Kios BUMDes desa Boru,kecamatan Wulanggitang,Flores Timur-NTT. Foto: BNN/Emnir.

Wulanggitang/BaliNewsNetwork-Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  desa Boru,kecamatan Wulanggitang ,Flores Timur-NTT terus melebarkan penelusuran pengelolaan Dana Desa Tahun 2018. Setelah menyentuh ruang pembiayaan pada komponen pembangunan,Titus G.Emar dan anggotanya  akan ‘mengadili’ barisan Pemerintah Desa  Boru terkait pengelolaan dana pemberdayaan dengan titik bidik pada BUMDes .Adakah indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan dana desa itu?

Ketua BPD desa Boru,Titus G.Emar yang dikonfirmasi BaliNewsnetwork.com di kediamannya,Senin,8 Juli 2019 menilai kehadiran BUMDes di desanya itu terkesan asal ada,tanpa melewati sebuah kajian yang matang. Karena serba mendadak dan asal ada BUMDes, otomatis pengelolaannya pun pasti terbengkelai,begitulah Titus dengan penalaran logisnya.

“Diawal pembentukannya pada Tahun 2018,saya menolak  sekali karena tidak melalui perencanaan yang baik.Saya setuju ada BUMDes,namun tidak lahir secara terpaksa dan mendadak tanpa sebuah perencanaan yang matang.Saya usulkan waktu itu,perlu ada kajian terhadap usaha yang bakal dijalankan BUMDes,lakukan pelatihan bagi pengelolahnya,serta memantapkan  produk hukumnya baik itu AD/ART,maupun Perdes tentang BUMDes. Usulan saya itu pun tidak didengar !Tanpa persetujuan BPD,pihak Pemdes menyertakan dana sebesar Rp 125.000.000 bagi BUMDes di Tahun 2018,dengan rincian Rp 100.000.000 untuk modal usaha,dan Rp 25.000.000 untuk intensif pengurus.” kisah Titus yang mengaku  juga menolak menandatangi Berita Acara Pencairan dana tersebut.

Tak sekedar menolak menadatangani rekomendasi pencairan  tersebut,Titus sebagaimana yang dikisahkannya masih berusaha mendatangi Kepala Desa setempat dan memintanya untuk  memantapkan dulu hal-hal teknis yang berhubungan dengan pendirian unit usaha desa itu.

“Saya datangi Kades dan memintanya untuk matangkan dulu konsep usaha dan managerialnya,bukan sekedar usaha kios yang sama dengan kios-kios lainnya. Perlu ada Perdes dan jenis usaha ! Usaha perkiosan si boleh saja tapi bila itu berskala besar (Grosir).Masa BUMDes sama dengan kios,jual eceran ? Itukan hanya  mematikan usaha warga yang sedang menjalankan usaha perkiosan.Konsepnya macam-macam,nanti buka pasar senja,buka kios,jual hasil tanpa sebuah analisa yang matang dan mantap.Dan apa yang saya sarankan itu sama sekali tidak didengar ! Dan kini  aktivitas BUMDes sama seperti kios-kios warga lainnya.”ungkap Titus Emar penuh kesal.

Menajamkan mata dan pendengaran terhadap pengelolaan dana desa pada aspek pemberdayaan tersebut,Titus dan barisannya lalu melebarkan sayap investigatif.Buku yang memuat pelaporan  penjualan,buku rekening BRI atas nama BUMDes dan kondisi riil barang jualan yang ada di BUMDes  bagi barisan BPD itu semakin memperkuat indikasi ketidakwajaran pengelolaan salah satu komponen dari pos pemberdayaan  itu.

“Sebenarnya di pertemuan kali lalu kami memintai penjelasan pertanggungjawaban soal pengelolaan dana desa pada pos pemberdayaan.Namun karena terbentur dengan sikon kami yang larut pada  persoalan dana  pembangunan,akhirnya dana pemberdayaan kami pending.Kami nanti akan menggelar rapat interen BPD baru memintai pihak Pemdes untuk memberikan pertanggungjawaban tentang bidang pemberdayaan dengan fokus pada penyertaan dana BUMDes. “ terang Titus dengan terus menerus  menyesalkan aspek transparansi pengelolaan dana desa itu.

Tentang aspek transparansi itu,Pimpinan BPD desa Boru itu pun menyesalkan pengabaian hak publik untuk mengetahui isi dalam APBDes di setiap Tahun Anggaran. Tak ada baliho APBDes yang terpasang.Demikian pun halnya dengan LKPJ Kepala Desa.Dua tahun berjalan,Kepala Desa Boru,Benediktus Liwu belum menyampaikan LKPJ-nya.Berkali-kali pihak BPD  menyuratinya namun  hal itu tidak dijalankannya. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment