Tiga Pemimpin Flotim: Ketua DPRD Yoseph Sani Bethan, Bupati Anton Gege Hadjon dan Wabup Agus Payong Boli dalam acara pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, di Aula Setda, Kamis (31/01/2019) . Foto: BNN/ist.

Larantuka/BaliNewsNetwork.Com-Bupati Flores Timur (Flotim) Antonius H. Gege Hadjon, ST, mengingatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus mampu berperan aktif meluruskan berbagai informasi yang salah yang beredar di tengah masyarakat, lingkungan kerja ataupun berbagai informasi yang disampaikan melalui media sosial yang tidak benar terkait perkembangan pembangunan atau  pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.

Bupati Anton menyampaikan hal itu usai melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, di Aula Setda, Kamis (31/01/2019)

Bupati menjelaskan secara rinci mulai dari pemeriksaan Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) atas temuan BPKP sejak tahun 2003; pemberhentian tidak dengan hormat 8 orang ASN; pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) Sagu dan pembangunan gedung kantor DPRD Flotim yang baru.

“Saya harus cerita ini, supaya jangan tangkap itu mentah-mentah. Kalau bisa ceritakan kembali kepada yang lain,  saya menyampaikan terima kasih, karena sudah berusaha bersama meluruskan informasi yang salah, tapi tidak mau juga saya tetap terima kasih,” ungkap Bupati Anton Hadjon.

Ia menjelaskan akhir-akhir ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur sementara dilaksanakan sidang TPTGR. Sidang ini serupa dengan sidang di pengadilan, sehingga banyak yang beranggapan bupati, wakil bupati dan Sekda bermaksud menambah beban  para pegawai.

“Banyak juga yang sampekan, ya bunyinya kecil-kecil, Pa Bupati, Pa Wakil, Pa Sekda ini bikin pegawai tambah beban,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Bupati Anton Hadjon, sidang  TPTGR adalah tindak lanjut dari hasil pemeriksaan terhadap berbagai persoalan yang terbawa dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2003 dan 2004 sampai dengan tahun ini, banyak sekali hasil temuan yang tidak ditindaklanjuti. Pemerintah sudah melaksanakan  komitmen bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui sidang TPTGR dan jika yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka penyelesaiannya berhenti di tingkat TPTGR saja, tetapi kalau dalam jangka waktu tertentu ASN yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan itu maka pemerintah  berkewajiban untuk menyerahkan kepada APH  untuk ditindaklanjuti. Karena itu langkah yang ditempuh ini sebenarnya menjaga ASN Flores Timur supaya tidak sampai ditangani oleh APH.

“Jadi kalau kita bisa sidang mempertanggungjawabkannya apa yang menjadi perbuatan kita, itu kita bisa berhenti habisnya di sini, tetapi kalau dalam jangka waktu tertentu kita tidak mampu menyelesaikan itu maka pemerintah punya kewajiban untuk menyerahkan kepada APH  untuk menundaklanjuti yang lebih lanjut,” tegas Bupati Anton Hadjon, mengingatkan.

Menyinggung delapan orang ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat, Bupati Anton Hadjon mengatakan dengan berat hati memberhentikan para ASN tersebut. Hal ini dikarenakan aturan yang semakin keras terkait dengan pelanggaran seorang ASN; meskipun bupati  menyadari ada upaya banding yang dilakukan ASN yang bersangkutan hingga ke Makamah Agung.

“Memang pada saat itu juga masih ada upaya banding yang dilakukan ke MK terhadap keputusan ini. Tetapi saya mau sampaikan satu hari saja di penjara seorang ASN itu diberhentikan tidak dengan hormat tanpa pensiun, jadi kita semua jaga, dan memang dalam tahun-tahun terakhir ini para pejabat harus jaga benar kerjanya apalagi bupati,” tegasnya mengingatkan.

Disebutkan, negara ini telah mencipatakan lembaga-lembaga dengan tugas dan kewanangannya masing-masing. Semua orang bebas untuk melihat dan memantau setiap pergerakan ASN dan tidak ada hal yang tertutup. Ia menceriterakan bahwa dirinya suatu hari pernah dikunjungi KPK. Bertempat di ruang kerjanya Ia ditanya terkait telepon genggamnya (HP) yang jarang aktif. Tim KPK itu menduga Ia memiliki dua HP, namun Ia mengatakan bahwa Ia hanya memiliki satu HP.

Dia menjelaskan, salah seorang tim KPK pada saat bertamu diruang kerjanya itu coba menghubunginya melalui nomor HPnya, namun pada saat yang  bersamaan HP sedang dicas dalam kadaan tidak aktif.

Menanggapi demo yang disampaikan oleh kelompok “Gertak dari Florata, Bupati Anton Hadjon mengatakan demo tersebut ingin menyampaikan sembila point dengan sangkaan kerugian keuangan negara. Terkait hal ini, Ia teringat pendapat salah seorang Capres sebagaimana yang Ia saksikan di televisi pada acara debat capres, dimana salah seorang Capres mengatakan semua lembaga sudah ada, silakan melaporkan kalau itu ada bukti.

“Seperti kita nonton di TV ketika debat capres kebetulan salah satu calon presidenya ketika ditanya, calon prepresiden hanya menjawab semua lembaga sudah ada silakan laporkan kalau itu ada bukti,” ungkapnya

Ditegaskan, media sosial itu sangat gampang merusak citra seseorang.  “Kita boleh menulis ketidakbenaran tetapi orang yang membaca itu bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Saya tidak tahu, apakah itu termasuk dalam dosa atau tidak. Kalau itu termasuk dalam dosa, tentu saya menjaga untuk tidak berbuat demikian dan itu adalah manusia,” katanya.

Manusia yang benar menurutnya adalah manusia yang bisa menjaga antara ucapan dan perbuatan. Ia menyampaikan ini, karena akhir-akhir ini begitu gencarnya media sosial memperbincangkan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah.

“Saya hanya mau menyampaikan ini karena media sosial akhir-akhir ini begitu luar biasa gencar memperbincangkan kebijakan pemerintah.  Saya juga merasa diri begitu kotorkah saya. Sebentar kalau mereka baca pernyataan kemudian memberikan kesempatan, saya pasti juga akan sampaikan,” ungkapnya.

Sementara untuk pembangunan TPB sagu, Bupati Anton Hadjon menjelaskan, jembatan itu dibangun dengan menggunakan dana DAK yang ditetapkan dalam APBD tahun 2016. Ketika dirinya dilantik pada tanggal 22 Mei 2017, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Anton Lebi Raya bersama tim perencana menemui dirinya. Kepada Bupati Anton Hadjon,  Kadis Anton lebi menyampaikan bahwa dinasnya mendapat dana DAK yang diperuntukan membangun beberapa JTP di Kabupaten Flores Timur, salah satunya JTP Sagu.

Kadis Anton Lebi, juga menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat melaksanakan pembangunan JTP tersebut mengingat hasil perencanaan menunjukkan bahwa dengan angka sekian 9anggaran), panjang jembatan jembatan hanya sampai dititik A dan tidak bisa mencapai titik B sebagaimana yang direncanakan semula.   Dijelaskan Bupati Anton Hadjon, titik A yang dimaksudkan Kadis Perhubungan itu adalah titik dimana jembatan itu tidak dapat berfungsi secara maksimal, karena ketika air laut mengalami  surut besar, maka para nelayan tidak dapat  menambatkan perahunya pada jembatan dimaksud.

Menindaklanjuti penjelasan Kadis Anton Lebi dan timnya, Bupati Anton Hadjon langsung menggelar rapat dengan mengundang pimpinan DPRD  dan pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur. Rapat yang berlangsung di ruang kerja bupati itu tim perecana melaporkan semua hasil perencanaannya.   Pada rapat bersama ini ditemukan tiga alternatif pilihan. Pertama,  jembatan dibangun dengan kondisi yang ada, dimana para nelayan pada saat air laut surut besar tidak dapat menambatkan perahunya pada jembatan tersebut; Kedua, jembatan dibangun setelah mendapat tambahan anggaran, namun hal ini menurutnya tidak bisa karena berada pada pertengahan tahun; Ketiga, jembatan tidak jadi dibangun dan konsekuensinya anggaran dikembalikan ke pusat.

Tiga pilihan ini yang dibuat  dengan segala pertimbangan yang matang,  akhirnya disepakati jembatan ini tetap dibangun dengan kesadaran bahwa jembatan ini tidak berfungsi secara maksimal. Jembatan hanya berfungsi ketika air pasang besar, dia tidak bisa berfungsi ketika air surut besar.

“Tiga pilihan ini yang harus kita buat, kalau tidak bangun pasti dana ini akan dikembalikan karena ini dana DAK. Kalau kita tambah anggaran, ini tengah tahun. Kita harus bangun akhirnya. Bangun dengan kesadaran bahwa tambatan ini dia tidak berfungsi secara maksimal, dia hanya berfungsi ketika air pasang besar, dia tidak bisa berfungsi ketika air surut besar,” ungkapnya.

Makanya menurut Bupati Anton Hadjon, kalau foto yang  dikirim ke mana mana itu, di ujung jembatan tersebut ada besi yang lewat dan besi itu adalah bagian dari kesiapan untuk melanjutkan kembali ketika pemerintah mempunyai anggaran pembangunan.

Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, kemudian menugaskan Kadis Perhubungan melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Sagu untuk menggambarkan kondisi  sebenarnya setelah jembatan itu selesai dikerjakan.

“Saya sampaikan ke Pa Kadis, Kadisnya itu masih Pa Anton,  lakukan pertemuan di desa untuk menggambarkan kondisi ini, buatkan berita acaranya,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuan itu, menurut laporan Kadis Anton Lebi kepada Bupati Anton Hadjon, masyarakat Desa Sagu setuju tetap dibangun dengan kondisi seperti yang disampaikan, dengan harapan untuk nantinya bisa dianggarkan lagi dalam rangka memperpanjang tambatan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan berita acara yang ditandangani oleh Kepala Desa dan tokoh  masyarakat setempat.

Bupati Anton Hadjon mengatakan,   Ia sengaja menyampaikan hal ini karena  menduga banyak orang memperbincangkan dirinya terutama dilingkungan ASN terkait kebijakan yang ditempuh. Karena itu Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan apa adanya, bukan untuk pembenaran diri.

“Orang di kantor itu mulai bisik bisik, pas jam kerja ada ka tidak ada,  ei Pa Bupati ini bagaimana, ternyata beginikah Bupati Flores Timur. Saya sampaikan apa adanya ini bukan sebuah pembenaran diri,” ungkapnya.

Ada juga yang menyampaikan bahwa gara gara bupatinya orang Waibalun, Kantor DPRD dibangun di Waibalun. Dengan tegas bupati menepis anggapan itu dengan mengatakan Gedung Bale Gelekat Lewo Tana itu adalah sejarah dan tidak ada orang Flores Timur yang boleh melupakan sejarah. “Saya yang Jas Merah (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah-red) ini tidak akan melupakan sejarah,” katanya.

Ia kemudian balik bertanya, masih bisa bermanfaatkah untuk lembaga DPRD melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPRD. Sementara kondisi gedung sendiri dengan ruangan yang ada tidak bisa digunakan lagi.

“Kita naik ke lantai 2 itu goyang, ruangan di atas itu tidak bisa digunakan  lagi. Itu kondisi,” ungkap Bupati Anton Hadjon menggambarkan kondisi sebenarnya gedung itu.

Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan kota ini.  Dijelaskan, Kota Larantuka memanjang dan melebar tidak sampai satu kilometer. Kota ini akan berkembang melingkari Gunung Ilemandiri, karenanya perlu juga pemusatan-pemusatan baru untuk mempercepat perkembangan kota sekaligus perkembangan perekonimian  masyarakat di daerah ini.

“Saya juga tidak akan pindahkan Kantor Bupati ke sana, Saya juga tidak akan pindahkan Kantor PKO ke sana, ya bukan karena saya,” tegas Bupati Anton Hadjon.

Bupati menggambarkan, tanah  aset Pemkab Flotim di zaman Bupati Hendrikus Hengky Mukin, pada tahun 1997 penggusuran itu terjadi  yang pertama kali. Karena pemerintah hendak memiliki lahan, tahun 2002 direalisasikan pembeliannya oleh Bupati Bapak Feliks Fernandez.

”Ini karena bupatinya orang Waibalun, Ketua DPRD-nya orang Waibalun semua bawa ke Waibalun, ei tidak ko, yang naksir pertama kali orang dari Ile Bura (Hengky Mukin-red), yang bayar tanah pertama kali juga orang dari larantuka kota (Felix Fernandez-red). Saya hanya mau menfaatkan aset yang ada sebagai aset pemerintah daerah, yang tidak terurus sekian tahun  hampir hilang itu tanah, usaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita buat,” tegas Bupati Anton Hadjon.

Ia lebih jauh menjelaskan, Waktu jamannya Pak Yosni sebagai bupati, lokasi itu mau dibangun GOR,  namun ketika diukur, lahan itu tidak seluas seperti yang diperjualbelikan.  Namun jauh sebelum itu di saat Pak Simon sebagai Bupati, lahan itu  sudah diketahui luas sebenarnya tidak mencukupi untuk dibangun GOR karena lebarnya tidak cukup untuk sebuah lapangan.

Ini merupakan aset Pemerintah Daerah, maka dirinya bersama Wakil Bupati Flores Timur  dengan dukungan DPRD Flotim berusaha menyelesaikan persoalan yang ada.

“Saya hanya membutuhkan waktu satu jam saja untuk membalikan tanah yang 3,6 Ha menjadi 5,1 Ha sebuah hal yang dibiarkan bertahun tahun, kita hanya mau menggunakan aset kita dan  kita butuh perkembangan kota ini. Waibalun itu juga masih masuk Larantuka. Tanah yang dibeli itu bukan milik orang Waibalun, Itu tanah ulayat orang Lama Walang,” tegas Bupati Anton Hadjon. (adv)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment