Pemblokiran DAK NF-Kes Flotim, Puskesmas  Turut Berandil

Huryyah Marsyita Budiman (Sita ) Bendahara Rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur (berjilbab) sedang memberikan penjelasan teknis kepada Komisi C DPRD Flores Timur pada Raker Komisi C bersama Dinkes dan BKD Flotim, Selasa (18/1). Foto : BNN / Emnir.

Larantuka/BaliNewsNetwork.com- Berbeda dengan fakta yang terpetik pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur bersama ke-21 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Flores Timur,7 Januari 2022 lalu, di forum Rapat Kerja (Raker) Komisi C bersama Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Flotim, Selasa,18 Januari 2022, tersebutkan, ada Puskesmas yang terlambat memasukan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran BOK

Dampak dari keterlambatan itu, Sub Bagian Keuangan pada Dinkes Flotim pun  terlambat memasukan dokumen  pertanggungjawaban dana BOK triwulan 2 dan Permintaan UP  triwulan 3 dan 4 ke pihak BKD .

“Kalau disebut tidak ada koordinasi,kami rutin membangun koordinasi ! Ini Pak Agus Koten,yang membidangi urusan DAK Non Fisik itu. Staf kami sudah  ingatkan Bendahara Dinkes,Ibu Sita,kalau batas waktunya mau berakhir.Tapi ibu Sita bilang masih satu puskesmas yang belum ajukan (SPJ) sehingga hal itu  dikompelasikan dulu oleh mereka, baru dimasukan sekalian.” tutur Kepala BKD, Cipto Keraf, mengutip penjelasan Bendahara Dinkes, Huryyah Marsyita Budiman yang tersampaikan kepada stafnya sewaktu membangun koordinasi untuk urusan percepatan ‘pergeseran’  SPJ triwulan 2 ke BKD.

Tentang keterlambatan SPJ dari unit kerja Puskesmas tersebut pun tersampaikan pula oleh Huryyah Marsyita Budiman,Bendahara Rutin Dinkes Flotim.

Mengawali penjelasannya dari tahapan Pencairan , Sita, demikianlah Bendahara Dinkes Flotim itu biasa disapa, kepada warga Komisi C, terkait tahapan Pertanggunjawabannya menuturkan, tidak semua puskesmas memasukan Laporan Pertanggungjawaban mereka disetiap bulannya.

“Hal ini dapat dilihat sewaktu pencairan tahap 1 triwulan Pertama di Mei 2021,hanya tercairkan untuk 10 puskesmas. Kita sudah maksimal, bahkan memaksa pihak Puskesmas  untuk  segera masukan laporan pertanggungjawaban mereka agar diverifikasi oleh tim verikator.Untuk Puskesmas sisanya,baru kebagian di pencairan triwulan kedua itu. Setelah nihil triwulan kedua, kita sampaikan kepada pihak puskemas untuk segera selesaikan pertanggungjawaban  agar kita cairkan dana tahapan selanjutnya di posisi Juli 2021.Namun hingga masuk bulan Agustus ke September, belum semua puskesmas memasukan SPJ mereka. Itulah kendalanya.kenapa kita terlambat !” papar Sita tanpa menyebut nama  puskesmas

Lanjut Sita,di pencairan per 8 September 2021,pihaknya berusaha maksimal sehingga ke-21 puskesmas tersebut tercairkan.

Sementara itu, pencairan triwulan 3 dan 4 yang telah direncanakan pihaknya pada Nopember 2021,lagi-lagi terbentur dengan kenyataan belum semua puskesmas memasukan dokumen pertanggungjawaban penggunaan uang tahap sebelumnya.

“Hingga pada posisi 24 Nopember 2021,belum semua puskesmas  merampungkan pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya.Karena itu, kami belum bisa masukan ke BKD. Lantas kenapa pencairn triwulan 3 dan 4 itu digabungkan atau bersamaan ? Kami disetiap pengajuan permintaan pencairan, harus menyiapkan  25 SPP. Untuk menyelesaikan ke-25 SPP ini, butuh waktu,dan kami pun menghitung juga dengan deadline waktu,Pak. Makanya kita ajukan bersamaan ! “ jelasnya.

Penjelasan Sita tersebut, malah tidak membangkitkan rasa simpatik warga Komisi C. Muhidin Demon Sabon,Yono Ola Tobi, dan Martinus Welan malah balik mendamprat ‘gaya tunggu’ serta tidak adanya target waktu penyelesaian dokumen SPJ tersebut yang mengakibatkan petaka besar,terblokiran 15,2 miliar lebih sisa DAK NF triwulan 3 dan 4 itu.*(Emnir).

Editor : Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment