Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri saat menyampaikan tata kelolah penggunaan dana desa (bnn/pro)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Erna Normawati Widodo Putri mengingatkan para Perbekal se Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk hati-hati dalam mengelolah anggaran desa yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

Hal ini tegaskan Erna dalam acara sosialisasi dana desa dan TP4 (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan) yang dilaksanakan di Aula Kejari Denpasar, Kamis (24/8).

Dalam acara yang dihadiri seluruh Perbekal Denpasar dan Badung itu, Kejari Erna mengingatkan, jangan sampai Perbekal sendiri tidak tahu berapa dana desa yang diterimanya.

“Kalau ada Perbekal yang tidak tahu berapa mendapat dana desa, ini akan menjadi aneh, karena bagaimana pun dana itu didasarkan atas perencanaan dan progam yang sudah dilaksanakan, jadi bagaimana melaksanakan kegiatan kalau dananya saja tidak tahu,”tegas mantan Aspidsus Kejati Bali ini.

Bnn/pro

Dikatakan pula, kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana akan menggunakan dana desa itu dengan baik.

“Itu bisa mengarah pada indikasi penyimpangan. Makanya itu tadi saya tes satu-satu, ini sebagai semple saja. Jadi setelah mereka (para Perbekal) paham sehingga bisa hati-hati dalam melaksanakanya,”harapnya.

Selain itu, dari acara ini, kata Erna para Perbekel juga dibekali pengetahuan yang cukup supaya mendapat kepahaman tentang ketentutan-ketentuan yang ada dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut.

“Terutama yang menyangkut soal perencanaan, penganggaran, pelaksaan program kegiatan, penata usahan, pelaporan dan juga pertanggungjawabanya supaya semuanya bisa berjalan sesuai yang seharusnya,”tegasnya.

Selain itu, dari acara sosialisasi ini, sebut Erna masih ada beberapa Perbekal yang tidak mengerti tentang skala prioritas dari pembangunan desa itu.

“Berdasarkan Permendes 122 disana disebutkan jelas ada dua skala prioritas untuk pelaksaan dana desa tersebut. Dengan adanya acara ini, maka kita satu persepsi sehingga tidak ada penyimpangan,”beber Erna.

Dikatakan pula, setelah acara TP4 D ini, tim Kejari Denpasar akan secara pro aktif untuk melihat langsung ke lapangan. Namun diakhir penyampainya, Erna mengingatkan jika nanti dalam pelaksaan masih ada penyimpangan terkait penggunaan dana desa, pihaknya tidak segan-segan melakukan penindakan.

“Jika dalam pelaksaanya ada penyimpangan, ya mohon maaf itu sudah perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka akan kami tindak,”tegasnya.

Dikatakan pula, saat ini banyak pihak yang mencampur adukan dana desa dengan ADD (alokasi dana desa). Dijelaskanya, dana desa beda dengan ADD.

“Kalau dana desa ini dari ABN diberikan masuk ke Kota kemudian dari sana dimasukan ke rekening desa. Kalau ADD ini berdasarkan perimbanganggak dan dananya dari pemerintaan setempat, itu bedanya disana. Tapi banyak yang mencapurkan adukan, padahal beda,”pungkasnya.(pro)

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment