Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jaya Kesuma didampingi Kepala Kajaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Erna Normawati Widodo Putri.(bnn/pro)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Indonesia, Kamis (24/8) serentak mengadakan sosialisasi dana desa dan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

Di Bali, ada 8 Kejari yang juga melakan hal serupa. Khusus di Kejari Denpasar, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Jaya Kesuma berkesempatan hadir dan sedikit memberikan pengarahan terkait dana dasa dan tim TP4 bentukan Kejaksaan itu.

Dihadapan para Kepala Desa dan Perbekal se Kota Denpasar dan Badung, Jaya Kesuma mengingatkan agar berhati-hati menggunakan dana desa.

“Kalau kalangan Birokrat kan sudah biasa mengelolah anggaran, kalau Kepala Desa dan Perbekal ini kan baru, jadi perlu kita lakukan pendampingan,”ujar mantan Kejari Denpasar itu.

Dikatakan pula, untuk di Bali, ada kurang lebih 636 desa. Dari jumlah desa tersebut, Bali mendapat kucuran dana sekitar Rp 570 miliar lebih.

“Jika tidak kita dampingi, kita khawatir banyak hal yang terjadi yang salah satunya kurang pas penggunaanya,”ungkapnya.

Untuk itu kata Jaya Kesuma, Kejaksaan, sengaja menempatkan TP4 di desa dalam rangka memaksimalkan penggunaan dana desa agar dana tersebut tepat sampai sasaran.

“Sasaranya apa, mensejahterakan masyarakat yang terbawah dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat,”ungkapnya.

Acara sosialisasi dana desa ini, juga dijadikan tempat untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa di Kejaksaan ada tempat atau wadah untuk melakukan mengawalan terhadap dana desa tersebut.

Dikatakanya dalam pengolahan dana desa ini tidak menutup kemungkinan ada Kepala Desa atau Perbekal yang masih kesulitan membuat pelaporan penggunaan dana tersebut.

“Jangan sampai menggunakannya seperti menggunakan uang pribadi yang tidak pakai mekanisme dibelanjakan suka-suka. Nah, hal semacam inilah yang perlu kita kawal,”imbuh Jaya Kesuma.

Karena itu, Jaya Kesuma mengingatkan kepada para Kepala Desa dan Perbekal di Bali untuk tidak segan-segan berkoordinasi dan meminta pengawalan terkait penggunaan maupun pelaporan dana desa tersebut.

Sejauh ini, sebut Jaya Kesuma di Bali belum ada pelaporan terkait adanya penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah terbut.

“Sejauh ini belum ada laporan,”tegasnya. “Kalau sudah didampingi TP4 dan ternyata masih ada laporan penyimpangan, berarti Kejaksaan gagal dalam melakukan pendampingan,”pungkasnya.(pro)

Edito : Rahman Sabon Nama

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment