Kasus Korupsi Pembangunan RS Udayana-LSM MAKI Minta Nazaruddin Dijadikan Tersangka

Sidang praperadilan RS Udayana (bnn/pro)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyeret beberapa tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, namun belum membuat sejumlah pihak puas.

Buktinya salah satu LSM yang menamakan diri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang berkontor di Jakarta mengajukan gugatan praperadilan yang ditujukan kepada KPK di pengadilan negeri (PN) Denpasar.

Dalam sidang, Selasa (14/11) yang dimpimpin hakim tunggal Novita Riama masih dengan agenda pembacaan gugatan dari pemohon yang diwakili oleh koordinator MAKI, Boyamin Bin Saiman.

Sedangkan pihak KPK diwakili oleh Juliandi Igor Simanjuntak.

Boyamin usai sidang mengatakan, gugatan praperadilan diajukan karena KPK terkesan menggantung atau membiarkan perkara korupsi tersebut.

Padahal, kata Boyamin dalam dakwaan Dudung Purwadi (salah satu terdakwa dalam kasus ini) sangat jelas mengungkap peran Muhammad Nazaruddin.

“Apa peran Nazaruddin dan perusahaan-perusahaan miliknya sudah sangat jelas,”ungkap Boyamin.

Karena itu, dalam gugatan praperadilan ini, kata Boyamin selain meminta KPK melanjutkan penyidikan perkara korupsi pembangunan RS Udayana, juga meminta agar KPK menetapkan M. Nazaruddin berserta perusahaan yang dikenadilakanya menjadi tersangka.

Saat ditanya apa peran mantan Bendahara Umum Partai Domokrat ini dalam proyek pembangunan RS Udayana, Boyamin dengan gamblang menjelaskan bahawa, M. Nazaruddin adalah pihak yang menganggarkan proyek pembangunan RS Udayana di DPR.

“Selain itu Nazaruddin juga orang yang memanggil dan mengatur PT. DGI dan Made Meregawa agar bisa diatur-atur dalam proyek ini,”sebut Boyamin.

Dengan demikian, Boyamin menggap bahwa, aktor intelektual dalam kasus korupsi pembangunan RS Udayana adalah M. Nazaruddin.

“Karena itu harapan kami dengan praperadilan, kasus ini bisa kembali dibuka dan KPK bisa menetapkan M. Nazaruddin beserta perusahaan yang dikendalikanya bisa dijadikan tersangka,”tutupnya.

Sementara disinggung mengenai mengapa mengajukan gugatan praperadilan di Denpasar, Boyamin mengatakan, menurut KPK ada dua pengadilan yang berhak mengadili perkara ini. Yaitu PN Jakarta Pusat dan PN Denpasar.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment