Ratusan warga yang kebanyakan ibu-ibu menghadang Wakil Bupati Nagakeo, bentuk penolakan pembangunan Waduk Lambo. bnn/amar ola keda.
Nagekeo/BaliNewsNetwork-Ratusan warga yang berasal dari 3 desa yakni desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, desa Labolewa kecamatan Aesesa dan desa Ulupulu kecamatan Nangaroro, Senin (17/10/2016) menghadang rombongan Wakil Bupati Nagekeo Paulinus Yohanes Nuwa Veto, NTT saat hendak meninjau lokasi pembangunan waduk, Senin (17/10/2016). Penghadangan itu sebagai bentuk penolakan warga terhadap rencana pemerintah daerah membangun waduk di wilayah tersebut.
Sejak mendapat informasi adanya rombongan wakil bupati dan para pejabat Forkopimda hendak meninjau lokasi pembangunan waduk, sejak pukul 15.00 WITA ratusan warga sudah berkumpul di lokasi yang akan dibangun waduk. Rombongan wakil bupati yang seharusnya melewati pertigaan jalan Bonedoho di sebelah timur akhirnya berputar melewati pertigaan Tadubhada di sebelah barat dan kembali menyusuri jalan ke timur untuk tiba di lokasi.
“Berdasarkan kerugian yang kami alami, semua warga masyarakat sudah berkomitmen menolak pembangunan waduk, sekali tolak tetap tolak,” ujar Leonardus Suru, salah satu warga desa Ulupulu, kepada wartawan via telepon seluler, Selasa (18/10/2016).
Suru mengatakan, jika Pemda Nagaekeo tetap memaksa untuk lakukan survey, lanjut Leonardus, maka pihaknya tetap berada di lokasi dan melakukan aksi lanjutan.
Masyarakat meminta pembangunan embung sesuai kebutuhan masyarakat bukan pembangunan waduk. Jika Pemda membangunan embung maka, masyarakat sendiri yang menyiapkan lokasi secara sukarela.
“Kami tetap bertahan di lokasi dan menolak pembangunana waduk. Kami bukan menolak pembangunan namun kami sudah tawarkan lokasi alternatif untuk pembanguna embung. Kami heran kenapa pemerintah katakan dana pembangunan waduk sudah ada, pada hal survey saja belum selesai,” tegas Suru.
Siti Aisyah, warga lainnya menambahkan, daerah yang akan dibangun waduk, selain terdapat pemukiman warga, juga ada kampung adat dan kuburan nenek moyang dan terdapat beberapa fasilitas umum lainnya seperti sekolah dan gereja.
“Kami heran kenapa pemerintah sangat memaksakan pembangunan waduk pada hal ini sudah direncanakan pembangunannya sejak tahun 2001 dan masyarakat menolak sehingga dibatalakan,” ujar Siti. (Amar Ola Keda)
