perizinan tidak keluar sedangkan uang sudah banyak dikeluarkan, korban kemudian minta kepada tersangka untuk mengembalikan uangnya. Namun terdakwa seperti enggan bertanggungjawab dan selalu menghindar. Puncaknya, awal Januari 2018, korban melapor ke Polda Bali.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment