Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong, Boli, SH (tengah) membuka rapat Koordinasi dan Evaluasi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tingkat Pemerintah Kabupaten Flotim bersama  Deputi Pencegahan KPK RI di Aula Setda Flotim, Senin (17/6). Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Pemerintah Kabupaten Flores Timur sangat senang menerima dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,Alfi Rachman Waluyo dan Nurtjhayadi, Senin, 17 Juni 2019. Kedatangan kedua staf Deputi Pencegahan KPK RI tersebut berkaitan dengan koordinasi dan supervisi terhadap komitmen pemberantasan korupsi secara reguler sebagaimana komitmen yang telah tertuang dalam MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flotim dengan lembaga KPK RI di awal kepemimpinan Bupati Anton Hadjon dan Waki Bupati Agustinus Payong Boli.

Bertempat di aula Setda Flotim, Wakil Bupati Flotim,Agus Boli dalam sambutannya di acara rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan Korupsi terintegrasi Tingkat Pemerintah Kabupaten Flotim bersama  kedua staf Deputi Pencegahan KPK RI tersebut mengungkapkan kegembiraannya atas jalinan koordinasi pemberantasan korupsi terutama dalam rangka mencegah terjadinya tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kegiatan ini sifatnya rutin atas dasar MoU antara Pemda Flotim dan KPK RI untuk mencegah tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia termasuk kita di Flotim. Pada kesempatan ini, saya juga perlu meluruskan kepada kita semua bahwa kehadiran Pak Alfi Rachman Waluyo dan Nurtjhayadi ini tidak seperti desas desus yang ramai teredar, mungkin akan ada penindakkan dan lain sebagainya yang berimbas pada kecemasan masyarakat. Itu tidak benar ! Justru kedua staf Deputi Pencegahan ini datang untuk membanntu kita supaya penyelenggaraan pemerintahan kedepannya, jauh dari hal-hal  yang tidak kita inginkan bersama.Mereka datang untuk membantu agar tidak ada pelanggaran hukum yang berimbas pada penindakkan !”ungkap Wabup Agus Boli.

Kepada Sekertaris Daerah Flotim dan seluruh pimpinan OPD,Wabup Agus Boli bahkan secara tegas meminta mereka untuk segera menindaklanjuti arahan atau saran yang diberikan pihak Deputi Pencegahan KPK RI itu. Sembari memberi contoh akan prestasi yang diraih Kabupaten Belu  terhadap opini BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian berkat taat akan arahan baik oleh BPK  RI maupun KPK RI, Agus Boli pun meminta Sekda Paulus Igo Geroda dan seluruh pimpinan OPD untuk segera melakukan perbaikan atau  apa pun istilahnya terhadap segala saran yang diberikan pihak Deputi Pencegahan.

“Terhadap hal-hal penting yang diarahkan untuk perbaikannya,lakukan perbaikan-perbaikan itu sesegera mungkin.Pada kesempatan yang sangat baik ini, kepada Sekda Flotim, dalam rangka fungsi pengawasan, saya minta apa yang mereka inginkan dalam rangka perbaikan, wajib dilaksanakan ! Jangan lagi beri arahan lagi ke OPD untuk “boleh tidak “, tidak ada pertimbangan lain selain tegas,harus menjalankan segala arahan baik dari dari pihak KPK  maupun dari pihak BPK RI  itu !”tegas Agus Boli.

Agus Boli pun meminta pihak Deputi Pencegahan KPK untuk memperluas upaya pencegahan korupsi pada tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan sekolah-sekolah.Permintaan tersebut pun diamini kedua staf Deputi Pencegahan KPK RI tersebut dengan hati riang. (Emnir)

 

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment