Ketika Tambang Jadi Momok Menakutkan Warga Desa

Lokasi tambang di Desa Fatunisuan, TTU. Foto: BaliNewsNetwork/amar ola keda.

NTT/BaliNewsNetwork- Aktivitas tambang yang dilegalkan pemerintah sejatinya demi kemakmuran masyarakat. Namun, beroperasinya tambang sering mendapat penolakan dari warga karena mereka merasa terancam akan dampak tambang bagi kehidupan selanjutnya. Bukankah sebelum adanya izin aktivitas tambang, pemerintah sudah melakukan sosialisasi bahkan studi Amdal?

Ketakutan akan ancaman alam akibat penambangan saat ini dirasakan warga Desa Fatunisuan, Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Warga takut aktivitas tambang mangan oleh PT. Cipta Nusa Perkasa Sultra itu membawa dampak buruk bagi kehidupan mereka.

Pasalnya, aktivitas tambang mangan itu sangat dekat dengan area pemukiman dan lahan persawahan bahkan mengancam tercemarnya sumber mata air “Banfen” yang selama ini memenuhi kebutuhan air bersih penduduk desa setempat.

Zakarias Suan (67), tokoh masayarakat Desa Fatunisuan mengataku, sebelum adanya aktivitas tambang, tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun PT sebagai penambang.

“Kami bingung bagaimana mungkin ada aktivitas tambang yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Tidak ada sosialisasi tiba-tiba sudah ada aktivitas di area tambang,” ujar Suan kepada wartawan, Kamis (2/2/2017).

Dia mengatakan, aktivitas tambang itu berjarak sekitar 40 meter dengan sumber mata air yang selama ini menghidupi warga desa. Selain itu, sekitar 5 meter dari aktivitas tambang ini terdapat area persawahan dan 20 meter dari pemukiman umum penduduk.

“Kami takut dampak tambang itu mengenai kami karena jaraknya terlalu dekat dengan pemukiman dan mata air,” kata Suan.

Camat Miomafo Barat, Paulinus Talan mengaku belum mengetahui adanya aktvitas tambang di Desa Fatunisuan karena belum mendapat laporan resmi, namun dia berjanji akan segera turun ke lokasi untuk memantau langsung lokasi tambang itu.

Kepala Dinas Pertambangan TTU, Agustinus Kasenube menjelaskan, aktivitas tambang di Desa Fatunisuan telah mengantongi izin sejak tahun 2013 yakni Keputusan Bupati TTU Nomor 56 tahun 2013. Namun, semua dokumen terkait pertambangan sudah diserahkan ke Provinsi sejak 23 oktober 2016 lalu sehingga tidak lagi menjadi wewenang Dinas Pertambangan Kabupaten.

“Sesuai UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara  maka semua aktivitas yang mengeruk hasil bumi harus melengkapi izin yang telah diamanatkan UU,” papar Agustinus. (amar ola keda)

Editor: Ni Ketut Budiantari

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment