Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah  (BKD) Flores Timur, Cipto Keraf. Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetworkBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT kembali menganugerahi opini  Wajar  Dengan Pengecualian (WDP) bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Aset Tetap dan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) adalah dua akun yang  masih mengandaskan impian Bupati Antonius Gege Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli untuk menorehkan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian, (WTP),  walau  berhasil membuat kagum Pemerintah Pusat dan BPKP NTT sebagai Kabupaten yang memiliki  Sistem Pengendali Intern Pemerintahan (SPIP) bernilai  baik (point 3).

Lalu seperti apa penataan Aset Tetap dan Dana BOS  di Flotim yang membuat BPK RI Perakilan NTT mengecualikannya dalam LHP  mereka terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Flores Timur Tahun 2018 tersebut ?

Plt. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Flotim Cipto Keraf diketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, 27 Juni 2019 mengakui kompleksitas persoalan Aset Tetap daerah Flotim. Kondisi tersebut dipicu dari  kesalahan penataan yang terbawa dari tahun-tahun sebelumnnya (sebelum 2017 ). Untuk menyelesaikannya pun, menurut Cipto Keraf, membutuhkan waktu  yang  tidak singkat.

“Memang kita akui, akun Aset Tetap ini masih menjadi temuan BPK RI Perwakilan NTT dan pasti akan berdampak pada opni WDP (qualified opinion)  karena memang masalahnya kompleks sekali. Untuk menyelesaikannya pun  tidak butuh waktu yang singkat, dan sekarang kami sedang fokus membetulkannya. Persoalannya adalah kesemrawutan pencatatan di tahun-tahun sebelumnya (sebelum 2017 ). Setiap OPD belum mampu memberikan informasi yang lengkap tentang aset mereka. Contohnya  pembelian kendaran, tidak tercatat dan tidak diikuti dengan penataan aset. Pegawai yang pensiun menganggap bahwa kendaraan maupun aset lain yang sedang dikuasainya itu milik dia, sehingga dia bawa saja. Tagih atau ambil pulang pun susah. Kompleks sekali persoalan  ini, belum lagi kesalahan pencatatan yang berdampak pendobelan  nilai aset. Ada aset yang seharusnya berasal dari pos persediaan (barang dan jasa), namun termuat dalam belanja modal yang dengan sendirinya tetap tercatat sebagai  aset tetap. Ya…,  kita harus menguraikannya dan membetulkannya kembali dan itu butuh waktu,” ujar Cipto seraya menambahkan persoalan aset itu dominan tersebar pada wilayah kerja PUPR, Dinas PKO (dana BOS ) dan Dinas Kesehatan.

Sementara  itu terkait Dana BOS yang kembali menghiasi opini BPK RI dalam LHP LPKD Tahun 2018  setelah sebelumnya  lolos di Tahun 2017, mantan Sekertaris BKD Flotim itu tak mampu menyembunyikan rasa kecewannya. Akibat koordinasi dan komunikasi yang tidak intensif, BPK RI Perwakilan NTT kembali memasukannya sebagai pengecualian atau temuan yang belum bisa dipertanggungjawabkan.

“Di LHP 2017, Dana BOS tidak masuk dalam temuan. Berhasil! Hanya ada akun Persedian, Aset Tetap dan Aset Lain-Lain. Di Tahun 2018, kita berhasil selesaikan Akun Persediaan dan Aset Lain-Lain berdasarkan rekomendasi BPK RI Perwakilan NTT lewat TPTGR. Beres dua persoalan tersebut, di Tahun 2018, Dana BOS kembali menjadi temuan. Nah untuk Dana BOS ini, bagi kami, dia adalah adik angkat. Dia tidak masuk dalam rekening daerah, tapi masuk dalam rekening umum negara yang oleh  provinsi langsung mendistribusikan ke rekening masing-masing satuan pendidikan. Berdasarkan aturannya, uang masuk itu harus diakui sebagai pendapatan daerah, walau tidak masuk dalam Kas Daerah, dengan mekanisme Kepala Dinas PKO menyurati kami (saya) untuk membuat Surat Pengakuan Pendapatan dan Belanja,” jelas Cipto.

Persoalan yang terjadi, demikian Cipto Keraf dalam penjelasan lanjutannya mengungkapkan banyak kesalahan yang muncul  di antaranya adalah menyatunya Dana BOS dengan sumber keuangan lain dalam rekening yang sama. Ketika pencairan sejumlah nominal, pihak sekolah hanya mencatat nominal tersebut sebagai pendapatan. Demikianpun sumber pedapatan lain seperti sumbangan komite dan aset yang timbul dari sumbangan maupun pembelanjaan yang berdasarkan RKAS itu nilainya harus dibuat pengakuan pendapatan dan belanja. Aset tersebut dicatat  sebagai aset sekolah yang dikonsolidasi menjadi barang milik daerah yang penggunaannya ada di PKO.

“Pada kenyataannya, banyak aset di luar dana BOS yang tidak di konsolidasikan hingga  laporan uang closing dana tersebut. Pihak BPK dalam pemeriksaannya merasa belum yakin, karena mereka tidak tahu berapa sebenarnya aset itu. Hingga akhir pemeriksaan, data tersebut belum ada. Termasuk juga pembelanjaan di luar RKAS. Ada hal-hal teknis kecil lainnya yang menjadi temuan pihak BPK RI Perwakilan NTT,” jelas Cipto.

Berjalan sembari membetulkan, Pemkab Flotim  kini sedang membereskan berbagai rekomendasi BPK RI dan saran yang diberikan KPK dalam aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi  itu. Sekertaris Daerah  Flotim Paulus Igo Geroda telah memberi batas waktu 30 hari kepada semua pimpinan OPD untuk membereskan  semua temuan itu. (Emnir/adv)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment