Kupang/BaliNewsNetwork-Setelah ijazah Paket B dan C diklaim palsu, anggota DPRD Lembata, Muhidin Haji Syamsuddin akhirnya angkat bicara. Muhidin malah menuding Dinas Pendidikan (PK) Kota Kupang telah menipu dirinya. Dia meminta agar Dinas PK harus bertanggungjawab atas kasus yang menimpanya.

“Yang selenggarakan Paket itu Dinas PK dan ijazah juga dikeluarkan Dinas PK sehingga mereka harus bertanggungjawab. Saya sebagai peserta tidak tahu apa-apa tentang aturan itu,” kata MuhidIn via seluler, Senin (15/8/2016).

Menurut Muhidin, dalam kasus ini dirinya juga dilaporkan ke Polres Kupang Kota. Bahkan, dia menyebut saat ini Polresta telah menetapkan tiga staf Dinas PK Kota Kupang sebagai tersangka.

“Yang tersangka bukan saya, tetapi staf Dinas PK Kota Kupang,” ujarnya.

Terkait rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) yang disampaikan Ketua DPRD Lembata, Muhiddin mengatakan proses itu belum bisa dilaksanakan karena kasus ini masih dalam proses hukum.

Sebelumnya diberitakan, setelah mengungkap ijazah Paket B dan Paket C milik anggota DPRD Lembata, Muhidin Haji Syamsuddin yang diduga palsu, Sekertaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lembata, Asaruddin Abdurahman kembali mengungkap fakta baru terkait ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Muhidin.

Fakta baru itu ditemukan dalam surat keterangan pengganti ijazah SD milik Muhidin. Meskipun tak sampai tamat, pihak sekolah malah mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah dengan alasan ijazah Muhidin rusak. Ironisnya, surat itu dikeluarkan pada tahun 1969 yang ditandatangani Kepala Sekolah, Stanislaus Ola.

Menurut Abdurahman, bukan saja ijazah Paket B dan C Muhidin yang diduga palsu, tetapi Muhidin sebenarnya tak memiliki ijazah SD.

“Kalau mau fakta, dia (Muhidin) tak berijazah SD. Dia sebenarnya tidak tamat SD,” katanya. (amar ola keda)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment