Surat Sakti Pemkab Flotim Gagalkan Pilkades Kiwang Ona

Warga Kiwang Ona, Selasa (17/10/2017) mendatangi DPRD Flotim menyampaikan aspirasinya menolak Plt setelah Pilkades gagal. BNN/Emnir

Di Era Reformasi ini, praktek nepotisme melalui surat “sakti” ternyata masih terjadi. Kiwang Ona, sebuah kampung di pedalaman Pulau Adonara gagal melaksanakan pemilihan kepala desa gara-gara dua buah surat “sakti” dari  Sekda Flores Timur Anton Tonce Matutina.  Seperti apa? Berikut laporan wartawan Bali News Network, Eman Niron

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Puluhan warga desa Kiwang Ona, Kecamatan Adonara Timur pada Selasa (17/10) mendatangi  kantor DPRD Flores Timur (Flotim) untuk menyampaikan kemelut yang sedang terjadi di desa mereka terkait penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Celakanya, Pilkades itu gagal  karena campur tangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyusul surat Pemkab Flotim   yang ditandatangani Sekda Flotim Anton Tonce Matutina tertanggal 9 Oktober 2017.

Kisah sejarah pemerintahan di masa lampau dengan kebesaran Kakang Kiwang Ona yang memimpin 15 desa, membuat warga setempat malu dengan kenyataan tidak memiliki pemimpin  desa  yang sah. Apalagi, sebagian proses Pilkades telah dilalui dengan mengikuti aturan mainnya.

“Prahara” dua lembar  surat Pemkab Flotim, masing-masing tertanggal 6 dan 9 Oktober 2017 tersebut mengundang aliansi masyarakat Kiwang Ona yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh muda dan panitia Pilkades Kiwang Ona mendatangi  para wakil rakyat Flotim. Dalam pertemuan bersama 9 anggota DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yosep Sani Bethan, warga Kiwang Ona  secara tegas menyatakan ketidaksetujuan mereka atas penundaan pelaksanaan Pilkades yang seharusnya terjadi pada Kamis (12/10). Tak hanya itu, mereka juga secara tegas menolak  kehadiran pejabat kepala desa di kampung mereka tersebut.

“BPD Kiwang Ona telah menggelar rapat bersama masyarakat pada 15 Oktober 2017 kemarin dan hasilnya adalah yang kami sampaikan di sini, kepada para wakil rakyat kami ini, bahwa forum menyepakati pelaksanaan pilkades terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017. Kami rindu pemimpin definitif dan kami tidak menghendaki seorang pejabat atau Plt. Kami tolak yang namanya pejabat atau Plt itu. Panitia Pilkades telah memulai proses dengan benar berdasarkan aturan mainnya baik dari tahapan sosialisasi, penjaringan dan penetapan calon. Tidak ada masalah. Namun kenapa setelah penetapan calon, tiba-tiba kami dikejutkan dengan surat Sekda tertanggal 6 Oktober 2017 yang meminta Panitia Pilkades mengakomodir kembali calon yang tereliminir oleh aturan itu sendiri? Parahnya lagi tahapan lanjutannya hingga pelaksanaan pemilihan harus ditunda dengan limit waktu yang tidak ditentukan? Kami merasa terganggu. Jujur, surat (Pemkab Flotim) itu sungguh-sungguh meresahkan warga Kiwang Ona,”  Frans Sabon, salah seorang tokoh adat Kiwang Ona.

Senada Frans Sabon, Linus Liwa Lipat, tokoh masyarakat Kiwang Ona pun menyampaikan keluhan ketidakmengertian mereka atas intervensi Pemkab  Flotim yang justru memasung pelaksanaan demokrasi di desa Kiwang Ona itu.

Kerinduan mereka akan kehadiran seorang pimpinan desa, ternyata kandas oleh sikap Pemkab Flotim menyimpang dari Perda Nomor 9 tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan Perda Nomor  2  Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa .

“Kami sungguh kaget, bahkan ketika kami datang hendak berdialog  pasca mendapatkan surat penundaan  (Surat tertanggal 9 Oktober 2017), kami diover ke sana ke mari hingga kami berdialog dengan Asisten I dan Asisten II dengan hasil yang tidak jelas sampai saat ini. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan dalam forum rapat BPD tanggal 15 Oktober 2017, maka hari ini kami datang kepada  bapak-bapak wakil kami untuk meneruskan keputusan kami  ini kepada Pemkab Flotim bahwa pelaksanaan Pilkades di desa Kiwang Ona akan dilaksanakan pada  26 Oktober 2017 mendatang.” tegas Linus Lipat.

Pelaksaan proses Pilkades di desa Kiwang Ona pun diuraikan secara jelas oleh Martinus Lahdani, Ketua Panitia Pilkades. Pihaknya justru kaget pasca tahapan penetapan calon tiba-tiba pihaknya disurati oleh Pemkab Flotim melalui Sekda Flotim pada tanggal 6 Oktober 2017  dengan penegasan untuk mengakomodir calon petahana,  Agustinus Lamaken alias Gusti, yang telah gugur oleh regulasi karena  tidak menyertakan Berita Acara sidang Pertangungjawaban Kades.

Tak lama berselang, pada 9 Oktober 2017 datang lagi surat yang  juga ditandatangni Sekda dengan menyatakan bahwa Pilkades di desa Kiwang Ona ditunda hingga waktu yang ditentukan di kemudian hari.

“Kami telah melalui berbagai tahapan sidang klarifikasi, baik yang dilakukan oleh Camat Adonara Timur  maupun dalam rapat bersama dengan pihak Pemkab Flotim. Baik Camat Adonara Timur dan Kabag Pemerintahan sendiri mengakui dalam rapat tersebut, tidak menemui tingkat kesalahan yang dilakukan oleh kami sebagai panitia Pilkades. Kami dilema, mau ikut kemauan Pemkab atau ikut regulasi yang ditandatangani oleh Bupati Flores Timur?,” ungkap Martinus.

Menanggapi kenyataan yang terjadi di desa Kiwang Ona tersebut,  Komisi A DPRD seperti Yosep Paron Kabon, Safrudin Abbas, Anton Lebu Maran, Ignas Uran, menyarankan kepada pimpinan sidang untuk segera menggelar rapat kerja bersama Pemkab Flotim. Ketua DPRD Nani Bethan pun langsung mengamini dan menyatakan sikap.

“Rapat kerja membahas persoalan Pilkades Kiwang Ona  akan kita adakan  Rabu (18/10), besok,” tegas Nani Bethan. (*)

Editor: Rahman Sabon Nama

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author