Anggota DPRD Lembata Asal PPP Diduga Berijazah Palsu

Inilah foto ijazah Paket  C milik Muhidin Haji Syamsuddin, tahun 2004

Kupang/BaliNewsNetwork-Belum juga selesai persoalan dugaan ijazah palsu oleh Bupati Lembata Eliaser Yentjie Sunur yang diungkapkan FP2L, kini terkuak oknum DPRD Lembata dari Partai PPP, Muhidin Haji Syamsuddin juga diduga menggunakan ijazah palsu.

Saat mendaftar di KPUD Lembata sebagai calon anggota legislatif periode 2014-2019, Muhidin menggunakan ijazah Paket, yang akhirnya terpilih jadi anggota DPRD dari Daerah Pemilihan 1 Nubatukan. Belakangan diketahui, dalam ijazah paket B dan C milik Ketua DPC PPP Lembata itu tertera tahun yang sama, yakni tahun 2014. Hal ini bertentangan dengan Standar Prosedur Operasional Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C Tahun 2003 BAB II Bagian A butir 6 yang menyatakan bahwa dalam satu tahun tidak boleh mengikuti Ujian Nasional untuk dua program sekaligus.

Sekertaris DPC PPP Lembata, Assaruddin Abdurahman via telepon, Minggu (14/8/2016) sekitar pukul 15.00 Wita menjelaskan, dirinya sudah melakukan protes saat awal Muhidin yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPC PPP Lembata mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif pada periode 2014-2019. Namun, protesnya tersebut tidak diindahkan oleh Muhidin dan Sekertaris KPUD Lembata.

MUHIDIN-PAKET B

Ini foto ijazah Paket B milik Muhidin Haji Syamsuddin, tahun 2004

Pihaknya kemudian melakukan investigasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Dengan sejumlah kejanggalan yang disodorkan yakni ijazah Paket B dan C dalam tahun yang sama, pihak Kementerian Pendidikan Nasional  Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan mengeluarkan surat penjelasan status ijazah paket B dan C milik Muhidin Haji Syamsuddin yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Kota Kupang.

Dalam surat pertanggal 26 Januari 2016 tersebut, pihak kementerian menyatakan bahwa, Muhidin Haji Syamsuddin tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C tahun 2004. Sehingga, kepemilikan SKHUN ijazah Paket C dapat ditarik dan dibatalkan.

Berdasarkan keterangan itu, pihaknya melaporkan kasus itu ke Polres Lembata, namun kasus itu dilimpahkan ke Polres Kupang Kota.

Menyikapi surat penjelasan dari pihak kementerian, Dinas Pendidikan Kota Kupang per tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas PPO Kota Kupang, Jerhans A. Ledoh yang ditujukan kepada Kapolres Kupang Kota, mengeluarkan surat penegasan status ijasah paket A, B dan C milik Muhidin H. Syamsuddin menyatakan, bahwa Muhidin H. Syamsuddin dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Ujian Nasional Paket C tahun 2004 karena telah mengikuti untuk dua program sekaligus (Paket B dan Paket C) di tahun 2004. Dengan demikian maka, kepemilikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan ijazah Paket C Program IPS dengan nomor seri : 24 PC 010047 atas nama Muhidin Haji Syamsuddin dibatalkan dan tidak berlaku.

Sejak tanggal 11 Februari 2016, lanjut Abdurahman, partai mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPRD Kabupaten Lembata, namun hingga kini tidak ditindaklanjuti.

“Saya heran kenapa Ketua DPRD Lembata endapkan laporan kami, padahal semua bukti maupun surat dari Kementerian dan Dinas PPO Kota Kupang sudah kami sodorkan,” pungkasnya.

Muhidin Haji Syamsuddin hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi karena ketika dihubungi per telepon selularnya, bunyinya di luar jangkauan”. (amar ola keda)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment