Majelis Pertimbangan (MP)-TPTGR dalam Sidang Kasus Ketekoran Kas. di Aula Setda Flotim, Kamis (17/1). Foto: BNN/Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork-Temuan kerugian negara (daearah) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Flores Timur Tahun 2004 dan 2005 (terbawa hingga sekarang), akhirnya disikapi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Bupati Antonius Gege Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli bahu membahu bersama jajaran eksekutifnya, membangun koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwewenang untuk membebaskan diri dari “noda kas“ yang selalu mendapat tinta merah dari BPK RI di setiap musim pemeriksaannya itu.

Ruang persidangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) adalah sarana pembuka untuk membebaskan diri dari kemelut nominal Rp6.811.695.312 yang dalam LHP BPK RI dinyatakan sebagai kerugian keuangan daerah hasil bawaan Tahun 2004, dan Tahun 2005 atas belanja yang tidak diakui oleh DPRD. Demikianpun halnya sejumlah dana yang tak bisa di pertanggungjawabkan oleh orang perorangan pun terjadwalkan dalam sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Majelis Pertimbangan (MP) TPTGR yang di komandani oleh Paulus Igo Geroda, S.Sos, M.AP,dan beranggotakan Ahmad Bethan,SH.M.AP dan Petrus Fidelis Larantukan,SH mengawali sidang MP-TPTGR tersebut pada tanggal 3 Januari 2019 dengan Tertuntut 21 pimpinan OPD tempat bercokolnya kerugian temuan BPK RI itu. Dalam sidang tersebut, tiga Penuntut masing-masing Sebastianus Naggo, SH, Aflina Bertha Nange, SH dan Adrianus B.A Lamabelawa, SH, secara terperinci menguraikan tuntutannya yang lalu diikuti dengan pemeriksaan bukti dan saksi (pendamping: pimpinan OPD).

Terhadap uraian tuntutan Penuntut serta terang dari keterangan barang bukti dan para saksi, MP-TPTGR dalam putusan primernya, (4 Januari 2019) menyatakan menerima tuntutan Penuntut untuk seluruhnya,menyatakan menurut hukum bahwa benar telah terjadi peristiwa belanja Tahun 2004,2005 oleh para Tertuntut a quo senilai Rp6.811.695.312 yang telah memiliki dokumen belanja yang patut sebesar Rp5.825.327.891,dan menyatakan menurut hukum, Bupati Flotim dapat menetapkan Keputusan Bupati Flotim tentang Pembebasan Tuntutan atas kerugian negara (daerah) oleh Tertuntut senilai Rp5.825.327.891 sesuai pertimbangan hasil sidang MP-TPTGR

Sedangkan secara subsidernya, MP-TPTGR menyatakan menurut hukum bahwa Bupati Flores Timur dapat menetapkan Keputusan Bupati Flores Timur tentang pembebasan Ganti Kerugian negara (daerah ) kepada para Tertuntut secara kelembagaan atas kerugian negara (daerah) masing-masing, Sekertariat Daerah: Rp40.352.500, Dinas Pertanian (2004): Rp.22.421.000,Dinas Ketahanan Pangan, Rp34.925.000,Dinas Perhubungan (2004): 12.980.000, Dinas Kominfo (2004): Rp221.930.006, Dinas Lingkungan Hidup (2004): Rp2.260.000, Dinas PKO (2004): Rp218.993.825, UPTD RSUD Dr. Hendrikuz Fernandez (2004): Rp8.125.560, Dinas Perdagangan dan Perindustrian(2004) :Rp.18.741.663,Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2004): Rp25.000.000, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Rp16.100.000 dan Badan Keuangan Daerah (2004): Rp364.537.777.

Sidangpun dilanjutkan untuk Kasus Ketekoran Kas yang dilakukan oleh orang perorangan. (Emnir)

 

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment