Ketua DPRD Kota Denpasar Mau Kembalikan Kerugian Negara

Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede (paling kanan) saat menjadi saksi untuk terdakwa Gusti Made Patra. Foto: bnn/pro

Denpasar/BaliNewsNetwork-Sidang kasus mark up perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar dengan terdakwa Gusti Made Patra, Rabu (4/1) berlangsung hingga pukul 22.00 Wita. Dalam sidang pimpinan hakim Sutrisno itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Lanang dan Agung Jayalantara menghadirkan empat orang saksi.

Dari empat orang saksi itu salah satunya adalah Ketu DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede. Selain Ngurah Gede, Jaksa juga menghadirkan Sekretaris Dewan (Sekwan) Rai Suta. Namun, karena waktu tidak memungkinan, Rai Suta yang juga tersangka dalam kasus ini batal diperiksa.

Dalam keterangannya,  Ngurah Gede yang pada  tahun 2013 lalu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD KOta Denpasar ini menegaskan siap mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini. Dengan catatan, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini memang karena adanya kesalahan administrasi.

Awalnya JPU Dewa Lanang menanyakan soal uang yang didapat anggota dewan saat melakukan perjalanan dinas. Politisi PDIP ini mengatakan, dalam perjalanan dinas ini dirinya menerima uang harian, transport lokal dan representatif.

Jaksa lalu mengejar terkait paket perjalanan yang ditawarkan oleh travel. Terkait hal ini, diakui oleh Ngrah Gede bahwa selama tiba di tempat tujuan, travel sudah menyiapkan segalanya.

“Termasuk teransport memang disediakan oleh travel,” jelasnya.

Tapi, kata Ngurah Gede, tidak selamanya para anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas selalu menggunakan fasiltas dari travel.

“Kalau kita mau pergi sendiri, ya kita pakai uang sendiri. Artinya tidak selamanya kita menggunakan fasilitas yang diberi oleh travel,” tegasnya.

Jaksa lalu bertanya, bila travel menyediakan transport dan makan, berarti dewan menerima uang makan dan transport double.

“Berarti anda menerima uang makan dan transport double?,” tanya JPU.

Ngurah Gede malah  menyatakan  tidak tahu menahu masalah tersebut.

“Saya tidak tahu ada biaya double, karena setahu kami, dalam melakukan perjalanan dinas kita tinggal jalan saja,” ungkapnya.

Namun Ngurah Gede menyatakan siap mengembalikan jika nantinya ditemukan kerugian negara yang diakibatkan dari perjalanan dinas ini.

“Saya siap mengembalikan jika ada kerugian negara yang diakibatkan adanya kesalahan administrasi,” lanjut Ngurah Gede. (pro)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment