Tak Merasa Berikan Copy KTP Sebagai Syarat Dukungan-Warga Bontihing Datangi Panwaslih  Buleleng

Warga Bontihing mendatangi Panwaslih Buleleng menyampaikan keberatan atas beredarnya copy KTP mereka sebagai syarat dukungan Paket Surya. Foto: balinewsnetwork/wisnaya.

Singaraja/BaliNewsNetwork-Setelah warga  Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kamis (26/8) siang  mendatangi kantor kepala desa setempat untuk mempertanyakan  bocornya identitas warga karena banyak  copy KTP dan  KK  dipergunakan sebagai syarat dukungan calon perseorangan Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Darmawijaya (Paket Surya).

Tak puas dengan penjelasan  Kepala Desa Bontihing Gede Ardika, Jumat (27/8) pagi kemarin sehingga warga masyarakat Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan yang merasa identitasnya disalah gunakan serta tandatangannya dipalsukan ramai-ramai mendatangi kantor Panwaslih Kabupaten Buleleng  di Jl. Pramuka, Singaraja.

Di hadapan Ketua  Panwaslih Ketut Ariyani dan jajarannya, warga Bontihing itu mengaku tidak pernah menyetorkan copy KTP  mereka namun masuk sebagai daftar syarat pendukung paket Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Darma Wijaya yang akrab disapa Paket Surya.

Warga menggunakan kendaran pribadi ini tiba di sekretasriat Panwaslih sekitar pukul 14.30 wita. Warga ini menyerahkan bukti berupa daftar atau fom BA5 yang berisi 11 nama warga dari Dusun Rendetin, Dusun Kanginan, dan Dusun Kawanan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan yang sudah diverivikasi lantaran masuk sebagai syarat dukungan Paket Surya.

Warga ini sebelumnya masuk daftar pendukung calon perseorangan, namun saat diverivikasi mereka protes karena tidak merasa menyetorkan KTP. Petugas verivikasi memasukkan mereka sebagai warga yang tidak mendukung. Selain itu, bukti surat pernyataan tidak mendukung yang dikeluarkan oleh petugas verivikasi ikut diserahkan. Pengaduan dan bukti surat itu diterima oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Buleleng Ketut Ariyani.

Perwakilan warga, Ketut Lencana dan Ketut Wandika mendesak Panwaswalih agar  meminta  Perbekel Gede Ardika menjelaskan terkait beredarnya  identitas mereka dalam daftar dukungan calon perseorangan. Pasalnya, warga sendiri tidak pernah menyetorkan KTP atau ada yang mendatangi untuk meminta dukungan.

”Sebelum kami ke sini kami terlebih dahulu mendatangi kantor desa guna mencari tahu siapa yang memberikan foto copy identitas kami kepada timnya Surya untuk dipergunakan sebagai syarat dukungan namun kami tidak mendapatkan penjelasan. Perbekel kami  minta waktu hingga hari Senin guna mengumpulkan semua stafnya karena kami dibilang mendukung Paket Surya,” jelasnya.

Selain melaporkan hasil verivikasi itu, Lencana dan warga lainnya merencanakan akan melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum. Hanya saja, laporan itu masih menunggu proses verivikasi selesai dilakukan tanggal 6 September 2016 mendatang.

Pertimbangan melaporkan ke aparat hukum, karena ada indikasi pemalsuan baik KTP dan tandatangan  warga sebagai syarat dukungan calon perseorangan. Di samping itu, langkah ini ditempuh karena dirinya tidak ingin situasi di desa menjadi resah karena dicurigai masih banyak hal yang sama dialami oleh warga lain.

Di sisi lain Lencana mengatakan, sambil menunggu verivikasi selesai, warga menuntut pertanggungjawaban aparat desa terkait beredarnya KTP dan kartu identitas lain hingga masuk menjadi daftar pendukung calon perseorangan. Rencananya, pertemuan warga dengan aparat desa akan digelar Senin (29/8) pekan depan. Pertemuan ini menjadi hal penting karena warga ingin memastikan siapa  yang telah menyetorkan KTP mereka. Apalagi, ada isu tidak enak beredar bahwa penyetoran KTP tanpa izin itu syarat permainan.

Terhadap pengaduan warga itu, Panwaslih Buleleng berjanji akan menindaklanjuti  sesuai regulasi yang ada.

”Nanti kami akan tindak lanjuti pengaduan warga ini. Langkah awal, kami  akan mengkaji materi pengaduan dan meneliti bukti yang disetorkan oleh warga. Setelah itu, Panwalsih baru melakukan klarifikasi dalam tiga hari dan jika masih berkasnya belum lengkap, akan dilakukan pengkajian selama dua hari berikutnya. Setelah itu, panwalsih baru akan memutuskan apakah pengaduan itu melalui keputusan rapat pleno komisioner Panwalsih Buleleng,” jelasnya lagi.

untuk diketahui dari data hasil verifikasi yang telah dilakukan dari tanggal 24 Agustus,  jumlah  awal verifikasi sebanyak 19 KTP namun ternyata sebanyak 8 orang tidak mendukung, tiga orang mendukung dan 8 orang dinyatakan tidak ada di rumah. Sedangkan verifikasi  tanggal 25 Agustus  sebanyak 69 KTP,  yang mana sebanyak 44 orang sebagai pemilik KTP menyatakan  tidak mendukung, dua orang yang mendukung dan 23 orang tidak berdomisili di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan alias tinggal di luar desa. (ina)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment