Gabriel Fernandez Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara

Gabriel Fernandez, mantan bendahara DKP Flores Timur. bnn/dok

Kupang/BaliNewsNetwork-Gabriel Fernandez, mantan bendahara pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Flores Timur (Flotim), divonis 2 tahun 10 bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Bendahara DKP Flotim Dituntut 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Gabriel juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 244 juta, dengan ketentuan, jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa 3 tahun 6 bulan penjara.

Vonis itu dibacakan hakim majelis pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (15/11/2016).

Majelis hakim dalam amar putusannya mengatakan, setelah memeriksa saksi-saksi serta mendengarkan keterangan terdakwa maka hakim memutuskan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang ada padanya hingga merugikan keuangan negara dan menguntungkan dirinya, orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang memberatkan terdakwa yakni, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan yakni terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Sementara penasehat hukum terdakwa, Luis Balun mengatakan menerima putusan majelis hakim.

Untuk diketahui, proyek penyambungan jaringan listrik pada bangunan Cold Stroge di DKP Flotim tahun anggaran 2015 menelan anggaran sebesar Rp 12 milyar.

Menurut JPU, indikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus itu seperti terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap pihak ketiga yakni GM PT Trigunggal Benua yang melaksanakan proyek itu. Namun, lanjut JPU, justru terdakwa membuat kwitansi palsu yang mana dibuat seolah-olah telah dilakukan pembayaran terhadap pihak ketiga yakni GM PT Tritunggal Benua.

“Dalam kasus itu terdakwa palsukan kwitansi. Yang mana belum bayar untuk pihak ketiga tapi dibuat kwitansi seolah-olah telah dibayarkan,”ungkap Erwin JPU Kejari Flotim.

Bahkan, terdakwa memalsukan kwitansi pembayaran seragam ke Carisma Tailor sebesar Rp 13 juta. Pada hal belum dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada DKP Kabupaten Flotim hingga saat ini. Akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 244.092.000. (amar ola keda)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment