Sidang Praperadilan-Termohon Sebut Penetapan Tersangka Terhadap Seraman Sudah Sesuai Ketentuan

Suasana sidang gugatan praperadilan (bnn/pro)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Sidang gugatan praperadilan yang dimohonkan salah satu tersangka korupsi proyek Sanderan Tukad Mati, di Legian, I Wayan Seraman, Jumat (3/11) kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Sidang masuk pada agenda tanggapan termohon (Kejari Denpasar) atas gugatan dari tersangka Suraman yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Simon Nahak dkk ini.

Termohon yang diwakali jaksa Made Ayu Citra Maya Sari, Yuli Peladiyanti dan Nih Luh Oka Ariani Adikarini dalam jawabannya, menyatakan semua dalil yang dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan praperadilan tidak benar dan tidak berdasar.

Diuraikan, Penetapan tersangka dan penahanan terhadap tersangka I Wayan Seraman sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Tindakan penahanan tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP yakni adanya bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhwatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana,” kata Jaksa

Jaksa juga membantah pernyataan penasehat hukum tersangka Seremen yang menyatakan bahwa bahwa penetapan tersangka jauh dari landasan yuridis tetapi hanya sebagai kado ulang tahun untuk hari Bhakti Adyaksa.

“Nyatanya landasan yuridis dalam menetapakan tersangka sudah terpenuhi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor. Print-02/P.1.10/Fd.1/05/2017 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan lanjutan pembangunan Senderan Tukad Mati, Kuta, Badung.

Tim penyidik berkesimpulan pada diri tersangka telah ditemukan adanya perbuatan atau keadaannya sesuai bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku pidana sehingga berujung pada penetapan tersangka pada 20 Juli 2017 dengan surat penetapan tersangka Nomor. B-37/14/P.1.10/Fd.1/07/2017,” beber Jaksa

Terkait dua alat bukti yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka, Jaksa menjelaskan bahwa penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi sehingga mendapat bukti yang cukup.

Selain itu, yang memperkuat adanya dugaan korupsi ketika Kepala Dinas PUPR Badung selaku penguna anggaran yang mengunakan hasil kajian Fakultas Teknik Universitas Udayana tertanggal 19 Juli 2017 dan melukan permintaan pengembalian uang sebesar Rp 59.248.329,66.

Padahal proyek tersebut telah selesai dikerjakan pada 4 Desember 2015 berdasarkan pere Handing Over (PHO) dan telah melakukan Final Hand Over (FHO) pada 23 Desember 2016.

Sedangkan terkait belum adanya total kerugian negara dari BPK/BPKP dalam kasus tersebut, tidak menjadi penghalang bagi penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment