Tiga Penyelenggara Pilkada Buleleng Kena Sanksi Kode Etik

Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng Ketut Ariani. Foto: bnn/ina

Singaraja/BaliNewsNetwork-Tiga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dijatuhi sanki pelanggaran kode etik. Ketiga penyelenggara Pilkada Buleeng itu maisng-masing Ketua  KPUD Buleleng Gede Suardana dan I Ketut Dipa Wirya selaku anggota PPS di Desa Bila dan Ketua Panwaslih Buleleng Ketut Ariyani. Putusan ini dibacakan pada tanggal 21 Desember lalu di Jakarta oleh majelis kode etik DKPP yang terdiri atas Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota. Jimly didampingi empat anggota  lainnya masing-masing  Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H.

Dalam putusannya majelis kehormata DKPP  menyatakan, 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I atas nama Gede Suardana Selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Teradu II atas nama I Ketut Dipa Wirya selaku Anggota PPS Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan Teradu III atas nama Ketut Ariyani selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buleleng untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bali untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;  dan 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Ketua KPUD Buleleng I Gede S

Ketua KPUD Buleleng I Gede Suardana. Foto: bnn/ina

Dalam sidang terbuka tersebut Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng mengakui bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 menyatakan pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan SURYA yang belum hadir saat verifikasi faktual di tingkat Desa (PPS) dapat dihadirkan saat rapat pleno pada 18 Oktober 2016 untuk diverifikasi di tingkat PPK. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada PPK dan PPS serta Bakal Pasangan Calon Perseorangan SURYA.

Sayangnya, kebijakan Tersebut ditempuh Teradu I tanpa sebelumnya berkoordinasi dengan Anggota KPU Kabupaten Buleleng lainnya. Kebijakan diambil oleh Teradu I semata-mata untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara yang dukungannya tidak dapat diverifikasi karena diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu.

”Sebelum dilaksanakan, kebijakan Teradu I segera dianulir setelah berkoorodinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Bali dan KPU RI. Kebijakan yang ditempuh Teradu I sesungguhnya berangkat dari motivasi dan niat yang baik untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara, baik hak pemilih dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon yang didukung maupun hak bakal pasangan calon untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Namun demikian lahirnya suatu kebijakan tidak cukup hanya dengan motivasi dan niat baik dari Teradu I tetapi senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai kerangka kerja tugas, fungsi dan wewenang diselenggarakan,” kata Jimly.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara tegas membenarkan penyelenggara melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan setiap penduduk yang memiliki hak memilih, terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. Ketentuan a quo mengingatkan kepada penyelenggara, agar dalam mengambil suatu kebijakan semaksimal mungkin tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tindakan mengubah sebagai langkah koreksi atas kebijakan yang keliru merupakan suatu sikap bijak, namun demikian hal tersebut telah menciptakan masalah ketidakpastian yang dapat mengganggu tertib penyelenggaraan pemilukada dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d, e dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Sedangkan Teradu III selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng, dalam persidangan terungkap bahwa dalam melayani pemilih dan peserta kurang responsif terhadap berbagai laporan masyarakat atas dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilukada khususnya intimidasi saat verifikasi faktual dilaksanakan.

Terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan salah satu tim sukses pasangan calon. Hal tersebut telah diketahui umum. Oleh sebab itu, sepatutnya Teradu III dalam menerima dan menangani laporan, tidak sekedar memeriksa syarat formal suatu laporan tetapi laporan tersebut semestinya dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk menelusuri terjadi pelanggaran pemilu dan menjadikan sebagai temuan. Hal tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu yang berbunyi. ”Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan Temuan,” pungkasnya.

Sepatutnya Teradu III lebih proaktif sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh peraturan perundang-undangan melakukan pengawas dan tindakan nyata di tengah meluasnya informasi mengenai terjadinya intimidasi pada masyarakat pemilih di beberapa tempat dalam tahapan proses Pemilukada. Teradu III terkesan melakukan pembiaran atau menangani dengan tindakan seadanya sebagai mekanisme menggugurkan kewajiban dan tanggungjawab sebagai pengawas pilkada.

Teradu III tidak menunjukkan sikap profesional serta berkomitmen tinggi sebagai penyelenggara pilkada dalam menjamin kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan standar pengawasan penyelenggaraan pilkada. Teradu III terbukti melanggar Pasal 5 huruf I juncto Pasal 15 huruf a dan huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dikonfirmasi atas putusan DKPP tersebut, Ketua KPUD Buleleng Gede Suardana enggan berkomentar. Hal senada disampaikan  ketua Panwaslih Buleleng Ketut Ariyani. Menurutnya tidak etis mengomentarai sebuah putusan lembaga lain. Namun sebagai lembaga pengawas pemilihan pihaknya akan selalu berpegang pada aturan yang telah ditetapkan melalui Undang-undang dan peraturan lainnya dalam melakukan pengawasan Pilkada Buleleng 2017. Seperti diketahui putusan DKPP ini lahir karena adanya pengaduan dari  Gede Suardana,  Ketua Dewan Pembina LSM FPMK Buleleng yang beralamat di Jln. Raya Singaraja – Air Sanih, KM. 11, 5, Banjar Kaja Kangin, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. (ina)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment