Tuntut Ganti Rugi, Pemilik Lahan Minta Hentikan Pembangunan Waduk Napun Gete

Menggunakan truk, warga Napun Gete mendatangi DPRD Sikka menuntut kejelasan ganti rugi lahannya.

Maumere/BaliNewsNetwork-Puluhan warga pemilik lahan di lokasi pembangunan waduk Napun Gete di Desa Ilimedo dan dan Desa Werang, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka menuntut agar pemerintah segera memberikan biaya ganti rugi atas lahan, pemukiman serta tanaman perdagangan mereka di kawasan terdampak. Mengingat saat ini pembangunan fisik waduk Napun Gete sudah mulai dilakukan.

Hal ini sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan antara  Bupati Sikka Drs. Yoseph Ansar Rera, Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, SP, bersama pemerintah kecamatan dan desa serta Forum Petani Napun Gete dan pemilik lahan. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah  bahwa untuk pembebasan lahan seluas 24 hektar  dijanjikan akan dibayar pada akhir tahun 2016. Ternyata, sampai sekarang ganti rugi itu belum direalisasikan oleh  pemerintah.

WARGA NAPUN GETE-1

Warga Napun Gete di kantor DPRD Sikka

Mereka mengancam, jika tidak segera dibayar maka  seluruh pemilik lahan akan melakukan unjuk rasa pada tanggal 23 Januari 2017 mendatang. Selain itu meminta kepada pemerintah untuk menghentikan seluruh pembangunan fisik waduk Napun Gete sambil menunggu adanya kesepakatan harga antara pemerintah dan pemilik lahan.

Hal itu dikatakan Ketua Forum Petani Napun Gete  Paulus Yan Sani sebagai perwakilan puluhan pemilik lahan terdampak pembangunan Waduk Napun Gete dalam rapat dengar pendapat antara pemilik lahan, pemerintah, BPN dan DPRD Sikka, Senin (16/1/2017) siang.

“Kami butuh kejelasan, kalau sampai tanggal 23 Januari 2017 belum terbayarkan kami akan melakukan aksi. Mulai sekarang hentikan segala pembangunan fisik di lokasi Waduk Napun Gete, sampai pemerintah bayar ganti rugi atas lahan dan pemukiman warga terdampak,” kata Paulus Yan Sani.

Menurut Yan Sani, hingga saat ini dari total 224 bidang tanah dengan luas 161 hektar lebih, para pemilik lahan belum mengetahui berapa nilai ganti rugi dari pemerintah dengan berbagai alasan. Hal itu menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemilik lahan karena pekerjaan fisik sudah dilakukan sejak bulan Desember 2016.

Dalam kesempatan itu, Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Sikka Agustinus Boy Satrio menyampaikan,  pemerintah masih menunggu perhitungan yang dilakukan tim apraisal dari lembaga indipenden sebagai lembaga terpercaya untuk menghitung nilai kerugian para pemilik lahan sesuai dengan klasifikasinya.

“Pemerintah belum membayarkan karena  masih menunggu hasil perhitungan tim apraisal yang saat ini sedang berjalan. Dari hasil perhitungan tim apraisal akan disampaikan kepada pemilik lahan untuk dibayarkan secara bertahap,” kata Boy Satrio.

Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rafael Raga meminta masyarakat pemilik lahan bersabar dan memahami regulasi yang ada karena proses itu sedang berjalan saat ini. Setelah mendapat kajian tim appraisal, lanjut Rafael Raga, DPRD Sikka akan menekan pemerintah untuk segera melakukan pembayaran secara bertahap

“Bendungan itu untuk kesejahteraan masyarakat, jadi kalau sudah hasil kajian tim apraisal, kita akan menekan pemerintah untuk segera bayarkan secara bertahap sesuai isi pernyataan yang kita tanda tangani bersama,” kata Rafael Raga. (yun)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment